Blok Mahakam

PEMERINTAH sudah memutuskan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina setelah pengelolaan Total Indonesie berakhir 31 Desember 2017.

Pertamina pun menyatakan siap mengelolanya kelak.

Kita mengapresiasi langkah pemerintah memberi kepercayaan kepada Pertamina. Inilah bagian dari bentuk kedaulatan yang didambakan.

Kita semua mengharapkan perusahaan Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Namun, tantangan tidak berhenti hanya pada langkah politik. Justru yang lebih berat bagaimana melaksanakannya.

Masa peralihan merupakan waktu paling krusial. Proses pemindahtanganan harus direncanakan secara baik agar tidak mengganggu produksi.

Kita mendengar kabar, kini kegiatan di Blok Mahakam menurun drastis. Beberapa operator di lapangan menyebutkan kegiatan eksploitasi diperkirakan tinggal 30%.

Total Indonesie sudah tidak berminat melakukan investasi karena izin kontraknya akan berakhir. Sementara Pertamina belum menanamkan investasi karena baru dua tahun lagi akan menangani blok tersebut.

Penurunan kegiatan eksploitasi tentu merugikan Indonesia. Jangan lupa, Blok Mahakam memasok 30% produksi gas Indonesia. Kalau produksinya terganggu, berarti target perolehan minyak dan gas berada di bawah target.

Itu baru kerugian jangka pendek.

Dalam jangka menengah, penurunan kegiatan eksploitasi memberatkan Pertamina ketika kelak mengambil alih pengelolaan.

Pertamina harus mengeluarkan investasi lebih besar untuk menghidupkan sumur-sumur yang terlalu lama tidak dieksploitasi. Di sinilah pentingnya tindak lanjut. Kita sering kali puas dengan langkah politik.

Seakan semua selesai ketika diucapkan. Padahal, yang lebih penting eksekusi di lapangan. Harus ada orang yang mau melakukan dirty work agar langkah politik memberikan hasil.

Kita ingin mengingatkan pentingnya sikap get things done. Sebab, semua rencana yang baik tidak ada artinya bila tidak dilaksanakan.

Kita semua bertepuk tangan ketika pemerintah memutuskan mengelola sendiri blok migas yang dimiliki, tetapi ternyata kelak produksinya malah menurun.

Untuk itulah pemerintah perlu memanggil Total Indonesie. Pemerintah bisa menanyakan rencana kerja mereka. Bagaimanapun mereka memiliki tanggung jawab mengelola Blok Mahakam sebaik-baiknya hingga akhir 2017.

Mereka tidak bisa menurunkan kegiatan hanya karena akan berakhir kontrak kerjanya.

Rencana kerja Total Indonesie bisa disinkronkan dengan rencana Pertamina. Pemerintah harus menjadi jembatan yang menghubungkan Total dan Pertamina.

Semua itu harus ditempatkan dalam kepentingan besar Indonesia agar bisa memenuhi target perolehan minyak dan gas yang dibutuhkan guna mendorong pembangunan.

Pengalaman Blok Mahakam merupakan pelajaran penting bagi kita untuk menghadapi tantangan ke depan.

Kita tidak cukup hanya bermodal nasionalisme ketika mengambil alih operasi migas dan juga tambang. Diperlukan kompetensi agar memberikan hasil terbaik.

Pepatah Inggris mengatakan easier said than done.

Pada kita sering kali hanya omong besar yang dimiliki, lupa bahwa menjadi pelaku lebih berat daripada menjadi pengamat.

Ketika sudah masuk ke dalam hal teknis, baru kita menyadari peliknya persoalan dan dibutuhkan kompetensi khusus untuk menanganinya.

Sekarang belum terlambat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Hanya tentu diperlukan penanganan segera karena industri minyak dan gas ini sangatlah spesifik.

Tidak boleh ada waktu berleha-leha, apalagi istirahat.

Sekali ladang minyak dan gas itu terhenti operasinya, biaya untuk menghidupkan kembali jauh lebih mahal.