Selamat Berpilkada

INILAH hajatan politik lokal terbesar dari sisi pemilih sejak pilkada serentak dihelat pada 2015. Kali ini, Rabu (27/6) pilkada digelar di 171 daerah dengan rincian 17 provinsi, 39 kota, dan 135 kabupaten. Ada 136 kepala daerah/wakil kepala daerah petahana maju kembali, termasuk 10 calon gubernur/wakil gubernur.

Ada 101 perempuan ikut serta dalam perhelatan politik ini, 85 orang berusia di bawah 38 tahun dari 564 pasangan calon. Mestinya ini tunas-tunas muda yang menjanjikan.

Jika dipersentase, jumlah pemilih Pilkada 2018 ada 152.066.686 orang, setara 80% pemilih nasional yang total 186 juta orang pada Pemilu 2019. Itu sebabnya, Pilkada 2018 disebut babak 'semifinal' menuju babak 'grand final' Pemilu 2019, baik pilpres maupun pileg. Dengan tiga provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saja, ada 91.179.616 orang pemilih (setara 48,44%).

Wajar jika ada yang beranggapan hasil pilkada kali ini bisa menjadi modal Pemilu 2019. Bandingkan dengan Pilkada 2015 yang digelar di 265 daerah dan Pilkada 2017 di 101 di daerah, tapi dari jumlah pemilih, kedua pilkada itu jauh di bawah Pilkada 2018.

Meskipun sebagian masyarakat melihat pilkada dengan kacamata muram karena banyaknya kepala daerah diterungku karena korupsi, tak ada alasan kita tak optimistis memilih calon pemimpin terbaik. Kita harus meyakini, betapa pun belum ideal, pemilihan langsung jalan terbaik memilih pemimpin. Meski kita masih berkutat pada demokrasi prosedural, tak boleh lelah mengupayakan demokrasi substansial.

Pilkada setidaknya harus bisa menghasilkan para kepala daerah yang bisa mempercepat keadilan sosial, memperteguh integrasi nasional, dan memajukan wilayah dan rakyat di daerah masing-masing. Para pemimpin itu mestinya tak bisa 'nyenyak tidur' jika melihat rakyat mereka masih dalam kekurangan.

Kita juga berharap, pilkada menjadi tiket untuk menjaring para pemimpin terbaik yang kemudian bisa naik kelas maju menjadi pemimpin nasional. Kita tak boleh seperti Malaysia yang stok kepemimpinan nasionalnya hanya berputar pada orang-orang tua seperti Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohammad.

Bukankah Joko Widodo sebagai presiden lahir dari proses pilkada serupa itu?

Saya melihat ini sesuatu yang sehat bahwa di Jawa Barat Gerindra, PKS, dan PAN kompak mendukung Sudradja-Ahmad Saikhu. NasDem, PPP, Hanura, dan PKB mendukung pasangan Ridwan Kamil-UU Rihzanul; Golkar dan Partai Demokrat mendukung Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi; sedangkan PDIP sendirian mengusung Tb Hasanuddin-Anton Charliyan.

Partai pendukung pemerintah tak harus dalam satu perahu di pilkada.

Juga di Jawa Tengah, meski Gerindra, PKS, dan PAN (plus PKB) mendukung Sudirman Said-Ida Fauziah, ternyata PDIP, NasDem, Golkar, Demokrat, PPP, dan Hanura mendukung Gandjar Pranowo-Taj Yasin.

Komposisi partai itu juga beda dengan Pilpres 2014. Di Jawa Timur, Demokrat, NasDem, Golkar, dan PPP mendukung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, tapi PDIP justru bersekutu dengan 'rival' mereka di Pilpres 2014 (Gerindra, PKS, dan PAN), mendukung Syaifullah Yusuf-Puti Soekarnoputri.

Itu hanya beberapa contoh, bahwa partai pendukung Pilpres 2014, dan bisa jadi Pilpres 2019, berbeda dengan mungkin ratusan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala yang maju dalam Pilkada 2018.

Dengan fakta-fakta itu, bisakah Pilkada 2018 menjadi modal Pemilu 2019? Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, pilkada tak linier dengan Pemilu 2019.

Pesta demokrasi lokal ini digelar di tengan pesta bola (Piala Dunia 14 Juni-15 Juli di Rusia). Namun, jangan sampai masyarakat lebih hafal para pemain bola daripada calon kepala daerah yang akan mereka pilih. Hiburan bola penting, tapi memilih kepala daerah terbaik amatlah penting. Sekali salah memilih pemimpin, kita akan rugi selama lima tahun.

Selain itu, demi kualitas demokrasi pula, perlu ada kepala daerah terpilih yang berani mengumumkan hanya akan menjabat untuk satu periode. Umumnya pemimpin yang berkehendak maju kembali untuk jabatan yang sama akan menguras pikiran dan waktu. Banyak yang dua kali menjabat kepala daerah, tapi tak punya capaian signifikan untuk memajukan daerah mereka.

Politikus di Senayan harus berani mulai mewacanakan amendeman Pasal 7 UUD 1945 untuk membatasi sekali saja masa jabatan presiden; juga revisi UU Pemerintah Daerah untuk membatasi hanya satu periode jabatan kepala daerah. Tidak harus lima tahun dalam satu periode jabatan, misalnya enam tahun; setelah itu tak bisa dicalonkan lagi untuk jabatan yang sama, kecuali untuk jenjang yang lebih tinggi.

Ini akan memacu tak ada lagi pemimpin main-main dengan jabatannya. Bukankah Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, hanya satu periode menjadi presiden, tapi dikenang sebagai pemimpin dunia?

Bukankah Joko Widodo juga belum genap lima tahun, tapi sudah banyak capaian dalam membangun infrastruktur? Bukankah BJ Habibie juga hanya 17 bulan menjadi presiden, tapi banyak melahirkan undang-undang yang reformatif? Bukankan Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyo Sudibyo yang hanya satu periode punya reputasi cemerlang?

Pembatasan pemimpin eksekutif satu periode untuk jabatan yang sama akan melahirkan banyak pemimpin baru berkualitas. Kita akan terhindar dari olok-olok 'Empat L': lu lagi, lu lagi....

Selamat berpilkada 2018 dengan penuh tanggung jawab: tak golput, pilih pemimpin terbaik, dan jauhi politik uang. Kita akhirnya akan sampai pada pilkada serentak nasional 2027, siapa tahu sudah dengan pembatasan hanya satu periode jabatan.