Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah bukan untuk memperkaya diri. Ia memaknai, jabatan sebagai gubernur bukanlah jabatan untuk mata pencarian ekonomi.
“Saya bersama Abdul Karim Aljufri memaknai jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagai jabatan pengabdian untuk masyarakat. Dan secara ekonomi, saya sudah mapan,” terang Ahmad saat mengikuti deklarasi akbar relawan Ahmad M Ali - Abdul Karim Aljufri di Hotel Santika, Palu, Selasa (2/7) malam.
Menurutnya, untuk maju mengikuti Pilkada Sulteng, anggota DPR RI Fraksi NasDem itu meninggalkan segala kenyamanan termasuk kemewahan yang sudah dimilikinya di Jakarta.
Baca juga : Gerindra Usung Waketum NasDem sebagai Calon Gubernur Sulteng
“Saya membuang semuanya hanya untuk masyarakat Sulteng. Mengabdi kepada masyarakat Sulteng adalah pilihan terbaik,” ungkapnya.
Ahmad Ali menjelaskan, ketika ditakdirkan menjadi gubernur, ia akan memaksimalkan pengabdian tersebut.
Di mana, mantan Ketua DPW NasDem Sulteng itu berjanji, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diberikan kesempatan setara untuk menduduki jabatan-jabatan strategis.
Baca juga : Bersama Rusdy-Ma'mun, NasDem Bangkitkan Ekonomi Masyarakat Kecil
“Lelang jabatan harus dilakukan. Bukan lelang jabatan untuk siapa yang mampu memberikan upeti terbanyak. Namun, siapa punya kompetensi, dia berhak mendapat jabatan tersebut. Dan itu semua tanpa upeti,” tegasnya.
Selain itu, Ahmad memaparkan, jika kemenangan diraihnya bersama Abdul Karim Aljufri, mereka akan meningkatkan kualitas pertanian sehingga petani bisa sejahtera.
“Petani bukan profesi yang memalukan, namun petani adalah profesi yang menjanjikan. Petani harus sejahtera,” ucapnya.
Baca juga : Kaesang Maju Pilgub Jakarta, NasDem: Semua Punya Hak Sama
Ahmad juga menyebutkan, pendidikan di Sulteng harus dikembangkan. Di mana, SD dan SMA harus berjalan seimbang sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah putus dari bangku pendidikan.
“Wajib belajar 9 tahun itu tanggung jawab negara kepada masyarakat. Dan itu akan menjadi perhatian kami kadepan,” katanya.
Tidak hanya itu, di bidang kesehatan Ahmad juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan menyeluruh.
“Biaya kesehatan digratiskan melalui skema BPJS. Karena itu tanggung jawab negara,” tandasnya. (Z-8)
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved