Kompak

PERTUMBUHAN ekonomi 2017 secara resmi diumumkan 5,07%. Artinya, pertumbuhan tahun lalu di bawah target 5,2%. Dengan capaian seperti itu, kita dituntut bekerja lebih keras tahun ini karena pada 2018 kita berada di tahun politik. Apalagi, pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan di 171 daerah tingkat I dan daerah tingkat II yang secara total kontribusinya mencapai 67% terhadap produk domestik bruto nasional.

Seperti sering dikatakan Presiden Joko Widodo, jangan sampai kegiatan politik berpengaruh pada perekonomian nasional. Kita harus bisa seperti negara-negara yang sudah mapan soal sistem demokrasi, yaitu pergantian pimpinan tidak berdampak pada kegiatan ekonomi. Inilah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan demokrasi yang kita lakukan.

Kunci utama keberhasilan pada tahun ini ialah kekompakan, yaitu sejauh mana presiden bisa membuat jajaran kementerian menjadi sebuah tim yang kompak. Semua bekerja untuk satu tujuan yang sama, yakni melayani kepentingan publik agar seluruh potensi bisa dikerahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kita melihat kekompakan itu belum terlihat pada pemerintahan sekarang ini. Semua cenderung bermain dan mencari popularitas sendiri. Bahkan, mereka kadang tidak peduli dengan kementerian lain sepanjang kementerian sendiri bisa dilihat hebat oleh presiden. Itu terjadi mulai di bidang politik, hukum, dan keamanan, kemaritiman, hingga perekonomian.

Kita lihat saja persaingan antara Panglima Tentara Nasional dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun lalu. Bahkan, isu impor senjata saja menjadi masalah yang mengganjal. Di bidang kemaritiman kita melihat perseteruan terbuka antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang kebijakan penenggelaman kapal.

Di bidang perekonomian, kita melihat perdebatan tentang impor beras dan panen raya. Sebenarnya, impor beras dan panen raya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Demi keamanan pangan, pemerintah bisa melakukan apa saja demi menjaga kebutuhan pangan rakyat.

Putusan untuk melakukan impor sendiri dilakukan melalui dua kali rapat pleno, yaitu di Kantor Wakil Presiden dan di Kementerian Koordinator Perekonomian. Pasti ada alasan kuat sampai pemerintah berani melakukan itu, seperti stok beras terus menurun dan harga terus meningkat sejak Desember lalu.

Begitu keputusan diambil, semua kementerian seharusnya berkomitmen untuk menjalankannya. Tidak perlu ada yang harus kehilangan muka karena ini keputusan pemerintah. Kalaupun tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan swasembada, itu kelemahan pemerintah yang harus diperbaiki.

Soal impor beras dilakukan menjelang panen raya, yang harus dilakukan ialah bagaimana Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap gabah petani dan harganya tidak boleh di bawah harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Hasil panen raya sendiri bukan dikonsumsi hari ini, melainkan menjadi stok bagi kebutuhan satu tahun.

Pada satu setengah tahun pemerintahan yang tersisa, tugas utama presiden ialah menjaga kekompakan kabinet. Jangan biarkan ada kementerian yang keluar dari irama besar karena itu akan merusak harmoni. Ketidakkompakan pemerintah bukan hanya merugikan rakyat, melainkan juga bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, apalagi di tahun politik.

Masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan pemerintah daripada sekadar berebut panggung popularitas. Harus diingat, bagi rakyat, yang penting ialah hasil kerja dan mereka bukan hanya mendapatkan manfaat, melainkan juga bisa ikut terlibat dalam proses pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah.

Tahun ini pemerintah sudah mencanangkan untuk bisa tumbuh lebih tinggi, yakni 5,4%. Ini jelas bukan pekerjaan mudah. Tidak mungkin pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kalau sesama menteri tidak saling mendukung. Yang pertama harus dilakukan pemerintah ialah bagaimana mendorong investasi di industri manufaktur.

Dalam lima tahun terakhir kita melihat investasi di industri manufaktur cenderung menurun. Baru tahun lalu ada pembalikan dan harus bisa dipertahankan tahun ini. Kita harus mendorong investasi di industri manufaktur tumbuh lebih 7%. Ini hanya bisa terjadi apabila ada arah kebijakan industri yang jelas dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan perizinan.

Pemerintah daerah harus mendukung kerja besar kalau kita sama-sama ingin menikmati hasil pembangunan. Baru kemudian kita meningkatkan peran serta masyarakat untuk bisa ikut dalam derap pembangunan. Tepat kebijakan pemerintah untuk memperbesar transfer tunai kepada masyarakat.

Dengan 30% dari dana desa sebesar Rp60 triliun yang dipakai untuk membayar tenaga kerja lokal yang terlibat dalam proyek infrastruktur desa, itu artinya ada sekitar Rp18 triliun yang dinikmati secara langsung masyarakat desa. Begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, mulai urusan ekonomi, politik, hingga sosial.

Seharusnya tidak ada waktu bagi para menteri untuk bersaing dan berkelahi sendiri. Justru mereka harus bersinergi karena tidak mungkin mereka bisa menyelesaikan semua pekerjaan itu sendiri. Peran dirigen menjadi sangat penting untuk membuat hasil karya orkes Kabinet Kerja ini lebih enak untuk dinikmati.