PAN ke Mana Hendak Pergi?

NUJUM seorang kader Partai Amanat Nasional (PAN) tak meleset.

Tiga bulan silam, dalam obrolan di Jakarta, ia meramal Zulkifli Hasan yang baru terpilih sebagai Ketua MPR duduk di kursi puncak PAN.

Kongres PAN di Bali membuktikannya. Namun, kader PAN itu meramal dengan rasa cemas.

Menurutnya, Zulkifli akan membawa PAN makin 'cair', merapat ke kubu Jokowi.

Ini membuat Koalisi Merah Putih rapuh.

Alasan yang dalam realitas politik agaknya tak relevan lagi.

Selain tiket Ketua MPR, kata sang kader PAN itu, faktor penentu utama Zulkifli nanti dukungan Amien Rais, yang juga besan Zulkifli.

Pengaruh Amien, meski secara nasional terasa meluruh, di PAN masih besar.

Tak ada Ketua Umum PAN tanpa restu Amien.

Terlebih dukungan terhadap Zulkifli memang amat terbuka.

Bahkan, dalam pidato ketika membuka kongres, Sabtu (28/2), Amien menyudutkan Hatta.

Faktor lain, ada keinginan kader Muhammadiyah agar PAN kembali ke pangkuan `ibu kandung', yakni Muhammadiyah.

Kepengurusan PAN di era Hatta Rajasa (ketua umum), Taufik Kurniawan (sekjen), dan John Erizal (bendahara umum) dianggap tak punya irisan dengan Muhammadiyah.

Itu menggelisahkan mereka.

Tak usah terlalu jauh mencari contoh hubungan emosional PAN-Muhammadiyah.

Ada keluarga besar saya di Banyumas yang `bergenealogi' Muhammadiyah yang menganggap PAN pilihan politik `harga mati'.

Ketika pemilu presiden tahun lalu, keluarga besar kami terbelah tajam antara pendukung Prabowo-Hatta dan JokowiJK.

Anak versus orangtua, kakak versus adik, dan orangtua versus menantu. Untunglah ada halalbihalal Idul Fitri yang mencairkannya.

Saya kira salah satu hal baik dari PAN setiap kongres partai ini melahirkan ketua umum baru.

Tiga Ketua Umum PAN, Amien Rais, Soetrisno Bachir, dan Hatta Rajasa, hanya sekali menjabat.Zulkifli Hasan mestinya juga begitu.

Itu menunjukkan PAN tak kekurangan kader.

Sayangnya, PAN yang lahir sebagai anak kandung reformasi, yang dibidani Amien Rais, yang terdepan melawan Soeharto dan Orde Baru yang korup dan otoriter, kini seperti terlepas dari konteks sejarahnya.

Apa yang berbeda antara PAN dan partai lain? Bagaimana implementasi asas PAN, `Akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam'?

Jika mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif berkali-kali mengkritik politik kita kumuh, kenapa PAN tak berupaya keras membersihkannya?

Jika Syafii geram politisi kita tak lekas naik kelas menjadi negarawan, kenapa PAN tak berada di garda depan untuk memulainya?

Jika PAN anak kandung Muhammadiyah, kenapa pesan mulia Kiai Ahmad Dahlan, "Hiduphidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah," tak ditransformasi secara kontekstual di dalam PAN?

Misalnya 'mewakafkan' kader PAN yang menjadi pejabat publik untuk bekerja tulus dan memberikan pengabdian terbaik kepada rakyat dan negara.

Alangkah sayang, PAN yang lahir dari sejarah besar reformasi dan Muhammadiyah hanya melahirkan politisi yang kini kita pahami.

Lalu, apa arti hubungan `anak dan ibu kandung' yang agung itu jika sesungguhnya sang anak jadi si `Malin Kundang', misalnya?

Sejarah mestinya jangan hanya gagah ditulis tapi dinegasi dalam praktik.