Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Venue PON 2020 Harus Dikebut

Rifaldi Putra Irianto
04/2/2020 23:30
Venue PON 2020 Harus Dikebut
RAPAT GABUNGAN PERSIAPAN PON XX PAPUA: Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kanan),( ANTARA/Puspa Perwitasari/hp.)

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua un-tuk bersinergi menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2020 di Papua. Ke-siapan venue menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih.

Hal itu diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani seusai rapat gabungan lintas kementerian dan lembaga yang membahas persiapan pelaksanaan PON 2020 Papua di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Selain pimpinan DPR, rapat juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, serta Pangkogabwilhan II Marsda Fadjar Prasetyo.

"DPR mendesak pemerintah pusat dan Pemprov Papua serta kabupaten/kota penyelenggara untuk bekerja keras. Khususnya dalam percepatan penyelesaian pembangunan venue, dan ketersediaan akomodasi," ungkap Puan.

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadispora) Papua Alexander Kapisa yang dihu-bungi memastikan pembangunan sarana dan prasarana PON 2020 akan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Beberapa venue, seperti Stadion Utama Papua Bangkit, GOR STT Gidi, GOR Trikora, dan GOR Cendrawasih akan selesai pada Maret, sedangkan untuk venue cabor di Timika seperti venue panjat tebing, biliar, dan motor cross akan selesai Juli.

Selain persiapan venue, rapat juga membahas masalah keamanan selama pelaksanaan PON 2020 pada 20 Oktober-2 November 2020. Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan pihaknya mendeteksi adanya potensi kerawanan selama pe-laksanaan PON 2020.

"Namun, kami sudah mela-kukan langkah untuk mence-gah potensi yang ada itu menjadi gangguan nyata. Bersama TNI dan Polri, kami telah melaksanakan operasi gabung-an, baik intelijen maupun pemulihan keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan," ungkap Budi Gunawan.

Penambahan cabor

Di sisi lain, Menpora Zainudin Amali mengatakan akan terus mengupayakan penambahan jumlah cabang olahraga (cabor) PON 2020. Pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan Agustus 2019, diputuskan PON 2020 akan mempertandingkan 37 cabang. Sebanyak 10 cabor yang sebelumnya diusulkan, yaitu balap sepeda, bridge, dansa, gate ball, golf, petanque, ski air, soft tennis, tenis meja, dan woodball dicoret terkait ketidaksiapan venue.

Namun, ke-10 cabor diusulkan tetap dipertandingkan di provinsi lain. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 ten-tang Pelaksanaan PON yang mengharuskan PON digelar di satu provinsi. Ditambahkan, Amali, pengajuan revisi PP juga dilakukan untuk PON 2024 yang menurut rencana akan digelar di dua provinsi

"Perubahan PP tersebut telah kami sudah siapkan dan sekarang posisinya ada di Sekretariat Negara. Dengan perubahan PP itu, memungkinkan 10 cabang olahraga yang tadinya tidak masuk, mudah-mudahan bisa dipertandingkan," ucap Amali.

Terkait dengan provinsi yang akan menjadi pendamping Papua dalam PON 2020, Menpora mengaku masih belum menentukan pilihan. "Sudah ada beberapa yang mengajukan, tapi kita belum memutuskan," ungkapnya. (Ykb/R-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya