Penantang Asap

SETELAH lebih 110 hari tidak berdaya menghadapi kabut asap, pemerintah Indonesia membuka pintu bagi para penantang asap untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan.

Empat negara mengirimkan pesawat untuk memadamkan kebakaran, yakni Australia, Malaysia, Rusia, dan Singapura. Dengan tambahan bantuan, daya pemadaman semakin besar.

Beberapa daerah yang sebelumnya tertutup pekat asap mulai memiliki lagi jarak pandang. Operasi penantang asap akan terus berlanjut untuk memastikan api benar-benar padam sehingga asap tidak ada lagi.

Kebakaran di Sumatra dan Kalimantan terjadi di lahan gambut. Berbeda dengan kebakaran di lahan biasa, kebakaran lahan gambut terjadi di bawah tanah. Api yang berada di dalam tanah menghasilkan asap yang banyak.

Satu-satunya cara memadamkan api ialah dengan mengguyurkan air sebanyak mungkin agar api di lahan gambut benar-benar padam.

Selama ini upaya yang kita lakukan lebih banyak mematikan api di permukaan. Kita mengerahkan tentara masuk ke hutan dan mematikan titik api. Memang api di atas tanah mati, tetapi di dalam tanah, api tetap menyala dan membakar lahan gambut.

Tantangan terberat yang kita hadapi ialah terbatasnya infrastruktur yang kita miliki. Dengan hutan yang begitu luas, kita memiliki fasilitas pemadaman yang terbatas. Kita hanya mengandalkan pasukan TNI untuk masuk hutan dan memadamkan kebakaran.

Dalam dialog Economic Challenges, mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Mohamad 'Bob' Hasan mengatakan hal pertama yang harus kita lakukan ialah memadamkan kebakaran agar penderitaan masyarakat tidak berlanjut.

Ke depan, yang harus disiapkan ialah penyediaan infrastruktur untuk pengawasan. Setiap provinsi harus disediakan 20 helikopter agar bisa melakukan pemantauan dengan baik.

Kita harus menyadari, hutan yang kita miliki sangat luas. Di Kalimantan Timur saja setidaknya ada 6 juta hektare hutan.

Kebayoran Baru yang luasnya hanya 6 ribu hektare tidak bisa dilihat ujung yang satu ke ujung lainnya, bagaimana yang 6 juta hektare.

Presiden Joko Widodo berencana membeli 3 helikopter yang bisa membawa 12 ton air.

Ini rencana yang baik, tetapi tetap tidak memadai apabila kebakaran hutan terjadi di banyak tempat secara bersamaan seperti sekarang. Langkah ke depan yang harus dilakukan ialah merevisi Undang-Undang Nomor 10/2010 tentang Lingkungan Hidup.

Kita harus melarang sama sekali pembakaran hutan. Sekarang orang boleh melakukan pembakaran hingga 2 hektare. Bahkan peraturan daerah di Kalimantan Tengah memperbolehkan ketua RT memberikan izin pembakaran hutan hingga 1 hektare, camat bisa sampai 5 hektare.

Kalaupun sulit dilakukan dengan cara amendemen, Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Sambil kita terus berupaya memadamkan kebakaran hutan, ke depan kita harus memperbaiki tata kelola lahan. Kita harus membawa bangsa ini menuju kemajuan.

Kita tidak boleh menoleransi cara pengelolaan lahan dengan pembakaran. Kita tidak bisa lagi bertumpu kepada 'kearifan lokal'.

Kita harus menyadari, cara pembakaran hanya cocok pada era sebelum 'revolusi hijau' di tahun 1920-an. Kita tidak lagi mengenal petani yang berpindah.

Tugas negara untuk menciptakan keadilan dengan membagikan lahan secara lebih merata.

Bukankah janji Nawa Cita ialah memberdayakan masyarakat dengan memberikan kepastian kepemilikan lahan dan dengan itu kita membangun pertanian yang lebih kuat?