Rohingya dan Kita (2)

PALESTINA dan Israel ialah bangsa yang berbeda dalam segala hal, kecuali dalam soal daging babi. Begitu tulis Taufiqulhadi dalam buku Satu Kota Tiga Tuhan. Kedua bangsa itu sama-sama tidak makan daging binatang berkuku empat. Itu sebabnya saking ketatnya aturan makan daging babi, dua tahun lalu militer Israel menghukum seorang serdadu yang kedapatan memakan daging babi.

Memang, pada akhirnya hukuman dicabut karena sang prajurit Israel ternyata keturunan Amerika yang tak paham ihwal aturan memakan daging babi. Contoh di atas hendak mengatakan, meski jurang perbedaan itu menganga teramat lebar di antara dua bangsa, ada satu yang bisa bertemu.

Kerap pula kesamaan dalam satu hal menjadi titik berangkat untuk mencari titik temu beberapa hal. Sesungguhnya berbeda sekalipun apa hendak dikata, karena memang dua bangsa berbeda, yang berseteru nyaris abadi. Sementara itu kita satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa (begitu kata Sumpah Pemuda).

Namun, kepemilikan akal hal penting itu seperti ada yang sengaja memudarkan diri untuk berbeda dalam segala hal. Kata Ernest Renan, tentang puak yang bersatu karena senasib dan sependeritaan masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama tentang masa depan. 'Cita-cita yang sama', itu jelas termaktub dalam UUD 1945; masyarakat adil, makmur, dan bersatu.

Namun, kita dengan sengaja seperti tengah memecah diri sendiri. Dalam segala hal, seolah kita harus berbeda, untuk banyak hal yang sama. Apa saja? Soal Rohingya, soal Palestina, soal Timur Tengah umumnya; juga soal China. Bisa dikata mereka yang berkonflik, kita yang berseteru. Begitu juga setiap hubungan Palestina vs Israel memanas, kita yang saling mengeras.

Suriah versus sekutu Arab Saudi berberang, kita juga yang juga jadi pemberang. Alangkah pandirnya kita! Bagaimana tak pandir, menggelikan, dan memalukan, Raja Salman berkunjung ke Indonesia, kita rebutan siapa yang paling pantas 'bersalaman'. Ada tulisan yang beredar gencar di media sosial bahwa Raja Salman akan membantu Indonesia ratusan triliun rupiah.

Namun, begitu Arab Saudi berinvestasi jauh lebih besar di Tiongkok, tak ada yang menjelaskan dari mereka yang memviralkan seolah Arab Saudi jadi 'juru selamat' kita. Media sosial seolah menjadi 'dunia sekali pakai'; ketika kata-kata boleh disusun sekehendak hati, setelah itu ditinggalkan begitu rupa. Tak peduli banyak pihak terluka.

Dalam soal Rohingya yang teraniaya di tanah airnya sendiri oleh tentara Myanmar, sebagian dari kita jadi ’mendadak Rohingya’. Kita rebutan memberi tahu yang paling peduli Rohingya, dan kita saling memaki. Mereka yang kita kenal santun dan terpelajar seperti menanggalkan bagaimana seharusnya berkomunikasi. Berita dan gambar rekayasa bertebaran.

Yang mengherankan, Tifatul Sembiring, yang notabene menteri komunikasi dan informatika masa SBY, tak bisa menahan diri menyebarkan gambar hoaks tentang Rohingya. Tifatul kemudian minta maaf, tetapi makian kata-kata kasar yang tak pantas pada politiksu PKS ini tak bisa ditahan. Tak sedikit yang mengungkit lagi 'doa politik' Tifatul di DPR, 16 Agustus lalu.

Juga, banyak yang mendadak jadi 'penasihat' Presiden Jokowi untuk segera menekan Myanmar, sambil tak lupa memaki-maki. Ada yang memuji Erdogan, Presiden Turki, begitu tinggi, seraya tak lupa memaki-maki
presiden negeri sendiri. Jokowi dinilai lamban, Erdogan dinilai cekatan mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menekan Myanmar.

Padahal, ketika konflik tahun lalu meledak, seperti banyak diberitakan, Indonesia termasuk yang merespons cepat dan aktif. Bersama 11 lembaga swadaya masyarakat dari NU, Muhammadiyah, dan Walubi, pemerintah Indonesia membantu warga Rakhine di sejumlah tempat pengungsian. Kini Presiden telah mengutus Menlu Retno Marsudi untuk melakukan diplomasi dengan para penguasa Myanmar, juga bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres.

Ketika kekerasan atas puak Rohingya terjadi pada 2016, saya menulis di kolom ini dengan judul 'Rohingya dan Kita' (Media Indonesia, 29/11/2016). Itu sebabnya, dalam judul kali ini saya hanya menambahkan (2). Memang ada kesinambungan. Tahun lalu saja PBB menyebut tak ada penderitaan paling memilukan bagi umat manusia selain warga Rohingya di Myanmar.

Rezim Apartheid, kata PBB, masih kalah bengis. Padahal, kekerasan sekarang jauh lebih mengerikan ketimbang tahun lalu; banyak desa dibakar, 400 orang tewas, 60 ribu mengungsi. Kekerasan yang oleh militer Myanmar dimaksudkan sebagai balasan atas serangan gerilyawan Rohingya ke pos-pos keamanan perbatasan di Rakhine, Myanmar Utara, yang menewaskan 32 orang, pada 25 Agustus silam.

Kita sepakat bahwa kekerasan di Rakhine harus dihentikan. Kita sepakat penderitaan puak Rohingya harus diringankan bebannya. Kita sepakat Indonesia harus berada di depan dalam urusan di Rakhine karena ikut memelihara ketertiban dunia memang janji konstitusi. Akan tetapi, Myanmar ialah negeri berdaulat.

Terlebih kita sesama negara ASEAN, yang juga punya kedekatan historis, ketika negeri itu dipimpin Perdana Menteri U Nu. Cara diplomasi ialah cara terbaik daripada main gertak. Presiden Jokowi tak harus selalu dipuji. Dalam soal jebloknya hasil SEA Games yang baru usai, saya setuju Jokowi harus dikritik tajam.

Karena dua kali SEA Games di era Jokowi (2015 dan 2017), capaiannya kian buruk. Namun, untuk maki-maki segala urusan pada presidennya, yang hampir setiap hari, saya khawatir kelak kita harus belajar ekstra keras hanya untuk berkata-kata yang benar dan sederhana. Kita bisa belajar bersimpati bersama tanpa harus ‘inflasi’ makian. Jangan jadikan tragedi Rohingya justru membuat kita kian pandir.