Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Pansus Menteri Rini
21/12/2015 00:00
PANSUS Pelindo II berakhir dengan rekomendasi kebablasan, yaitu DPR layak ditengarai berupaya menggunakan kekuasaannya mencampuri kekuasaan presiden. Rekomendasi itu ialah agar Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatif memberhentikan Rini Soemarno dari jabatan menteri badan usaha milik negara (BUMN). Rekomendasi politik yang diproduksi DPR sedikit atau banyak bermuatan imperatif. Ia bukan hasil iseng-iseng. Tidak mengindahkannya dapat dinilai menyepelekan lembaga negara sekalipun presiden memiliki pegangan sangat kuat. Hak prerogatif tidak turun dari undang-undang, tetapi level tertinggi, konstitusi.
Bila Presiden mengindahkan rekomendasi pansus melengserkan Rini, terbukalah bermacam-macam pemaknaan publik. Pertama, Presiden dinilai 'didikte'. Kedua, Presiden dapat ditekan. Ketiga, Presiden main aman mengompromikan hak prerogatifnya kepada kekuasaan parlemen. Singkatnya, mengindahkan rekomendasi pansus menggunakan hak prerogatif mencopot menteri, dari sudut sistem presidensial, lebih besar mudaratnya. Kekuasaan parlemen cenderung eksesif. 'Papa minta saham' contohnya. Rekomendasi mencopot menteri juga contoh parlemen menggigit sistem presidensial.
Padahal, itu anak kandung sistem parlementer. Kabinet bahkan dapat dijatuhkan parlemen. Dalam sistem presidensial, parlemen menjalankan tugas pengawasan dengan menghormati garis api legislatif dan eksekutif. Mengawasi, tidak mencampuri. Kehendak mengganti menteri diartikulasikan dan diperjuangkan parlemen jalanan, antara lain lewat yel-yel dan coretan di spanduk. Bukan diekspresikan dalam keputusan parlemen, kecuali wakil rakyat yang terhormat ingin pula disemati gelar parlemen jalanan. Ada pertanda membentuk pansus sebagai modus mendesak presiden mengganti menteri.
Setelah Pansus Pelindo II yang merekomendasi memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno, terbit ke permukaan kehendak DPR membentuk pansus Freeport. Tujuan pokoknya mencopot Menteri ESDM Sudirman Said. Bila pansus itu terbentuk, itu pansus balas dendam kubu Setya Novanto terhadap Sudirman Said. Bukankah semua anggota MKD berkesimpulan teradu, Ketua DPR Setya Novanto, melakukan pelanggaran sedang dan berat? Artinya, pengadu Sudirman benar. Jika Sudirman Said dipansuskan, apakah Presiden bakal memenuhi rekomendasi agar memberhentikan Sudirman seperti menimpa Rini?
Jika rekomendasi itu pun diindahkan Presiden, sesungguhnya sistem presidensial tergerogoti lebih dalam. Keinginan menjatuhkan Menteri BUMN Rini Soemarno sering dikumandangkan anggota DPR dari segelintir partai. Kini suara itu diberi power hebat menjadi rekomendasi pansus. Power hebat karena pansus dapat berujung pada interpelasi. Namun, gairah miring yang melatarbelakangi terbentuknya pansus, seperti ketidaksukaan terhadap menteri, bahkan dendam, membuat rekomendasi penggunaan hak prerogatif kian layak untuk tidak diindahkan.
Menteri itu pembantu presiden. Bukan pembantu DPR. Presiden duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan DPR. Hak prerogatif presiden hendaklah dipercayakan sepenuhnya untuk dipergunakan sebaik-baiknya, searif-arifnya yang empunya hak. Jangan digerecoki parlemen.
Bila Presiden mengindahkan rekomendasi pansus melengserkan Rini, terbukalah bermacam-macam pemaknaan publik. Pertama, Presiden dinilai 'didikte'. Kedua, Presiden dapat ditekan. Ketiga, Presiden main aman mengompromikan hak prerogatifnya kepada kekuasaan parlemen. Singkatnya, mengindahkan rekomendasi pansus menggunakan hak prerogatif mencopot menteri, dari sudut sistem presidensial, lebih besar mudaratnya. Kekuasaan parlemen cenderung eksesif. 'Papa minta saham' contohnya. Rekomendasi mencopot menteri juga contoh parlemen menggigit sistem presidensial.
Padahal, itu anak kandung sistem parlementer. Kabinet bahkan dapat dijatuhkan parlemen. Dalam sistem presidensial, parlemen menjalankan tugas pengawasan dengan menghormati garis api legislatif dan eksekutif. Mengawasi, tidak mencampuri. Kehendak mengganti menteri diartikulasikan dan diperjuangkan parlemen jalanan, antara lain lewat yel-yel dan coretan di spanduk. Bukan diekspresikan dalam keputusan parlemen, kecuali wakil rakyat yang terhormat ingin pula disemati gelar parlemen jalanan. Ada pertanda membentuk pansus sebagai modus mendesak presiden mengganti menteri.
Setelah Pansus Pelindo II yang merekomendasi memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno, terbit ke permukaan kehendak DPR membentuk pansus Freeport. Tujuan pokoknya mencopot Menteri ESDM Sudirman Said. Bila pansus itu terbentuk, itu pansus balas dendam kubu Setya Novanto terhadap Sudirman Said. Bukankah semua anggota MKD berkesimpulan teradu, Ketua DPR Setya Novanto, melakukan pelanggaran sedang dan berat? Artinya, pengadu Sudirman benar. Jika Sudirman Said dipansuskan, apakah Presiden bakal memenuhi rekomendasi agar memberhentikan Sudirman seperti menimpa Rini?
Jika rekomendasi itu pun diindahkan Presiden, sesungguhnya sistem presidensial tergerogoti lebih dalam. Keinginan menjatuhkan Menteri BUMN Rini Soemarno sering dikumandangkan anggota DPR dari segelintir partai. Kini suara itu diberi power hebat menjadi rekomendasi pansus. Power hebat karena pansus dapat berujung pada interpelasi. Namun, gairah miring yang melatarbelakangi terbentuknya pansus, seperti ketidaksukaan terhadap menteri, bahkan dendam, membuat rekomendasi penggunaan hak prerogatif kian layak untuk tidak diindahkan.
Menteri itu pembantu presiden. Bukan pembantu DPR. Presiden duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan DPR. Hak prerogatif presiden hendaklah dipercayakan sepenuhnya untuk dipergunakan sebaik-baiknya, searif-arifnya yang empunya hak. Jangan digerecoki parlemen.
Berita Lainnya
-
![Harapan dan Kepastian]()
Harapan dan Kepastian
27/4/2026 05:00"Daripada mengutuki kegelapan, sebaiknya mulailah menyalakan lilin agar muncul harapan," begitu pesan bijak itu selalu muncul di kala guncangan begitu dahsyat.
-
![JK di Tengah Bara]()
JK di Tengah Bara
23/4/2026 05:00JUSUF Kalla (JK) marah betul. Wajahnya tampak tegang ketika menggelar jumpa pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).
-
![Paradoks Perdamaian]()
-
![Haji dan Hajah]()
Haji dan Hajah
21/4/2026 05:00MULAI Rabu besok, gelombang pertama jemaah haji 1447 H, atau 2026 M, terbang ke Tanah Suci.
-
![Mata Media Amerika]()
Mata Media Amerika
20/4/2026 05:00SIAPA yang awal mula menarasikan bahwa Iran-lah pemenang perang melawan Amerika Serikat dan Israel? Yang pasti bukan hanya pejabat Teheran.
-
![Delusi Kemahakuasaan]()
Delusi Kemahakuasaan
16/4/2026 05:00ADA sesuatu yang terasa janggal, juga sangat berbahaya, ketika kekuasaan yang sangat besar berpadu dengan sikap dan perilaku yang kian sulit diterima nalar.
-
![Cancel Culture buat Koruptor]()
Cancel Culture buat Koruptor
15/4/2026 05:00KORUPSI lagi, korupsi lagi. OTT (operasi tangkap tangan) lagi, OTT lagi. Apa enggak enek mendengar berita soal pengungkapan korupsi yang terus-terusan muncul?
-
![Jalan Buntu]()
Jalan Buntu
14/4/2026 05:00MENGAPA Amerika Serikat sangat bernafsu 'mengendalikan' Selat Hormuz hingga hal itu jadi penghalang kesepakatan dengan Iran?
-
![Di Tengah Dua Api]()
-
![Jalan Ketiga tanpa Amerika]()
Jalan Ketiga tanpa Amerika
09/4/2026 05:00ADA yang berubah dari arah angin geopolitik dunia. Ia tak lagi bertiup tunggal dari Amerika ke seluruh penjuru bumi.
-
![Dalam Ancaman Godzilla]()
Dalam Ancaman Godzilla
08/4/2026 05:00DI jagat sinema, kita mengenal Godzilla sebagai monster raksasa yang muncul dari kedalaman samudra.
-
![Parit Modern]()
Parit Modern
07/4/2026 05:00LANGKAH Iran di Selat Hormuz bukan sekadar manuver militer atau diplomasi biasa.
-
![Zaman Batu]()
Zaman Batu
06/4/2026 05:00RETORIKA keras nan aneh kembali meluncur dari Gedung Putih. Donald Trump, dalam pidatonya Jumat (3/4), tanpa tedeng aling-aling mengancam Iran.
-
![Retak di Meja Halalbihalal]()
Retak di Meja Halalbihalal
02/4/2026 05:00HALALBIHALAL semestinya menyejukkan dan maaf-maafan. Namun, tidak di Lebak. Di kabupaten di Provinsi Banten itu, panggung halalbihalal justru menjadi etalase konflik.
-
![Gotong Royong Energi]()
Gotong Royong Energi
01/4/2026 05:00ESKALASI konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel terbukti bukan sekadar tontonan geopolitik di layar kaca.
-
![Trump dalam Kepungan]()
Trump dalam Kepungan
31/3/2026 05:00PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar-benar dikepung. Bukan hanya oleh Iran yang ia perangi, melainkan juga dari berbagai arah, termasuk dari dalam negeri AS.
Opini
-
![Daniel Rudi Haryanto]()
-
![Ahmad Riyad Firdaus, Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Batam, Wakil Ketua Umum Bidang Standar dan Akreditasi ITERATI]()
Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa
29/4/2026 16:10 -
![Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka]()
Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka
29/4/2026 05:00
Kolom Pakar
-
![UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\]()
UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\
27/4/2026 05:00 -
![Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh]()
Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh
20/4/2026 05:00 -
![Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan]()
Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan
13/4/2026 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![PT Daikin Airconditioning Indonesia (Daikin) menyalurkan donasi bagi keluarga prasejahtera dengan fokus pencegahan anak stunting.]()
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved