AIR

AIR merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Orang masih bisa tidak makan beberapa hari, tetapi tidak mungkin untuk tidak minum. Tanggung jawab pemenuhan kebutuhan air, seperti halnya juga pangan dan energi, berada di tangan negara.
Kita tentunya mafhum ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan keseluruhan isi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Konstitusi menegaskan; Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama ini negara sering lupa pada tanggung jawabnya. Atas nama keterbatasan anggaran, negara tidak mampu menyediakan kebutuhan air bagi rakyatnya. Memang negara membentuk perusahaan-perusahaan air minum di daerah, tetapi kemudian lebih banyak merugi karena sering dijadikan bancakan.

Untuk memenuhi tanggung jawabnya, pemerintah lalu melakukan swastanisasi pengelolaan air. Namun, karena masuk kepentingan bisnis dan bahkan kemudian menjadi industri, masyarakat harus membayar kebutuhan itu lebih mahal. Lihat saja masyarakat kelas bawah di Jakarta. Setiap bulan setidaknya mereka harus mengeluarkan Rp800 ribu untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga. Biaya untuk memperoleh air dalam kemasan sekitar 70%-nya dipakai untuk membayar kemasannya.

Masuknya swasta dalam pengelolaan air memang membuat ketersediaannya semakin tinggi. Akan tetapi, akses dan keterjangkauannya tidak bisa didapatkan semua orang. Kita pun tidak mengetahui akuntabilitas dan keberlanjutannya. Di sinilah kita sering mengingatkan bahayanya liberalisasi. Pemerintah cenderung hanya membebaskan, tetapi tidak ikut menjaga dan mengawasinya.

Padahal negara seharusnya memperhatikan dunia usaha, tetapi sekaligus juga melindungi rakyatnya. Karena terlalu kuat faktor bisnis dan melupakan kepentingan umumnya, yang terjadi kemudian penguasaan dan pengavelingan sumber daya
air. MK melihat kondisi ini sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Seharusnya tidak boleh ada penguasaan pihak tertentu terhadap sumber daya air. Kalaupun ada pihak yang harus mengelola, mereka hanya boleh mendapatkan biaya pengantaran air.

Pembatalan UU Sumber Daya Air berarti mengembalikan peran pengelolaan air kepada negara. Setelah keputusan itu, tugas negaralah untuk menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan air agar bisa memenuhi accessibility, availability, affordability, accountability, dan sustainability bagi seluruh rakyat.

Pertanyaannya, mampukah negara menjalankan peran tersebut? Lalu, bagaimana nasib para pengusaha yang sudah menanamkan modal dalam bisnis pengelolaan air? Kita harus mengatakan, sekarang ini bisnis air sudah telanjur jauh bergulir. Pemainnya pun bukan hanya pengusaha dalam negeri, melainkan juga investor asing. Investasi yang ditanamkan pun tidaklah kecil.

Pemerintah harus pandai-pandai menangani masalah ini sebab pemerintah sedang gencar mencoba menarik investasi. Agar Indonesia bisa menarik investor, yang diperlukan ialah kepastian hukum. Dilema yang dihadapi pemerintah tidaklah mudah. Dibutuhkan kepiawaian untuk bisa membuat negara tetap bisa bersahabat dengan dunia usaha, tetapi tidak melanggar kewajiban melindungi kepentingan rakyat banyak.

Headline

AIR

Harapan dan Kepastian

JK di Tengah Bara

Paradoks Perdamaian

Haji dan Hajah

Mata Media Amerika

Delusi Kemahakuasaan

Cancel Culture buat Koruptor

Jalan Buntu

Di Tengah Dua Api

Jalan Ketiga tanpa Amerika

Dalam Ancaman Godzilla

Parit Modern

Zaman Batu

Retak di Meja Halalbihalal

Gotong Royong Energi

Trump dalam Kepungan

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\

Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh

Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Informasi

Rubrikasi

Opini

Ekonomi

Humaniora

Olahraga

Weekend

Video

Sitemap