BPJS Kesehatan

DEFISIT keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menarik perhatian dalam sepekan terakhir ini. Apalagi, setelah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan suntikan dana Rp4,9 triliun yang berasal dari cukai rokok untuk membuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa terus berlanjut.

Isu ini sebenarnya bukan isu baru. Sejak pertama kali program ini dijalankan pada 2014, defisit keuangan sudah harus dihadapi. Akumulasinya terus meningkat sehingga tahun ini mencapai Rp12 triliun di luar defisit Rp4,9 triliun pada tahun berjalan.
       
Penyelesaian tuntas perlu dilakukan karena defisit ini berpengaruh terhadap kelangsungan industri rumah sakit dan industri farmasi. Industri penopang JKN ini terancam keberadaannya karena tunggakan yang semakin besar dan lama penyelesaiannya.
       
Dalam acara Economic Challenges, Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Darodjatun Sanusi menjelaskan kesulitan yang dihadapi industri farmasi. Mereka dikenai sanksi ketika terlambat mengirimkan obat. Namun, ketika pembayaran BPJS Kesehatan kepada anggota mereka terlambat berbulan-bulan, bukan hanya tidak ada ganti rugi yang diberikan, melainkan juga kepastian pembayaran pun tidak jelas.
       
Hal yang sama dialami industri rumah sakit, yakni sekitar 2.500 rumah sakit di seluruh Indonesia menjadi partner BPJS Kesehatan. Ketua Penelitian dan Pengembangan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Laksono Trisnantoro, mengatakan keterlambatan pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan bukan hanya menyulitkan keuangan rumah sakit, melainkan juga membuat rumah sakit kesulitan mengejar kemajuan teknologi kedokteran yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan.
        
Kalau keadaan seperti ini dibiarkan berlarut-larut, yang dipertaruhkan ialah kelangsungan industri yang menopang BPJS Kesehatan. Ketika industri-industri itu tidak mampu bertahan, yang akhirnya terancam ialah program JKN itu sendiri.
         
Pertanyaannya, apa jalan keluar yang perlu dilakukan? Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kemal Imam Santoso melihat ada tiga aspek yang perlu segera dibenahi, yakni legal, keuangan, dan besaran premi.
         
Dari sisi legal, banyak aturan yang membuat BPJS Kesehatan tidak bisa leluasa untuk berbuat agar menjadi organisasi yang sehat. Padahal, bila aturannya bisa dibuat lebih longgar, banyak hal yang bisa dikerjasamakan dan saling menguntungkan. Salah satunya di bidang keuangan. Dengan anggaran yang sekitar Rp100 triliun setiap tahun, pasti banyak bank yang siap untuk mengelola dana BPJS Kesehatan. Termasuk dengan menyediakan dana terlebih dulu apabila ada kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit maupun perusahaan farmasi.
          
Tentunya yang tidak kalah pentingnya ialah kewenangan kepada BPJS Kesehatan untuk menentukan besaran premi yang lebih masuk akal. UU JKN sebenarnya memberikan kewenangan untuk menaikkan premi yang harus dibayarkan peserta. Namun, sering kali karena sikap populis, pemerintah ragu untuk menaikkannya dengan alasan takut membebani masyarakat. Akibatnya, pendapatan BPJS Kesehatan tidak mampu menutupi kewajibannya dan itulah yang menjadi pangkal membengkaknya defisit.
           
Sekarang kita tinggal kembali kepada tujuan pembentukan BPJS Kesehatan. Apakah kita ingin memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pendapatan yang bisa diperoleh BPJS Kesehatan ataukah kita ingin memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
           
Semua pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau kita hanya bertumpu kepada dana yang didapatkan, tentu kita harus mau menerima pelayanan kesehatan yang seadanya. Namun, kalau kita mau memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, harus ada pendapatan tambahan yang bisa diperoleh BPJS Kesehatan.
            
Ada beberapa ide untuk meningkatkan pendapatan BPJS Kesehatan. Salah satunya ialah kewajiban kepada para perokok untuk mempunyai asuransi kesehatan. Asuransi itu dibayarkan dengan menambahkan sekian persen dari besaran cukai saat perokok membeli rokok. Langkah ini dinilai lebih masuk akal dan tidak akan menimbulkan kontroversi seperti penggunaan cukai rokok untuk menutupi defisit seperti sekarang ini.
          
Kewajiban asuransi bagi perokok dinilai lebih masuk akal karena potensi untuk sakit bagi mereka sangatlah tinggi. Cepat atau lambat para perokok pasti akan merasakan manfaat dari asuransi yang mereka bayarkan. Dengan pengenaan asuransi, penerimaan cukai rokok untuk negara juga tidak harus terkorbankan.
        
Dibutuhkan kreativitas untuk membuat persoalan defisit BPJS Kesehatan mendapatkan solusi yang permanen. Kita tidak bisa hanya menangani gejalanya seperti sekarang karena itu hanya akan menciptakan bom waktu.
         
Kita perlu bersama-sama mencari jalan keluar terbaik karena jaminan kesehatan merupakan amanah konstitusi. Kewajiban kita semua memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat. Persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan saling menyalahkan.