Kurva U

DERAP langkah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah luar biasa.

Presiden Joko Widodo terus mendorong berbagai proyek untuk bisa diselesaikan.

Beberapa proyek yang sempat tersendat bahkan bisa dituntaskan.

Namun, semua usaha keras itu ternyata tidak cukup membuat perekonomian menggeliat kuat.

Laporan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal III sangat moderat, 5,06%. Semakin jauhlah harapan pemerintah, kita akan bisa tumbuh 5,2% pada tahun ini.

Apa yang menjadi penyebab kita masuk 'jebakan' pertumbuhan stagnan 5% dalam tiga tahun terakhir?

Berulang kali kita sampaikan di podium ini, belanja pemerintah bukan pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi belanja pemerintah kepada pertumbuhan maksimal hanya 15%. Yang bisa lebih kuat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ialah konsumsi rumah tangga.

Berulang kali juga kita sampaikan adanya persoalan pada konsumsi rumah tangga.

Namun, kita bukan mencari akar persoalan dan memberikan jalan keluar, melainkan lebih banyak mencari dalih.

Kita berdalih bahwa yang terjadi shifting economy-lah, disruption-lah.

Padahal, ada persoalan yang lebih mendasar dari itu semua.

Laporan tentang kondisi pasar di Indonesia yang dikeluarkan AC Nielsen menyebutkan daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah bawah melemah.

Naiknya biaya hidup akibat naiknya pengeluaran biaya listrik, makanan, dan sekolah membuat kemampuan membeli barang konsumen yang cepat habis menurun tajam.

Apabila biasanya penjualan seperti tisu, pampers, dan minuman bisa tumbuh rata-rata 15%, tahun ini baru tumbuh 2,7%.

Bila ada alasan bahwa masyarakat berbelanja melalui daring, ternyata datanya tidak menunjukkan seperti itu.

Angka penjualan barang konsumsi di toko-toko ritel turun sampai Rp37 triliun, sedangkan penjualan melalui daring hanya naik Rp1,7 triliun.

Persoalan terbesar yang harus menjadi perhatian memang kelompok yang nyaris miskin.

Mereka tidak masuk ke Program Keluarga Harapan yang berhak mendapat bantuan nontunai Rp1,89 juta per tahun dan bantuan pangan nontunai Rp110 ribu per bulan.

Mereka mudah tergelincir masuk kelompok miskin kalau biaya hidup meningkat.

Turunnya daya beli terkonfirmasi oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang dikeluarkan BPS. Kita melihat adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi 4,93%.

Kita tidak pernah akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melewati 5% kalau konsumsi rumah tangga tidak bisa didorong sampai 6%.

Tantangan yang harus dijawab pemerintah ialah bagaimana meningkatkan daya beli kelompok nyaris miskin.

Ini tidak mudah karena karakteristik dari kelompok tersebut, keterampilan yang dimiliki, juga terbatas. Dibutuhkan program padat karya agar daya beli kelompok nyaris miskin ini bisa ditingkatkan.

Presiden sudah menekankan untuk memberi perhatian pada kegiatan padat karya.

Salah satunya mendorong dana desa sebagai alat untuk menyediakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun, dana Rp60 triliun yang tersedia tahun ini tidak cukup memadai untuk menyelesaikan semua persoalan.

Suka tidak suka kita masih membutuhkan industri manufaktur yang bisa menyerap tenaga besar seperti tekstil dan sepatu.

Sayang kita sering ingin melompat terlalu cepat. Kita menganggap industri itu sudah sunset, padahal kita belum pernah mempersiapkan angkatan kerja untuk naik kelas agar bisa terlibat dalam kegiatan industri yang lebih tinggi.

Baru sekarang kita ingin membenahi pendidikan vokasi agar keterampilan angkatan kerja bisa lebih tinggi.

Namun, semua itu membutuhkan proses dan tidak bisa tiba-tiba angkatan kerja lalu lebih terampil.

Pada masa transisi seperti sekarang, harus ada langkah antara yang bisa menyelesaikan persoalan penurunan daya beli karena kebutuhan konsumsi tidak bisa ditunda.

Sepanjang kita tidak mencoba memahami akar persoalan dan mencarikan langkah terobosan yang out of the box, kita tidak mungkin keluar dari perangkap pertumbuhan yang mendatar.

Kurva pertumbuhan ekonomi kita akan menyerupai huruf 'U' dan kita sedang berada dalam fase di dasarnya.

Langkah seperti sekarang yang sekadar mengejar penerimaan pajak jelas bukan langkah yang diharapkan.

Benar kita butuh penerimaan untuk mencegah pembengkakan defisit anggaran, tetapi dalam situasi seperti sekarang langkah itu justru akan semakin menekan angka pertumbuhan.

Apalagi, upaya peningkatan penerimaan pajak masih menggunakan cara 'berburu di kebun binatang'.

Yang ada pengusaha makin takut berinvestasi dan kelompok menengah atas menahan belanja mereka.

Aneh kalau para pengelola bidang ekonomi kita kalah kreatif ketimbang pejabat di India, Tiongkok, Singapura, atau Vietnam yang mampu mendorong pertumbuhan tinggi di tengah kondisi global yang masih belum menentu.