Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
INFORMASI dari kelompok perorangan dan mengatasnamakan Dewan Gereja Papua yang berkembang di media sosial dinilai tidak mewakili aspirasi gereja secara keseluruhan di tanah Papua. Demikian dikatakan tokoh pemuda Kristen Papua, Opinus Sogoneap.
"Tidak semua daerah di tanah Papua menolak kehadiran negara. Tidak semua daerah menolak bantuan yang sifatnya kemanusiaan dari pemerintah," kata Opinus melalui keterangannya, Kamis (2/11).
Pemuda asal gereja GKI di Tanah Papua Wilayah X (Papua Pegunungan) ini mengungkapkan bahwa kondisi umat gereja, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan, banyak yang memerlukan bantuan sosial dan kemanusiaan dari pemerintah pusat.
"Macam di Yahukimo itu, terjadi konflik, maka jemaat-jemaat banyak yang trauma keluar rumah untuk berkebun dan mencari makan. Sudah begitu, perputaran uang di Yahukimo juga tidak berjalan lancar karena hanya berpusat di Wamena dan Jayapura," katanya.
Baca juga: 135 Warisan Budaya Takbenda dari Jawa Tengah Diakui Nasional
Mantan Ketua GMKI Jayapura ini menambahkan, mayoritas pekerjaan jemaat di Yahukimo berkebun. Mereka juga kesulitan untuk membeli beras, minyak goreng dan lauk pauk karena masalah keuangan dan harga-harga barang yang mahal. Dalam situasi sekarang ini jelas masyarakat di sana sangat butuh bantuan dari pemerintah.
"Jadi jika ada suara-suara dari oknum-oknum mengatasnamakan pemimpin gereja di Papua untuk membatasi semua niat baik pemerintah pusat, lalu menyebutkan umat gereja tidak perlu bantuan pemerintah, itu tidak sesuai dengan situasi di jemaat yang sebenarnya," ujar Opinus.
"Tanah Papua adalah bagian dari NKRI. Mayoritas kami di Papua ini Kristen dan di saat-saat seperti ini kami juga butuh kehadiran dari negara, terlebih lagi di daerah-daerah konflik di mana masyarakat dan umat membutuhkan bantuan sosial kemanusiaan," tandasnya.
Konflik di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, diduga dipicu perebutan tambang ilegal antara Kelompok Kriminal Bersejarah (KKB) dan Kelompok Separatis Teroris (KST). KKB menyerang Distrik Seradala di Yahukimo dan menyebabkan sebanyak 95 orang menjadi korban dengan 13 di antaranya meninggal dunia. Teranyar, lima tenaga kesehatan (nakes) dari Kementerian Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Amuma terluka diserang KKB, Selasa (31/10). (J-2)
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI mengutuk serangan teror yang menewaskan pimpinan kelompok perlawanan Hamas Palestina, Ismail Haniyeh,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Ryan Reynolds mengklarifikasi bahwa tidak ada konflik antara dirinya dan Taylor Swift setelah dia menggunakan gambar kucing Swift di kaos dalam film Deadpool 2.
Musim ketiga Sweet Home melanjutkan kisah menegangkan dari dua musim sebelumnya dengan banyak kejutan dan perkembangan baru
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved