Eksplorasi

PEMERINTAH akan mendorong eksplorasi minyak dan gas pada tahun ini. Sebuah pilihan tepat karena produksi migas 2018 tercatat sekitar 2 juta barel setara minyak per hari. Sementara itu, kebutuhan pada 2030 nanti diperkirakan mencapai hampir 3,5 juta barel setara minyak per hari.

Tanpa upaya untuk melakukan eksplorasi, maka bukan hanya kebutuhan migas dalam negeri yang tidak bisa kita penuhi, melainkan juga yang lebih mengkhawatirkan ialah semakin tingginya ketergantungan kita kepada impor. Sekarang ini saja antara kebutuhan dan produksi perbedaannya sudah begitu menganga.

Kita tahu industri ini bukan industri yang bisa simsalabim. Minimal dibutuhkan waktu 10 tahun dari eksplorasi sampai eksploitasi. Jadi, investasi yang kita lakukan sekarang ini, baru bisa kita mulai rasakan manfaatnya pada 2030 yang akan datang.

Mulai sekarang ini hingga 2030 kita hanya bisa berdebar-debar. Apalagi, kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa dipacu di atas 5%, kebutuhan energi akan meningkat tinggi. Padahal, produksinya sekarang ini bukan meningkat, melainkan cenderung terus menurun.

Konsekuensi yang paling berat ialah pada neraca pembayaran. Salah satu yang berperan kepada meningkatnya defisit perdagangan dan kemudian defisit neraca transaksi berjalan ialah tingginya biaya impor untuk migas.

Setelah Blok Cepu memang nyaris tidak ada penemuan blok migas baru yang besar. Ada satu blok migas besar yang ditemukan, yakni Masela. Namun, keputusan pemerintah untuk memindahkan eksploitasi dari lepas pantai ke darat membuat perencanaan harus dimulai lagi dari nol. Paling cepat baru 2024 yang akan datang kita bisa mengeksploitasi cadangan migas tersebut.

Pertanyaan sekarang, bagaimana langkah pemerintah untuk mendorong eksplorasi migas tersebut? Boleh dikatakan, Indonesia bukan negara yang menarik lagi untuk investasi di sektor migas. Pemerintah sudah mencoba mengubah model kerja sama dengan para kontraktor migas dari cost recovery menjadi gross split, tetapi bagi banyak investor tetap tawaran itu kurang menarik.

Sejauh ini yang dicoba ditawarkan ialah insentif fiskal. Pemerintah antara lain tidak lagi mengenakan pajak mulai dari eksplorasi hingga eksploitasi. Barang operasi migas sekarang bebas bea masuk impor, juga pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah tidak dipungut atas perolehan dan pemanfaatan barang serta jasa operasi migas. Pajak penghasilan Pasal 22 untuk impor barang operasi migas sekarang juga tidak lagi dipungut, di samping pengurangan pajak bumi dan bangunan 100%.

Langkah kebijakan ini setidaknya sudah membawa hasil dengan mulai berminatnya lagi para pemain migas untuk melihat Indonesia. Apabila pada 2015 dan 2016 tidak ada satu pun perusahaan mau menawar pengelolaan blok migas di Indonesia, mulai 2017 dan 2018 lalu beberapa sudah menyatakan lagi minatnya.

Memang pemain besar, seperti Exxon, Chevron, dan Total, belum menunjukkan minatnya untuk melakukan eksplorasi baru di Indonesia. Itulah tantangan yang harus bisa dijawab apabila kita memang ingin mendorong eksplorasi yang bisa meningkatkan produksi migas dalam negeri.

Seperti halnya infrastruktur, energi merupakan barang publik yang dapat dipasarkan. Memang baik eksplorasi maupun eksploitasi migas dilakukan kontraktor kontrak kerja sama. Namun, seluruh aset yang didapatkan kemudian merupakan milik negara dan kontraktor hanya menerima bagi hasilnya. Dalam konstitusi ditetapkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Tugas utama dari negara ialah menyediakan barang publik yang diperlukan rakyat. Dalam empat tahun terakhir ini, pemerintah menjalankan tugasnya untuk menyediakan barang publik tersebut. Pemerintah membangun jalan, mulai jalan nasional, jalan kabupaten, jalan desa, dan juga jalan tol. Demikian pula banyak dibangun pelabuhan-pelabuhan, bandar udara, bendungan, dan pembangkit listrik.

Semua itu merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk membangun negara ini agar bisa lebih maju lagi. Setelah ini pemerintah akan berkonsentrasi membangun manusia. Investasi manusia akan menjadi perhatian utama mulai tahun ini.

Secara bersamaan, pemerintah harus mempercepat investasi di bidang migas. Eksplorasi baru diperlukan agar ketika manusia Indonesia lebih terampil dan memiliki kapasitas, sudah tersedia energi yang mencukupi bagi kita untuk memacu pembangunan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Dwi Soetjipto menargetkan, tahun ini akan ada investasi baru sebesar US$14,7 miliar atau sekitar Rp205 triliun. Target ini hanya bisa terpenuhi kalau para kontraktor diberikan ketenangan dan kepastian berusaha. Tidak diganggu-ganggu kepentingan politik atau keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip bisnis migas yang umum berlaku di seluruh dunia.