Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KELAHIRAN Pancasila merupakan anugrah bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak waktunya lagi untuk diperdebatkan. Saat ini yang dibutuhkan adalah kepribadian bangsa Indonesia yang tulus untuk memperjuangkan cita-cita Pancasila.
Dalam momen politik, khususnya pemilihan umum (pemilu) acap kali isu Pancasila selalu mencuat. Sebagaimana gugatan untuk menghidupkan kembali penghilangan tujuh kata sila pertama Pancasila 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'. Atau juga ada yang merasa dirinya paling pancasilais namun perbuatannya jauh dari sikap tersebut, sebuah paradoks yang seringkali muncul dalam momen pemilu.
Menjelang satu abad, menuju Indonesia Emas. Penggugatan tujuh kata dan pengakuan paling pancasilais tidaklah produktif, menguras energi, bahkan cenderung statis, dan berkemunduran. Yang diperlukan oleh anak-anak bangsa, khususnya para pemuda adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai perjuangan yang produktif, aktif dan konkret. Itulah seharusnya perbincangan publik mengenai Pancasila.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Yudi Latief (2020), dalam bukunya Wawasan Pancasila. Yudi Latief menekankan jika kita ingin mempertahankan Pancasila sebagai haluan bersama, sebagai 'titik temu, titik tumpu', dan 'titik tuju' bangsa Indonesia, harus ada usaha penanaman (pembudayaan) secara terus menerus, terencana dan terpadu. Pancasila ibarat menanam pohon butuh perawatan, butuh perjuangan.
Pancasila sebagai Kesepakatan
Pancasila adalah wujud dari kesepakatan bersama. Artinya, Pancasila telah melalui proses dialog lintas pemikiran, lintas golongan dan budaya bangsa. Butir rumusan final Pancasila adalah wujud dari kesepakan bangsa Indonesia yang plural dan majemuk.
Muhammadiyah (1912) organisasi Islam yang lahir sebelum kemerdekaan, telah meneguhkan kembali prinsip negara Pancasila. Pada muktamar ke 47 di Makasar (2015) Muhammadiyah merilis risalah kebangsaan yang diterbitkan dengan judul Darul ahdi wa syahadah. Suatu konsepsi peneguhan bernegara negara oleh Muhammadiyah.
Menurut Muhammadiyah, negara Pancasila merupakan ideologi negara hasil konsensus segenap elemen bangsa (dar al-ahdi), dan sekaligus sebagai tempat pembuktian atau kesaksian (dar al-syahadah) untuk mewujudkan negara yang aman dan damai (dar al-salam) (PPM: 2015).
Pancasila yang kita kenal saat ini dengan lima dasar dan redaksinya tidak lahir dalam ruang hampa. Ia lahir dalam beragam pemikiran bangsa Indonesia. Pancasila melalui proses yang mendalam. Mengenai dasar negara Indonesia, proses kelahiran ini dimulai saat terbentuknya BPUPKI.
Dokter Radjiman Wediodiningrat, ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam pidato pembukaannya mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota, "Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?". Reaksi anggota beragam, termasuk tanggapan negatif karena akan memperlambat waktu. Namun demikian, pertanyaan filosifis itu mendapat tanggapan yang antusias pula.
Giliran Bung Karno memberikan jawaban atas pertanyaan dari dr Radjiman. Bung Karno memberikan jawaban dengan menegaskan uraian lima sila. Menurut panitia lima dalam buku Panitia Lima (2020) uraian Bung Karno itu menjadi kompromis, karena dapat meneduhkan kelompok Islam dan kelompok sekularis yang menghendaki negara tanpa corak agama.
Ki Hadjar Dewantara sebagaimana dikutip Prof Mr Drs Notonagoro (1951) mengatakan bahwa Bung Karno adalah pencipta Pencasila. Ia memberi argumen bahwa pidato Bung Karno di sidang BPUPKI sebuah ilham, yang mampu menghipnotis para anggota. Namun demikian, Bung Karno hanya mengaku dirinya sebagai 'penggali' bukan 'pencipta' Pancasila. (Yudi Latief, 2020).
Kendati Bung Karno sebagai penggali, Pancasila adalah wujud dari konsensus bersama, bukan dari perseorangan. Karena Pancasila yang diuraikan Bung Karno terus disempurnakan hingga disepakati secara bersama. Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 adalah wujud konsensus dari berbagai golongan.
Memperjuangkan Pancasila
Pancasila sebagai sebuah falsafah tidak memiliki arti apapun jika hanya mengendap dalam setiap pikiran manusia. Sebaliknya, Pancasila sebagai falsafah harus menjelma dalam tindakan-tindakan nyata dalam perbuatan manusia Indonesia.
Pancasila itu harus diperjuangkan, begitu tegas N Driyarkara (2006), seorang filsuf kenamaan Indonesia. Driyarkara menilai bahwa Pancasila itu hanya mampu dioperasionalkan jika setiap diri bangsa Indonesia memperjuangkannya. "Negara tidak akan menjadi negara Pancasila jika kita tidak membuatnya terus menerus".
Bung Karno dalam acara penganugrahan doktor honoris causa di Universitas Gadjah Mada (1951) juga menekankan perjuangan Pancasila. Pancasila sebagai produk pemikiran harus selalu diperjuangkan dalam perbuatan. Memperjuangkan Pancasila artinya menghadirkan pengetahuan dalam tindakan. Bung Karno menulis, "Dalam hal Pancasila ini orang harus berfikir dalam istilah geest-wil-daad! (pemikiran menginginkan tindakan). Bangsa Indonesia harus berjuang terus."
Berjuang merupakan kata kerja, artinya ada tekad untuk terus menerus mewujudkannya. Memperjuangkan Pancasila merupakan tanggung jawab semua anak bangsa Indonesia. Setidaknya ada tiga hal utama memperjuangkan Pancasila; pertama, Pancasila sebagai sumber moral. Pancasila harus menjadi sumber moral bagi bangsa Indonesia. Prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kesamaan dan kesatuan adalah sumber nilai moral. Generasi muda harus senantiasa menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai yang mendarah daging di setiap kepribadian manusia Indonesia.
Kedua, Pancasila sebagai sumber ilmu. Dengan menjadikan Pancasila sumber ilmu, Pancasila akan banyak diteorikan dan dipraktikkan. Sebagaimana kata Prof Kuntowijoyo, telah terjadi pergesaran dari ideologi ke ilmu pengetahuan. Almarhum Prof Mubiyarto mengembangkan ekonomi Pancasila. Begitu juga pengembangan hukum berbasis Pancasila, politik berwawasan Pancasila dan sebagainya.
Ketiga, Pancasila sebagai peradaban. Pancasila harus mewujud dalam tindakan kebangsaan dan kenegaraan. Pada saat perwujudan itulah, pembangunan peradaan akan terlihat. Peradaban terbangun jika terwujud secara lahir dan batin. Pancasila sebagai sumber pembangunan lahir dan pembangunan batin melahirkan peradaban utama.
Tanpa usaha tersebut, Pancasila tidak terwujud karena mengalami kemandekan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber moral, ilmu dan peradaban, ini sebuah usaha (perjuangan) untuk mengaktifkan Pancasila, dari yang sifatnya statis menjadi dinamis dan aktif. Dengan demikian, Pancasila akan selalu hidup dan menyinari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Soekarno juga berhak mendapat perhatian. Kesejahteraannya juga harus diperhatikan oleh negara.
PDIP belum memastikan sikap politik. Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri mengatakan telah diberikan mandat dari hasil rakernas untuk memutuskan sikap politik tersebut.
Eks Walikota Bekasi Mochtar Mohammad akan kembali maju di Pilkada 2024
DOSEN dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyampaikan keresahannya terkait mayoritas aktor politik di Indonesia tidak menjalankan cita-cita dari para pendiri bangsa.
Dalam situasi sosial politik yang kurang menguntungkan seperti saat ini, penulis sengaja membuat artikel yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah sosial politik sebagaimana lazimnya.
LEMBAGA dunia Carnegie Endowment for International Peace tertarik untuk mengambil pembelajaran dari sejumlah kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved