Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
AYEP Zaki menjadi satu-satunya Calon Walikota ataupun Calon Wakil Walikota Sukabumi yang diusung Partai NasDem dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar November 2024 mendatang.
Kepastian tersebut mengemuka setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Sukabumi, yang merampungkan Rapat Pleno usulan nama Calon Kepala Daerah (Cakada) Pilkada 2024 dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Jabar di Kantor DPD NasDem Kota Sukabumi.
Ketua DPD NasDem Kota Sukabumi, Mulyono seusai Rapat Pleno mengungkapkan, rapat tersebut telah sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan DPW NasDem Jawa Barat bahwa DPD NasDem Kota Sukabumi mendapat giliran pleno pada Rabu (8/5).
Baca juga : NasDem Kantongi 2 Bakal Kepala Daerah Jepara
Dengan hasil pleno tersebut, Mulyono mengaku bersyukur, mengingat sejak dibukanya pendaftaran pada tanggal 1 sampai dan ditutup pada tanggal 7 Mei 2024 terdapat antusias cukup tinggi yang dibuktikan dengan adanya empat orang yang mengambil formulir pendaftaran.
"Dan terakhir hari kemarin, yaitu 7 Mei, hanya satu orang yang mengembalikan form pendaftaran, yakni Bapak Ayep Zaki. Hari ini, Rabu (8/5), pleno dilaksanakan DPD NasDem Kota Sukabumi terkait dengan penjaringan atau pendaftaran Bakal Calon Walikota dan atau Calon Wakil Walikota Sukabumi," ungkap Mulyono.
Rapat pleno tersebut lanjut Mulyono, dihadiri unsur pengurus DPW NasDem Jabar serta unsur DPD NasDem Kota Sukabumi serta para Ketua DPC NasDem setempat serta Bakal Calon Kepala Daerah.
"Alhamdulillah dari hasil telaahan dokumen administrasi, lalu hasil verifikasi termasuk wawancara dengan bakal calon, pada akhirnya rapat memutuskan hanya satu, Pak Ayep Zaki yang diusulkan DPD NasDem Kota Sukabumi ke DPW NasDem Jabar sebagai Calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota Periode 2024-2029," pungkas Mulyono. (Z-6)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved