Setya Novanto

KETIKA Setya Novanto menang gugatan praperadilan akhir September lalu, orang pun ramai berkomentar. Dengan tagar #The Power of Setnov, publik meyakini Ketua Umum Golkar itu manusia ‘setengah dewa’. Tak tersentuh hukum. Banyak tamsil dan alegori yang menggambarkan kehebatan politikus kawakan itu, yang selalu lepas dari jerat hukum.

Simak beberapa di antaranya, “Setya Novanto nendang tembok, tembok yang minta maaf.“ Atau yang lain lagi, “Setnov dipatuk ular, ularnya yang keracunan.” Ada lagi, “Setya Novanto ikut uji nyali, yang kesurupan setannya.” Saya kira Setya Novanto politikus yang paling banyak ‘dihadiahi’ meme lucu-lucu.

Ada puluhan lebih sindirian, bahkan mungkin ratusan, dengan alegori serupa itu, yang intinya betapa superioritasnya Setya Novanto. Ada paradoks, ada ironi, ada tawa, meski Setya dipersepsikan ‘tokoh kuat’, tak tersentuh. Sejak kasus ia dan beberapa politikus Senayan pergi ke AS bertemu Donald Trump yang tengah kampanye dan kasus ‘Papa minta saham’ yang menghebohkan, Setya memang selalu bebas ancaman sanksi.

Bahkan, kursi Ketua DPR yang semula lepas bisa kembali lagi. Namun, hingga KPK menetapkan sebagai tersangka lagi pada 10 November lalu, Setya telah dipanggil KPK berkali-kali, baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik yang berpotensi merugikan negara Rp2,3 triliun.

Setya belum pernah hadir sekali pun. Maka, Rabu (15/11) malam, penyidik KPK pun mendatangi rumah sang Ketua DPR itu dengan membawa surat penangkapan. Setya tak di rumah. Ia menghilang. Namun, Kamis malam, mobil Setya menabrak tiang listrik di Permata Hijau, ia pun dirawat.

Adakah The Power of Setnov masih bertuah? Jawabnya jelas. Ayat 1 Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sebagai Ketua DPR, ia memang punya hak imunitas.

Ayat 1 Pasal 224 UU No 17/2014 atau UU MD3 berbunyi, “(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.”

Namun, ketika diduga melakukan tindak kriminal apalagi korupsi, lesaplah hak itu. Publik juga mengambil sikap yang berbeda. Tak keras dalam mengkritik hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, yang memenangkan Setya Novanto dan mengalahkan KPK dalam gugatan praperadilan, 29 September lalu.

Beda ketika hakim tunggal Sarpin Rizaldi, memenangkan gugatan praperadilan Budi Gunawan pada 2015. Ia dikritik amat pedas, bahkan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Saya tak pernah gembira setiap ada yang dicokok KPK, juga Novanto. Selalu ada debar pertanyaan akan divonis berapa lama?

Siapa saja nama-nama lain yang akan terseret? Namun, citra politik yang haus akan fulus memang fakta kita hari ini. Jika Setya Novanto nanti divonis bersalah, kian lengkap dan panjang politikus yang diterungku karena korupsi. Kian banyak pula daftar ketua umum partai yang masuk bui.

Luffi Hasan Ishak (PKS), Suryadarma Ali (PPP), Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), dan jika bersalah nanti Setya Novanto (Partai Golkar). Maka, tak menjauhlah tentang berbagai survei yang menempatkan partai politik bagian yang paling korup. Benarlah seperti diramalkan Naisbitt bahwa partai poltik pada akhirnya akan mati menelan dustanya sendiri.

Machiavelli benar, politik tak ada kaitannya dengan moral. Linierlah dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah melakukan survei nasional tentang “Korupsi, Religiositas, dan Intoleransi,” September lalu, bahwa tingkat religiositas seseorang tidak menjamin bebas korupsi.

“Semakin religius hanya semakin bersikap antikorupsi. Perilaku korup tetap berjalan dan tidak ada hubungannya dengan masalah agama," kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho. Jalan hidup manusia bisa direncanakan, tapi tak bisa ditentukan. Kini Setya Novanto, yang lahir 12 November 1955, yang sejak Pemilu 1999 tanpa jeda terus menjadi anggota DPR, dan puncaknya pada 2014, ia menjadi Ketua DPR.

Di bulan kelahirannya, bisa jadi ia akan mulai menjalani hari-hari panjang yang tak nyaman. Namun, jika yakin tak bersalah, ketakutan seharusnya dilempar jauh-jauh. Kita memang masih jauh dari kesadaran akan kehormatan seperti masyarakat Jepang yang memegang teguh nilai-nilai bushido yang telah menjadi tradisi Jepang sejak berabad-abad silam; ini yang menjadi karakter orang Jepang, terutama di kalangan politikus dan pebisnis.

Kejujuran menjadi hal utama. Bushido mengajarkan standar moral bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Ada perbedaan yang jelas antara baik dan buruk. Setya Novanto mestinya, seperti umumnya harapan kita, harus menjadi pelajaran terakhir. Tak boleh ada lagi ketua umum partai, terlebih Ketua DPR, berurusan dengan KPK karena korupsi.

Politik kotor harus lekas disudahi. Politik transaksional harus dikubur digantikan politik pelayanan. Jika tidak, demokrasi akan mati, dan politik hanya akan menjadi tontonan orang-orang yang berompi jingga di gedung KPK. Jika ini yang terjadi, janji-janji ketika kampanye pun bualan belaka.