Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANYAK orang mulai merasakan ruang kritik yang kian sumpek. Meskipun alam demokrasi semakin terbuka, tidak sedikit pejabat bersikap resisten terhadap kritik. Padahal, kritik dalam demokrasi merupakan manifestasi daulat rakyat.
Sesungguhnya, rakyatlah yang memberi kuasa kepada pemerintah. Seyogianya bila pemerintah, dalam berbagai tingkatan dan institusi, tidak tipis kuping terhadap kritik. Sekeras dan selantang apa pun kritik itu mestinya para pemimpin mesti berlapang dada. Tidak boleh ciut hati.
Maka, wajar belaka bila banyak yang kecewa saat ada kepala daerah baper ketika disapa dengan sebutan maneh atau 'kamu'. Sang kepala daerah mempersoalkan sapaan, bukan substansi kritik yang disampaikan. Ia baper. Terlalu sensitif.
Menyaksikan Muhammad Sabil Fadhillah, guru honorer di Cirebon, dipecat oleh yayasan tempat ia mengajar gara-gara mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Instagram, hati ini menjadi kecut. Sabil secara terbuka mengomentari unggahan video Ridwan Kamil saat pemberian hadiah kepada anak SMP yang patungan untuk membelikan sepatu bagi temannya.
Dalam komentarnya, Sabil menyoal jas warna kuning yang dikenakan Ridwan Kamil. Warna jas itu dinilai identik dengan warna Partai Golkar, tempat Ridwan Kamil menjadi pengurus di partai tersebut. Sabil lantas bertanya, dalam acara tersebut Ridwan Kamil berposisi sebagai Gubernur Jabar, kader Golkar, ataukah sebagai pribadi.
Dalam unggahan Instagram-nya, pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut mengunggah video saat sedang melakukan zoom bersama siswa-siswi SMPN 3 Kota Tasikmalaya. Kemudian Sabil berkomentar dalam unggahan Ridwan Kamil.
“Dalam zoom ini, maneh teh keur jadi Gubernur Jabar ato kader partai ato peribadi @ridwankamil?" tulis @sabilfadhillah, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan ia bertanya dalam zoom tersebut Ridwan Kamil menjadi gubernur atau kader partai atau pribadi.
Sontak, komentar Sabil langsung dibalas oleh Ridwan Kamil. "@sabilfadhillah ceuk maneh kumaha (menurut kamu gimana)?”
Selain memberi balasan, Ridwan Kamil juga memberikan pin pada komentar Sabil tersebut sehingga komentar tersebut berada di posisi teratas kolom komentar. Oleh sebagian warganet, komentar Sabil dinilai tak pantas karena menggunakan kata maneh yang dianggap tidak sopan.
Bersamaan dengan itu, beredar pula tangkapan layar yang memperlihatkan Emil mengirimkan bukti komentar dari Sabil melalui Direct Message (DM) Instagram ke akun SMK Telkom Sekar Kemuning, sekolah tempat Sabil mengajar. Tangkapan layar itu diunggah oleh akun Twitter @zanatul_91.
"Tidak pantas seorang guru seperti itu," tulis Emil setelah mengirim bukti komentar itu.
Pihak sekolah pun merespons dengan permohonan maaf atas nama institusi dan menyebut akan menindak Sabil secara tegas dan terukur. “Hatur nuhun. Sekolahnya jadi kebawa-bawa oleh netizen," balas Emil.
Hingga pada akhirnya, setelah berkomentar seperti itu, Sabil dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Jagat maya pun riuh. Pihak sekolah lalu menganulir keputusan pemecatan tersebut begitu kegaduhan mencapai titik didihnya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Sabil menolak kembali. Ia memilih tetap di luar. Ia merasa tidak ada yang salah dari sikap kritisnya.
Saya menjadi ingat pernyataan seorang Indonesianist, William Liddle, dalam ceramahnya di Jakarta, empat tahun lalu. Liddle menyebut empat ancaman demokrasi dengan tindak pidana korupsi sebagai bahaya paling mengerikan bagi demokrasi. Namun, Liddle sepertinya luput memasukkan 'pembonsaian' kebebasan berpendapat sebagai ancaman yang tidak kalah berbahayanya bagi demokrasi kita.
Saat ruang kritik kian sempit, orang mulai bertanya ke mana keterbukaan pergi? Masih di jalur yang tepatkah demokrasi? Orang-orang mulai bercakap, "Kita ingin tempat di mana percakapan warga tidak dicurigai. Kita ingin tumbuh di tempat di mana akal sehat menjadi tuntunan."
Ada banyak cara kekuasaan mengepung pikiran kita. Namun, pikiran selalu bisa lolos. Apalagi, kalau yang terbentuk ialah kumpulan pikiran, bukan sekadar kumpulan orang. Demokrasi akan tetap mekar bila lalu-lalang yang terbentuk ialah lalu-lalang pikiran, bukan sekadar lalu-lalang tubuh.
Sabil ialah bagian kecil dari lalu-lalang pikiran itu. Ia membuka ruang kritis. Bila banyak Sabil lainnya, ruang kritis akan meluas kembali. Demokrasi berkecambah lagi. Akal sehat menjadi penuntun lagi.
JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya.
ULISAN ini merupakan episode ke sekian yang membahas kelas menengah. Saya bilang ke sekian karena saya belum sempat menghitungnya kembali.
DALAM Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta pada 1922, pendiri persyarikatan KH Ahmad Dahlan menyampaikan pidato yang menggetarkan berjudul Tali Pengikat Hidup.
“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.
SEJUMLAH teman, beberapa tahun lalu, mengidentifikasikan diri sebagai kelas menengah. Puncak kelas menengah, malah.
WHAT'S in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu William Shakespeare bilang. Apalah arti sebuah gelar? Begitu kira-kira Fathul Wahid berujar.
SEORANG perempuan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tega membunuh temannya, sesama ibu rumah tangga, hanya gara-gara tak diberi pinjaman uang sebesar Rp1 juta
SUATU kali, kolumnis beken Mahbub Djunaidi amat risau dengan banyaknya penghalusan bahasa yang tidak hanya digunakan para pejabat, tapi juga dipakai wartawan di sejumlah koran
Perempuan pertama yang menjadi wapres dalam sejarah AS itu memiliki rekam jejak yang kinclong.
HEBOH soal mobil dinas sudah menjadi tabiat lima tahunan KPU. Mobil dinas menjadi sorotan dan rebutan sejak KPU dibentuk pertama kali.
ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu
TEMAN saya yang satu ini kembali uring-uringan. Ia kesal, marah, geram setelah membaca sebuah artikel lewat telepon pintarnya
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD), bersama otonomi daerah, sejatinya merupakan anak kandung reformasi. Keduanya amat krusial bagi upaya pemerataan pembangunan nasional.
BUNG Karno kerap menyebut bahwa kita ialah bangsa besar. Indonesia bangsa besar karena didirikan manusia-manusia berjiwa besar.
Hakim Eman diketahui rajin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
INDUSTRI farmasi tumbuh subur, tetapi harga obat selangit. Argumentasi usang terkait dengan harga yang mahal ialah 95% bahan baku obat masih impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved