Melompat Tinggi

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 pekan lalu diterima Dewan Perwakilan Rakyat. Banyak yang melihat perselingkuhan yang dilakukan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan APBN itu. Indikatornya ialah diberikannya anggaran lebih dari Rp600 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR.

Kelemahan yang masih kuat pada diri kita ialah ketidakmampuan untuk menetapkan skala prioritas secara benar. Berulang kali disampaikan, termasuk oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, pembangunan gedung baru DPR belumlah mendesak untuk dilakukan sekarang. Anggaran negara sebesar Rp2.220 triliun lebih baik diprioritaskan untuk pembangunan yang memberikan efek pengganda atau multiplier effect terlebih dahulu.

Anggaran negara Rp2.220 triliun bukanlah anggaran yang besar. Kita dipaksa berhemat karena kemampuan penerimaan negara juga terbatas. Rasio pajak kita masih terpaku pada angka 11,5%. Dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.609 triliun, terlalu besar pinjaman yang harus diambil kalau kita memaksakan anggaran di atas itu.

Padahal, DPR membatasi utang pemerintah tidak boleh melebihi 3% dari produk domestik bruto. Kalau kita lihat kehidupan rakyat, masih banyak yang harus ditanggung negara. Kelompok masyarakat miskin yang ikut Program Keluarga Harapan baru mencakup 6 juta keluarga.

Tahun depan jumlahnya baru akan ditingkatkan menjadi 10 juta keluarga dan itu pun baru mencakup sekitar 15% dari keluarga miskin yang harus ditanggung negara. Sungguh ironis ketika masih banyak warga bangsa yang harus kita pikirkan kehidupan mereka, para wakil rakyat menuntut kantor yang lebih bagus.

Padahal, tanggung jawab wakil rakyat untuk terlebih dahulu menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyatnya di bawah. Tahun depan kita berharap pertumbuhan ekonomi bisa dipacu menjadi 5,4%. Angka pertumbuhan yang kita harapkan itu tidak bisa mengandalkan APBN. Kontribusi APBN kepada pertumbuhan hanya sekitar 15%.

Sisanya, kita harapkan bisa dikontribusikan investasi swasta, konsumsi rumah tangga, dan peningkatan ekspor. Apa artinya? APBN itu bukan jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita tidak bisa menjadikan APBN satu-satunya jawaban untuk mencapai kemakmuran.

Oleh karena itu, kita jangan juga memaksa APBN dipergunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Belum waktunya bagi kita untuk menghambur-hamburkan anggaran. Lebih baik APBN yang terbatas itu dipakai untuk membangun infrastruktur yang bisa menggerakkan perekonomian lebih besar.

Infrastruktur perlu didahulukan dibangun di daerah sentra produksi baik pertanian maupun industri agar produknya bisa dibawa ke pasar dengan biaya lebih efisien. Apabila biaya logistik bisa lebih efisien, pengusaha akan semakin terpacu untuk meningkatkan investasinya. Apalagi jika perizinan bisa lebih disederhanakan, ekonomi biaya tinggi bisa ditekan, urusan lahan bisa lebih dipermudah, arah pembangunan bisa diperjelas, dan tidak bertabrakan.

Dari investasi swasta itu, kita bisa berharap terbukanya lapangan yang lebih besar. Sekarang kita mendengar era disruption yang menghancurkan tatanan yang ada dan menciptakan sesuatu yang baru. Pengusaha Anthony Salim pernah menyampaikan disruption itu lebih banyak terjadi pada sistem perdagangan yang mengandalkan sistem daring.

Namun, kebutuhan masyarakatnya sendiri tidak pernah berubah. Perdagangan daring tetap membutuhkan produk baik itu produk pertanian maupun industri untuk menopang bisnis mereka. Atas dasar itu, kita tidak boleh lupa untuk tetap membangun pertanian dan industri manufaktur. Jangan sampai kita lengah dan akhirnya produk yang dibutuhkan perdagangan daring berasal dari impor.

Selain pembangunan infrastruktur dan industri, yang tidak boleh kita lupakan ialah memperhatikan kelompok masyarakat yang termarginalisasi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada 40% warga bangsa ini yang sangat rentan. Mereka hidup miskin dan tidak mampu membiayai diri ketika jatuh sakit.

Kita memang sudah memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang memberikan jaminan kesehatan kepada kelompok itu. Akan tetapi, modal yang dimiliki BPJS masih terbatas. Tidak usah heran masih sering muncul kasus warga yang tidak terlayani dengan baik. Belum lagi ketika kita berbicara soal jaminan untuk memberikan kehidupan yang layak dan pendidikan yang bisa mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Seperti sudah disampaikan, kemampuan negara untuk memberikan santunan bagi Program Keluarga Harapan masih sangat terbatas. Setiap keluarga tiap tahun hanya mendapatkan santunan sebesar Rp1,89 juta. Untung kita masih bisa menambahkan bantuan pangan nontunai sebesar Rp110 ribu setiap bulan, ditambah kartu Indonesia pintar untuk anak-anak dari keluarga miskin.

Pemberian santunan ini bukan hanya dimaksudkan agar mereka bisa hidup, melainkan juga diharapkan memperbaiki daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga kita harapkan kuat karena kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Kalau pertumbuhan ekonomi kita berkutat di angka 5%, itu disebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama tiga tahun terakhir berada pada kisaran tersebut.