Satu Tahun

SATU tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berlalu sudah. Tinggal empat tahun waktu tersisa untuk memenuhi janji yang disampaikan saat menyatakan diri siap memimpin negeri ini. Pertanyaannya, sudahkah setahun itu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk merealisasikan janji kampanye?

Presiden sendirilah yang seharusnya menjawab pertanyaan tersebut. Presiden bisa mendengar hati nuraninya untuk mempertanyakan, apakah ia puas dengan kinerja pemerintahan yang dipimpinnya? Kita melihat setahun lalu sebagai tahun penuh harapan. Apalagi dua pekan setelah dilantik, Jokowi berani mengambil langkah tidak populis: menaikkan harga bahan bakar minyak untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan dan menggunakan anggaran secara lebih produktif.

Semua pihak memuji langkah itu. Sayangnya modal awal yang begitu baik tidak diteruskan. Geliat perbaikan itu kemudian justru tersendat oleh isu nonekonomi. Padahal, perekonomian dunia berubah begitu cepat. Harga minyak dunia turun dari US$100 per barel menjadi sekitar US$40. Harga komoditas juga turun tajam, demikian pula permintaannya.

Kelambanan dalam merespons kondisi yang dihadapi membuat perekonomian berjalan mundur. Dimulai dari kinerja dunia usaha yang terpukul oleh melemahnya pasar ekspor dan belanja masyarakat. Secara perlahan terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal itu semakin menekan daya beli masyarakat yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan.

Belanja pemerintah yang diharapkan bisa mengompensasi pelemahan ekspor dan daya beli masyarakat ternyata menghadapi kendala reorganisasi kementerian dan lembaga. Akibatnya baru Mei belanja pemerintah bisa dilakukan dan tak usah heran bila penyerapannya rendah. Baru September pemerintah serius menangani perlambatan ekonomi dengan mengeluarkan serangkaian paket deregulasi.

Pemerintah berupaya betul menarik investasi. Namun, dengan bunga acuan relatif masih tinggi, bagaimana kita berharap akan datang investasi? Apalagi aturan dan penghormatan kontrak begitu lemah. Pelemahan daya beli masyarakat pun tidak kunjung diperhatikan.

Dalam situasi seperti itu, kabinet tidak bekerja kompak. Setelah terjadi reshuffle, kegaduhan kian menjadi-jadi. Presiden tidak tampil sebagai dirigen yang menciptakan harmoni. Justru yang lebih menonjol ialah saling sikut di antara menteri Kabinet Kerja. Memang pemerintahan ini baru melewati 20% masa tugasnya.

Masih ada 80% waktu untuk memberikan karya terbaik. Semua itu hanya bisa dicapai bila pemerintah tidak lagi menyia-nyiakan peluang. The lost of opportunity cukup terjadi pada satu tahun pemerintahan. Ruang bagi perbaikan masih terbuka lebar.

Sepanjang ada kemauan dan kekompakan, pasti pemerintah akan bisa memberikan kontribusi terbaik kepada negeri ini. Hanya dengan pemerintahan yang mampu menggerakkan, seluruh rakyat siap berperan serta.

Potensi yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa. Kita bukan hanya memiliki modal ekonomi yang besar, melainkan juga modal sosial yang kuat. Kita bukan hanya sedang mendapatkan bonus demografi, melainkan juga kelas menengah yang mencapai 170 juta orang. Kalau daya belinya bisa didorong, pasar domestik menjadi kekuatan. Keberanian untuk menerima kelemahan merupakan kunci meraih kemajuan. Kalau pemerintah berpuas diri, apalagi menutup mata terhadap kelemahan, kita tidak akan bergerak. Semoga pemerintah mau rendah hati menerima kekurangan dan segera bangkit memanfaatkan empat tahun yang tersisa.