Pasar Keuangan

TIDAK semua orang peduli dengan gejolak yang tengah terjadi di pasar uang dan pasar modal.

Bagi banyak warga, bisa melanjutkan hidup merupakan persoalan yang lebih penting untuk dipikirkan.

Hanya kelompok elite yang peduli dengan naik-turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah.

Hanya, karena kelompok elite ini mempunyai akses terhadap informasi, pemerintah harus memberikan respons.

Sebabnya, ketika pemerintah diam dan tidak berbuat sesuatu, interpretasinya bisa melebar ke mana-mana.

Kalau keadaannya menjadi tidak terkendali, seluruh warga akan terkena akibatnya.

Sekarang ini saatnya pemerintah memberikan panduan sebab pelemahan terus berlangsung dan nilai tukar rupiah sudah mendekati Rp14 ribu per dolar AS.

Memang, tingkat depresiasi rupiah relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan mata uang negara-negara tetangga.

Namun, kita tidak bisa tenang-tenang karena pemburukan bisa semakin cepat apabila tidak ada respons yang memadai.

Faktor psikologis masyarakat sangat sulit untuk diukur dan dikendalikan, apalagi apabila ada 'tangan-tangan kotor' yang mencoba mengail di air keruh.

Pengalaman 1998 orang seperti George Soros bisa memurukkan perekonomian Indonesia.

Kita harus tambahkan, nasionalisme kita masih dangkal. Pada saat negara membutuhkan soliditas nasional, justru ada yang ingin melemahkan.

Mereka tidak peduli pada yang namanya kepentingan nasional.

Apalagi, sekarang kita sedang berada dalam saat-saat menjelang pemilihan umum.

Momentum seperti ini bisa dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Beda dengan bangsa Jepang, misalnya.

Kepentingan nasional mereka tempatkan di atas kepentingan pribadi.

Mereka boleh berbeda kepentingan politik, tetapi cara berpolitik mereka tidak menggunakan 'teori katak' yang memakai dua tangan dan dua kaki untuk menekan ke bawah hanya supaya bisa melompat.

Sekarang ini yang perlu kita lakukan ialah menggerakkan perekonomian dalam negeri.

Bagaimana kita mendorong semua aktivitas yang dilakukan warga menjadi kegiatan yang produktif.

Semua harus bisa memberikan nilai tambah karena itulah yang akan memberikan manfaat baik bagi kita sebagai pelaku maupun kepada negara.

Kita tidak cukup mengatakan, secara makro kondisi ekonomi kita baik.

Memang, cadangan devisa kita masih bisa mengamankan kebutuhan yang mendesak untuk waktu enam bulan.

Peringkat kredit juga terus membaik. Defisit neraca transaksi berjalan masih terjaga.

Namun, di sisi mikro kita melihat perlambatan masih terus terjadi.

Penerimaan pajak pada kuartal I dikatakan tumbuh sekitar 14%.

Namun, banyak perusahaan yang mengalami persoalan dengan arus kas.

Hanya perusahaan berbasis sumber daya alam dan mengandalkan ekspor yang masih tumbuh, tetapi bidang lain menghadapi masalah besar.

Ketidakpercayaan terhadap kondisi perekonomian jangka pendek tecermin dari sikap para pelaku pasar modal.

Mereka mengambil posisi jual sehingga IHSG tertekan di bawah 6.000.

Orang memilih mengambil keuntungan karena ada potensi lebih baik di luar negeri, yakni semakin pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Dalam situasi seperti sekarang yang dibutuhkan ialah menjaga kepercayaan pasar.

Bagaimana caranya? Salah satunya, tidak mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan ketidakpastian.

Koordinasi antarkementerian harus dikelola dengan baik agar tidak ada kebijakan satu kementerian yang berdampak buruk pada kementerian yang lain.

Ambil contoh keputusan dalam menetapkan libur Lebaran.

Jangan hanya demi menjaga agar tidak terjadi kemacetan, pemerintah lalu membuat libur bersama hampir dua pekan.

Bagi para investor, libur dua pekan jelas merupakan penyia-nyiaan peluang bisnis.

Perusahaan pasti akan banyak merugi ketika kegiatan bisnis berhenti begitu lama.

Contoh lain, keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai aturan pengelolaan limbah tambang Freeport.

Sudah 50 tahun operasi tambang berjalan dan untuk tambang yang dilakukan pada ketinggian lebih 3.000 meter di atas permukaan laut, pembuangan tailing melalui sungai merupakan opsi yang punya risiko paling rendah.

Ketika kebijakannya diubah secara sepihak, yang terancam ialah operasi secara keseluruhan.

Memang, dari sisi lingkungan hidup, kebijakan itu terasa heroik.

Namun, bagi kepastian berusaha, hal tersebut memberikan citra yang tidak baik kepada Indonesia.

Apalagi, sedang ada upaya pengambilalihan saham oleh Indonesia.

Pesan yang muncul di benak investor dunia, Indonesia sedang melakukan hostile takeover.

Ketika persepsi itu muncul, upaya pemerintah untuk menarik investasi menjadi tidak ada manfaatnya.

Investor Singapura, misalnya, menunda pengembangan kawasan industri di Kendal, Jawa Tengah, karena merasa investor yang sudah 50 tahun saja bisa ditendang begitu saja.

Bagaimana investor baru? Inilah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan apabila kita tidak ingin melihat rupiah dan pasar modal semakin terpuruk.