Nasib Biodiesel

EKSPOR biodiesel Indonesia ke Amerika Serikat terancam terhenti akibat bea masukan tambahan yang dikenakan Departemen Perdagangan AS. Pemerintah Indonesia dinilai memberikan subsidi sehingga produk bio­diesel Indonesia dianggap melakukan dumping terhadap produk biodiesel industri di AS.

Tidak tanggung-tanggung, Departemen Perdagangan AS mengenakan bea masuk tambahan 34,45%-64,73% terhadap produk biodiesel Indonesia. Selain Indonesia, produk biodiesel Argentina dituduh melakukan persaingan tidak sehat, bahkan dijatuhi bea masuk tambahan yang lebih tinggi lagi.

Dampak dari kebijakan tersebut sudah dirasakan tahun ini di saat ekspor biodiesel Indonesia ke AS tidak bisa lagi dilakukan. Padahal, setiap tahun nilai ekspor biodiesel Indonesia ke ‘Negeri Paman Sam’ lebih dari US$250 juta. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sudah menyampaikan protes atas kebijakan Washington.

Indonesia akan membawa kasus ini ke Organisasi Perdagangan Dunia karena dianggap melanggar peraturan perdagangan bebas. Isu ini sebenarnya bukan baru terjadi. Setelah Uni Eropa melakukan tuduhan dumping ke produk biodiesel Indonesia, pemerintah AS melakukan hal yang sama.

Terhadap tuduhan Uni Eropa, pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah hukum dan hasilnya masih kita akan tunggu. Akan tetapi, dengan tuntutan hukum yang kita lakukan, Uni Eropa tidak bisa menerapkan bea masuk tambahan secara sepihak. Tuduhan dumping terhadap produk biodiesel Indonesia muncul dari sesuatu yang sederhana.

Baik Uni Eropa maupun AS sangat peduli dengan kehidupan para petani mereka. Ketika produktivitas tanaman petani mereka seperti kedelai, jagung, dan bunga matahari kalah dari kelapa sawit, jalan untuk menyelamatkan kehidupan petani mereka harus dicarikan. Sebaliknya di Indonesia, kita tidak terlalu peduli kepada kehidupan petani.

Perkebunan kelapa sawit hanya dilihat sebagai kepentingan pengusaha besar saja. Kita lupa bahwa ada 42% dari sekitar 12 juta hektare kebun kelapa sawit yang dimiliki perkebunan rakyat. Ada sekitar 12 juta orang yang hidup dari tanaman kelapa sawit. Para pejabat Indonesia sering kali mudah mengeluarkan pernyataan yang dasarnya tidak kuat.

Salah satunya pernyataan tentang subsidi yang diberikan negara kepada pengusaha kelapa sawit. Pernyataan itu kemudian dikutip media massa dan menjadi konsumsi masyarakat global. Tuduhan dumping yang dilakukan Uni Eropa dan AS dasarnya ialah pemberitaan di media massa Indonesia.

Harga biodiesel dan minyak kelapa sawit Indonesia bisa lebih kompetitif karena dianggap ada subsidi yang diberikan negara. Atas persaingan yang dianggap tidak adil itu, produk kelapa sawit Indonesia dikenakan bea masuk tambahan. Padahal, tidak ada subsidi yang diberikan negara dan keluar dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk petani kelapa sawit.

Yang ada pemerintah memang membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan. Pemerintah mengutip pajak ekspor dan hasilnya dikelola BPDP. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sudah menggariskan 10 prinsip tugas BPDP. Badan ini dibentuk dan dipimpin orang-orang industri untuk kepentingan industri.

BPDP harus bisa menjamin perkebunan kelapa sawit dikelola dengan memperhatikan kaidah lingkungan yang baik dan berkelanjutan, serta manfaatnya optimal termasuk untuk pengembangan energi terbarukan. Kesalahan persepsi dan komunikasi itu akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri.

Sekarang pemerintah harus berjuang meyakinkan Uni Eropa dan AS bahwa istilah ‘subsidi’ yang disampaikan beberapa pejabat bukan subsidi seperti yang umumnya berlaku. Pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan alokasi APBN untuk subsidi perkebunan kelapa sawit.

Sebetulnya ada jalan lain yang bisa kita tempuh, yakni dengan menyerap 12 juta ton produk biodiesel untuk konsumsi dalam negeri. Sekarang ini baru 3 juta ton produk biodiesel Indonesia yang dipakai sendiri. Kendalanya ialah pada kesepakatan harga. Atas nama efisiensi, harga biodiesel dianggap lebih mahal daripada harga diesel yang berasal dari fosil.

Dengan harga minyak mentah dunia yang rendah seperti sekarang, memang diesel dari fosil terlihat lebih murah. Akan tetapi, pengembangan biodiesel masih baru dan masih terus dicarikan teknologinya untuk mencapai harga yang lebih efisien. Seperti pengalaman Brasil, ketika pemerintah mendukung pengembangan etanol, akhirnya akan tercapai harga yang kompetitif.

Kita tidak boleh lupa energi fosil suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbarui. Sebelum malapetaka itu datang, kita harus mencari energi yang bisa terbarukan. Biodiesel merupakan salah satu yang akan menjadi kekuatan kita. Sekarang yang dibutuhkan sinergi dan melepaskan ego untuk mencari benar sendiri.