Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah bukan untuk memperkaya diri. Ia memaknai, jabatan sebagai gubernur bukanlah jabatan untuk mata pencarian ekonomi.
“Saya bersama Abdul Karim Aljufri memaknai jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagai jabatan pengabdian untuk masyarakat. Dan secara ekonomi, saya sudah mapan,” terang Ahmad saat mengikuti deklarasi akbar relawan Ahmad M Ali - Abdul Karim Aljufri di Hotel Santika, Palu, Selasa (2/7) malam.
Menurutnya, untuk maju mengikuti Pilkada Sulteng, anggota DPR RI Fraksi NasDem itu meninggalkan segala kenyamanan termasuk kemewahan yang sudah dimilikinya di Jakarta.
Baca juga : Gerindra Usung Waketum NasDem sebagai Calon Gubernur Sulteng
“Saya membuang semuanya hanya untuk masyarakat Sulteng. Mengabdi kepada masyarakat Sulteng adalah pilihan terbaik,” ungkapnya.
Ahmad Ali menjelaskan, ketika ditakdirkan menjadi gubernur, ia akan memaksimalkan pengabdian tersebut.
Di mana, mantan Ketua DPW NasDem Sulteng itu berjanji, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diberikan kesempatan setara untuk menduduki jabatan-jabatan strategis.
Baca juga : Bersama Rusdy-Ma'mun, NasDem Bangkitkan Ekonomi Masyarakat Kecil
“Lelang jabatan harus dilakukan. Bukan lelang jabatan untuk siapa yang mampu memberikan upeti terbanyak. Namun, siapa punya kompetensi, dia berhak mendapat jabatan tersebut. Dan itu semua tanpa upeti,” tegasnya.
Selain itu, Ahmad memaparkan, jika kemenangan diraihnya bersama Abdul Karim Aljufri, mereka akan meningkatkan kualitas pertanian sehingga petani bisa sejahtera.
“Petani bukan profesi yang memalukan, namun petani adalah profesi yang menjanjikan. Petani harus sejahtera,” ucapnya.
Baca juga : Kaesang Maju Pilgub Jakarta, NasDem: Semua Punya Hak Sama
Ahmad juga menyebutkan, pendidikan di Sulteng harus dikembangkan. Di mana, SD dan SMA harus berjalan seimbang sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah putus dari bangku pendidikan.
“Wajib belajar 9 tahun itu tanggung jawab negara kepada masyarakat. Dan itu akan menjadi perhatian kami kadepan,” katanya.
Tidak hanya itu, di bidang kesehatan Ahmad juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan menyeluruh.
“Biaya kesehatan digratiskan melalui skema BPJS. Karena itu tanggung jawab negara,” tandasnya. (Z-8)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved