Pansus Menteri Rini

Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group
21/12/2015 00:00
Pansus Menteri Rini
(Grafis Seno)
PANSUS Pelindo II berakhir dengan rekomendasi kebablasan, yaitu DPR layak ditengarai berupaya menggunakan kekuasaannya mencampuri kekuasaan presiden. Rekomendasi itu ialah agar Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatif memberhentikan Rini Soemarno dari jabatan menteri badan usaha milik negara (BUMN). Rekomendasi politik yang diproduksi DPR sedikit atau banyak bermuatan imperatif. Ia bukan hasil iseng-iseng. Tidak mengindahkannya dapat dinilai menyepelekan lembaga negara sekalipun presiden memiliki pegangan sangat kuat. Hak prerogatif tidak turun dari undang-undang, tetapi level tertinggi, konstitusi.

Bila Presiden mengindahkan rekomendasi pansus melengserkan Rini, terbukalah bermacam-macam pemaknaan publik. Pertama, Presiden dinilai 'didikte'. Kedua, Presiden dapat ditekan. Ketiga, Presiden main aman mengompromikan hak prerogatifnya kepada kekuasaan parlemen. Singkatnya, mengindahkan rekomendasi pansus menggunakan hak prerogatif mencopot menteri, dari sudut sistem presidensial, lebih besar mudaratnya. Kekuasaan parlemen cenderung eksesif. 'Papa minta saham' contohnya. Rekomendasi mencopot menteri juga contoh parlemen menggigit sistem presidensial.

Padahal, itu anak kandung sistem parlementer. Kabinet bahkan dapat dijatuhkan parlemen. Dalam sistem presidensial, parlemen menjalankan tugas pengawasan dengan menghormati garis api legislatif dan eksekutif. Mengawasi, tidak mencampuri. Kehendak mengganti menteri diartikulasikan dan diperjuangkan parlemen jalanan, antara lain lewat yel-yel dan coretan di spanduk. Bukan diekspresikan dalam keputusan parlemen, kecuali wakil rakyat yang terhormat ingin pula disemati gelar parlemen jalanan. Ada pertanda membentuk pansus sebagai modus mendesak presiden mengganti menteri.

Setelah Pansus Pelindo II yang merekomendasi memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno, terbit ke permukaan kehendak DPR membentuk pansus Freeport. Tujuan pokoknya mencopot Menteri ESDM Sudirman Said. Bila pansus itu terbentuk, itu pansus balas dendam kubu Setya Novanto terhadap Sudirman Said. Bukankah semua anggota MKD berkesimpulan teradu, Ketua DPR Setya Novanto, melakukan pelanggaran sedang dan berat? Artinya, pengadu Sudirman benar. Jika Sudirman Said dipansuskan, apakah Presiden bakal memenuhi rekomendasi agar memberhentikan Sudirman seperti menimpa Rini?

Jika rekomendasi itu pun diindahkan Presiden, sesungguhnya sistem presidensial tergerogoti lebih dalam. Keinginan menjatuhkan Menteri BUMN Rini Soemarno sering dikumandangkan anggota DPR dari segelintir partai. Kini suara itu diberi power hebat menjadi rekomendasi pansus. Power hebat karena pansus dapat berujung pada interpelasi. Namun, gairah miring yang melatarbelakangi terbentuknya pansus, seperti ketidaksukaan terhadap menteri, bahkan dendam, membuat rekomendasi penggunaan hak prerogatif kian layak untuk tidak diindahkan.

Menteri itu pembantu presiden. Bukan pembantu DPR. Presiden duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan DPR. Hak prerogatif presiden hendaklah dipercayakan sepenuhnya untuk dipergunakan sebaik-baiknya, searif-arifnya yang empunya hak. Jangan digerecoki parlemen.


Berita Lainnya
  • Resonansi dari Pati

    09/8/2025 05:00

    Pemimpin dianggap berhasil bila ia mampu memainkan peran sebagai pelayan bagi rakyat.

  • Semakin Dilarang semakin Berkibar

    08/8/2025 05:00

    FENOMENA bendera Jolly Roger yang diambil dari anime One Piece sungguh menarik dan kiranya layak dijadikan kajian.

  • Menerungku Silfester

    07/8/2025 05:00

    KATANYA di negeri ini setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

  • Harapan dalam Angka

    06/8/2025 05:00

    PEOPLE use all available information to form rational expectations about the future 

  • Ampun Dah

    05/8/2025 05:00

    USIA 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebentar lagi kita rayakan. Sebagian besar rakyat Indonesia menyambutnya dengan sukacita.

  • Amnesti tanpa Amnesia

    04/8/2025 05:00

    BISIK-BISIK tentang orang kuat di pasar gelap peradilan semakin santer.  

  • Abolisi, Amnesti, Rekonsiliasi

    02/8/2025 05:00

    PENGUASA juga manusia. Karena itu, watak kemanusiaan akan muncul seiring dengan berjalannya waktu.

  • Belajar dari Vietnam

    01/8/2025 05:00

    KEKALAHAN tim nasional U-23 dari Vietnam pada laga final Piala AFF U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta,

  • Insinuasi Jokowi

    31/7/2025 05:00

    ENGKAU yang berinsinuasi, engkau yang sibuk mengklarifikasi. Kau yang melempar tuduhan, kau pula yang repot melakukan bantahan.

  • Masih Rojali-Rohana

    30/7/2025 05:00

    TULISAN saya di rubrik Podium edisi Sabtu, 26 Juli 2025, berjudul Rojali-Rohana, memantik sejumlah tanya dari beberapa kawan dan kerabat.

  • Gurita Serakahnomics

    29/7/2025 05:00

    FENOMENA keserakahan dalam menjarah sumber daya ekonomi atau hajat hidup orang banyak sebenarnya bukan perkara baru di Tanah Air.

  • Destinasi Wisata Proyek Mangkrak

    28/7/2025 05:00

    JIKA melintasi Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia-Afrika, Jakarta Pusat, Anda akan menemukan tiang beton. Terdapat 90 tiang beton yang dibangun sejak 2004.

  • Rojali-Rohana

    26/7/2025 05:00

    SAYA tak bermaksud pesimistis tentang soal yang satu ini. Saya cuma ingin bersikap realistis.

  • Superman Sungguhan

    25/7/2025 05:00

    'Apakah artinya kesenian, bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir, bila terpisah dari masalah kehidupan'.

  • Tom Lembong

    24/7/2025 05:00

    VONIS untuk Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula disikapi secara berbeda.

  • Tamparan Sahdan

    23/7/2025 05:00

    BANYAK yang bangga dengan Sahdan Arya Maulana, termasuk saya. Di usianya yang masih amat muda, 19, ia berani menolak pemberian uang yang bagi dia kurang pas untuk diterima