Jerusalem

JERUSALEM kini seperti tengah menjalankan takdir abadinya sebagai kota yang terus diperebutkan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ialah pemantik utamanya yang kini menghidupkan kembali perebutan itu.

Perintah Trump memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem jelas dan terang akan menyumbat proses perdamaian Palestina dan Israel.

Trump memasuki medan berbahaya serupa membuka kotak Pandora.

Lihat saja sepanjang sejarahnya, Jerusalem sedikitnya pernah dua kali dihancurkan, 52 kali diserang, dan 44 kali direbut kembali.

Karena itu, dibuatlah Resolusi Majelis Umum PBB No 181/1947, yang menyatakan Jerusalem di bawah kewenangan internasional dengan posisi status quo.

Resolusi itu juga memberikan mandat berdirinya negara merdeka Palestina dan Israel.

Kini baru Israel yang merdeka, sementara Palestina terus dalam pendudukan Israel. Dengan perintah Trump, kian jauh dari layak AS sebagai mediator perdamaian kedua negara.

Sulit untuk tak mengatakan lobi Yahudi, yakni AIPAC (American Israel Public Affairs Committee/Panitia Urusan Publik Israel Amerika), berada di balik itu.

Itulah lobi yang paling tak terbantahkan kegigihannya dan juga hasilnya.

Segala cara mereka lakukan. AIPAC lahir dari rahim warga negara keturunan Yahudi di 'Negeri Paman Sam'.

Jumlahnya hanya 2% dari penduduk AS, tapi posisi tawarnya tak tertandingi. Bahkan, bisa memaksa setiap calon presiden untuk berjanji mendukung negeri Yahudi itu.

AIPAC berdiri pada 1951, beberapa tahun setelah gerakan Zionis menyatakan kemerdekaan Israel. Presiden AS, Harry Truman, pendukung utamanya.

Namun, AIPAC mulai aktif di masa Gerald Ford (1974-1977) dan Jimmy Carter (1977-1981).

Setiap ada pembicaraan yang seimbang tentang posisi Palestina dan Israel, AIPAC selalu tak bersetuju dan melawan.

Sulit bagi Kongres AS, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, untuk berkelit jika AIPAC punya mau.

Karya paling gemilang AIPAC, salah satunya, Undang-Undang Kedutaan Besar Jerusalem 1995 (Jerusalem Embassy Act of 1995) yang disahkan Kongres AS pada 23 Oktober 1995.

Inilah dasar hukum dimulainya proses dan alokasi dana pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem selambat-lambatnya pada 31 Mei 1999. Di sini Resolusi PBB 181 diinjak-injak.

Baik Presiden Bill Clinton, Bush Junior, maupun Barack Obama, selalu menunda pelaksanaan UU 1995 itu. Trump tak sudi mengikuti jejak pendahulunya.

Namun, inilah UU yang cacat sejarah, tentu cacat pula pelaksanaannya. Trump memang pemimpin AS yang disebut-sebut amat buruk pemahaman sejarah dan sensitivitas internasionalnya. AS akan menambah musuh baru dan membangkitkan musuh lama.

Wajar jika baru sepekan sejak Trump mengumumkan 'warta duka' itu, aksi protes di berbagai negara datang bagai gelombang, tak berhenti.

Tentulah pula Indonesia, negeri yang paling konsisten mendukung perjuangan Palestina sejak era Soekarno, tak terkecuali.

Kini Presiden Jokowi pun tengah menggalang dukungan agar dunia internal ikut menekan agar Trump menarik kembali kehendaknya itu.

Ini baru perintah, bagaimana kalau benar-benar terlaksana?

Yang paling berani tentu meminta UU Kedutaan Besar Israel dibatalkan.

Beberapa negara, antara lain Iran, Vatikan, Jerman, Inggris, Prancis, Arab Saudi, Turki, Qatar, dan Inggris, memprotes keras rencana Trump.

Juga Uni Eropa, PBB, dan pasti OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang berjumlah 57 negara dan akan bersidang pada 13 Desember di Turki mestinya akan bersuara lebih keras dan melakukan langkah konkret.

Namun, dengan hak veto di PBB, apa artinya semua upaya negara yang tak punya hak itu?

Kini kita mengingat kembali Jerusalem.

Kota panggung kenangan dunia baik yang muram maupun yang bercahaya.

Agaknya tak ada kota di dunia dengan beban masa silam yang kian memberat seperti Jerusalem.

Ia kota arkais Al-Quds, yang tak pernah henti disebut hingga kini dan (mungkin) di masa mendatang.

Sejarah telah menahbiskan begitu rupa, terpenting dunia, sehingga menjadi 'rebutan' negeri mana saja, bahkan lebih penting daripada negeri sendiri.

Jerusalem, seperti ditulis jurnalis Media Indonesia, Taufiqulhadi (kini anggota DPR), dalam buku Satu Kota Tiga Tuhan, memang kota dengan jejak sejarah tiga agama samawi yang tak pernah sepi para umat untuk beribadah atau ziarah.

Dinding Ratapan (Yahudi), Gereja Suci Sepulchre (Kristen), dan Masjid Al-Aqsa (Islam) ialah saksi betapa Jerusalem lokus penting yang mestinya bisa menyatukan ketiga umat dari tiga agama keluarga besar Ibrahim itu.

Jerusalem yang diduduki Israel sejak Perang 1967 kini berpenduduk 850 ribu jiwa.

Pemeluk Yahudi 64%, Islam 34%, dan Kristen 2% menunggu dengan segala kecemasan.

Sementara Simon Sebag Montefiore, penulis buku Jerusalem the Biography (2012), menyebutkan Jerusalem satu-satunya kota yang tetap eksis dua kali (di langit dan di bumi): kehormatan di bumi (terrestrial yang tiada tara dibandingkan kemegahan langitnya celestial).

"Fakta bahwa Jerusalem terrestrial dan celestial berarti kota itu bisa ada di mana-mana.... setiap orang punya Jerusalem imajiner sendiri-sendiri."

Kini Trump mungkin tak mudah ditaklukkan. Artinya akan jalan dengan apa pun risikonya. Kekerasan bisa jadi kian tak terkendali.

Trump, kata ahli linguistik Noam Chomsky, ialah sejenis manusia liar yang siap menghancurkan dunia.

Suara dunia menunggu 'manusia liar' itu mengurungkan kehendaknya.

Namun, mungkinkah? Dunia memang tengah menunggu sesuatu yang muskil. Termasuk kehendak agar dunia mengucilkan Amerika Serikat.