Tenaga Kerja

BELUM lama Menteri Senior Singapura Chee Hong Tat bertemu beberapa teman direksi televisi Indonesia untuk mendiskusikan fenomena global yang tengah terjadi. Era disruption mengubah tatanan yang ada. Semua negara harus bersiap untuk melakukan shifting agar gejolak bisa diminimalisasi.
      
Pemerintah Singapura sudah mulai mendata jenis-jenis profesi yang paling terkena dampak disruption. Mereka menyiapkan pelatihan yang memungkinkan para pekerja memiliki keterampilan lain. Itu akan menjadi modal ketika disruption benar-benar harus dialami banyak pekerja dan shifting harus mereka lakukan.
       
Kita pun harus bersiap untuk menghadapi kondisi itu. Cepat atau lambat, disruption itu akan kita hadapi. Persoalan kita menjadi tidak lebih mudah karena jumlah penduduk kita banyak, mereka yang masih menganggur juga besar, dan mereka yang baru lulus serta mencari pekerjaan jumlahnya terus bertambah.
       
Pemerintah perlu berhati-hati karena bekerja itu merupakan fitrah manusia. Semua orang membutuhkan pekerjaan karena kita adalah homo faber. Manusia baru merasa menjadi manusia sesungguhnya ketika mereka memiliki pekerjaan.
       
Meski konstitusi mengamanatkan negara untuk menyediakan pekerjaan yang bisa memberikan kehidupan layak bagi seluruh warga, kita tahu ini bukan pekerjaan mudah. Kemampuan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan sangatlah terbatas. Kita mengharapkan dunia usaha memainkan peran yang lebih besar.
         
Untuk itulah kita mengundang pengusaha agar mau melakukan investasi. Akan tetapi, pengusaha pun tidak bisa begitu saja menanamkan investasi. Mereka harus berhitung agar investasi yang ditanamkan bisa terus bertahan lama dan kemudian kembali modal. Pengusaha harus bisa mengapitalisasikan modalnya agar perusahaan menjadi sehat dan para pekerja pun tenang menjalankan pekerjaan.
         
Proses inilah yang sering dilupakan. Kita hanya melihat pengusaha sebagai business animal yang sekadar mencari untung. Padahal pengusaha itu menjalankan juga misi sosial, yakni membuka lapangan pekerjaan. Mereka mempertaruhkan modal yang dimiliki untuk memberi kesempatan kepada orang lain ikut membangun perusahaan yang didirikan.
         
Terbatasnya investasi yang ditanamkan menunjukkan para pengusaha masih khawatir akan kondisi bisnis di negara kita. Ketidakpastian yang ada membuat pengusaha ragu-ragù menanamkan modal. Akibatnya, jumlah lapangan kerja yang dihasilkan juga terbatas.
         
Oleh karena banyak orang tidak bisa menunggu lebih lama datangnya pekerjaan, mereka kemudian melakukan apa yang bisa dilakukan. Banyak pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan sambilan dijadikan pekerjaan utama. Itu yang kita lihat dengan fenomena angkutan online. Jumlah mereka semakin lama semakin banyak.
        
Sekarang angkutan online menuai masalah karena sudah dianggap sebagai pekerjaan formal. Mereka merasa menjadi kekuatan karena diterima langsung Presiden Joko Widodo di Istana. Senin lalu, mereka menutup jalan di depan Gedung DPR untuk berunjuk rasa menuntut kenaikan tarif.
         
Pemerintah akan menghadapi persoalan lebih besar kalau tidak menuntaskan persoalan ini sebab menjadi pengemudi angkutan online sudah dianggap sebagai profesi. Padahal dalam era disruption bukan profesi seperti itu yang kita harapkan.
         
Kondisi ini sangat mudah mengimbas pada isu tenaga kerja asing. Pemerintah menghadapi kesulitan menghadapi isu TKA karena komunikasi yang dijalankan tidak tertata dengan baik. Seperti peraturan menteri keuangan berkaitan dengan perpajakan dan peraturan presiden berkaitan dengan TKA tidak diawali dengan sosialisasi yang benar.
         
Ibarat api sudah membesar, baru pemerintah berupaya untuk memadamkannya. Orang tidak peduli lagi untuk melihat awal mula terjadinya percikan, yang mereka rasakan ialah arus TKA yang jumlahnya besar dalam periode yang pendek.
         
Kita harus mengakui koordinasi antara investasi dan penggunaan tenaga kerja tidak berjalan dengan baik. Banyak investasi terutama dari Tiongkok yang menggunakan model turn-key project. Akibatnya, semua dikerjakan pekerja dari Tiongkok. Kita bisa melihat antara lain proyek pembangkit listrik di Sumatra Selatan dan pabrik nikel di Morowali, Sulawesi Tengah.
          
Pemerintah tidak cukup hanya membantah. Yang perlu dijelaskan ialah penggunaan TKA sesuai dengan jenis proyek yang dilakukan. Namun, yang tidak kalah penting dilakukan ialah memikirkan cara membuka lapangan kerja bagi banyak warga karena hanya itulah yang bisa menjawab kecemburuan sosial.