Pertalite

PERTAMINA akhirnya meluncurkan pertalite. Produk yang sempat dipertanyakan anggota DPR itu ternyata disambut positif pasar. Konsumen merasa cocok karena RON pertalite lebih tinggi daripada premium, tetapi harga lebih murah daripada pertamax.

Sebagai korporasi, Pertamina cerdas membaca kebutuhan konsumen. Dengan varian lebih banyak, Pertamina tidak hanya memenuhi semua segmen pasar, tetapi juga memperkuat posisi menghadapi persaingan.

Kita sudah membuka pasar bahan bakar minyak. Pertamina bukan satu-satunya pemain dalam penjualan BBM.

Kita sudah mengizinkan perusahaan Inggris, Shell, perusahaan Prancis, Total, dan perusahaan Malaysia, Petronas, menjual BBM di dalam negeri.

Dengan persaingan lebih terbuka, Pertamina harus diberi kesempatan menjadi korporasi yang sesungguhnya. Jangan mempersempit ruang gerak mereka.

Kita sempat mempertanyakan ketika DPR menghambat langkah Pertamina memasarkan pertalite. Hanya karena alasan tidak melaporkan terlebih dahulu ke Komisi VII DPR, Pertamina dianggap menabrak aturan. DPR sudah berperan seperti eksekutif korporasi.

DPR sebaiknya kembali kepada fungsi sebagai pengawas pemerintah. DPR justru harus mendorong BUMN menjadi pemenang dalam persaingan agar mereka bisa ikut memberi kontribusi kepada kesejahteraan rakyat.

Pertamina harus didorong untuk tidak kalah dari Petronas dan benar-benar menjadi national oil company andal. Apalagi dalam memproduksi pertalite, Pertamina memanfaatkan kilang dalam negeri.

Keberatan DPR memunculkan dugaan adanya pihak yang keberatan bisnisnya terganggu sehingga lebih suka kita mengimpor premium karena ada kickback yang mereka dapatkan.

Masyarakat lebih cerdas karena dengan RON yang lebih tinggi, kinerja mesin kendaraan menjadi lebih baik. Pembakaran yang tidak perlu berkurang sehingga suara mesin lebih halus. Belum lagi emisi gas buang lebih rendah sehingga lebih sesuai dengan standar lingkungan. Khusus untuk yang terakhir, kita hargai langkah Pertamina mengembangkan energi bersih.

Sebelum Lebaran lalu Pertamina meresmikan unit 5 pembangkit listrik panas bumi (PLPB) di Kamojang, Jawa Barat. Dengan tambahan 35 Mw yang dihasilkan, produksi listrik Pertamina dari panas bumi mencapai 402 Mw.

Pertamina kini sedang mengembangkan proyek baru PLPB sebesar 655 Mw. Hingga 2025, Pertamina menargetkan bisa mengembangkan panas bumi hingga 2.300 Mw.

Memang investasi yang dibutuhkan tidak sedikit. Namun, potensi panas bumi Indonesia yang mencapai 28.000 Mw sayang apabila tidak dioptimalkan.

Sekarang ini baru sekitar 4% dari potensi itu yang dimanfaatkan. Padahal, ketimbang energi dari fosil, PLPB lebih ramah lingkungan.

Yang kita butuhkan ialah keberpihakan pemerintah. Kuncinya terletak pada kemauan pemerintah untuk menetapkan harga beli listrik yang lebih ekonomis.

Sekarang ini minat investor rendah karena harga listrik panas bumi hanya US$0,06 per Kw. Kalau pemerintah berani menetapkan harga US$0,11 per Kw, pengembangan panas bumi akan lebih pesat.

Presiden Joko Widodo saat meresmikan PLPB di Kamojang mendukung agar Kementerian Keuangan berani menetapkan harga listrik panas bumi yang lebih kompetitif, yang akan menguntungkan perekonomian nasional.

Tinggal sekarang bagaimana merealisasikan pemikiran itu.