Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat 14 perusahaan yang areal konsesi (HGU) nya terbakar di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara nasional Walhi mengungkap ada 194 perusahaan di enam provinsi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Secara nasional Walhi mencatat ada 194 perusahaan pemegang HGU yang areal konsesinya terbakar. Bahkan ada 38 perusahaan yang lahannya terbakar berulang sejak 2015. Di Kalsel sendiri ada 14 perusahaan yang konsesinya terbakar," ungkap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, Kamis (2/11).
Dikemukakan Kisworo, HGU sawit dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang terbakar meliputi KHG Sungai Barito-Sungai Tapin yaitu PT Tasnida Agro Lestari, PT Tri Buana Mas, PT Platindo Agro Subur, PT Banjarmasin Agrojaya Mandiri. Kemudian KHG Sungai Utar-Sungai Serapat yaitu PT Cakung Permata Nusa. Serta KHG Sungai Barito-Sungai Alalak yaitu PT
Subur Agro Makmur.
Baca juga: Banyak Perusahaan Sebabkan Karhutla Berulang, Walhi Sarankan Skema Blacklist
Kebakaran lahan konsesi di luar KHG antara lain PT Borneo Indo Tani, PT Monrad Intan Barakat, PT Sayang Heulang, PT Surya Bumi tunggal Perkasa, PT Suritani Pamuka, PT Saka Kencana Sejahtera, dan PT Mandiri Adi Jaya. Perusahaan yang berulang terbakar yaitu PT Tasnida Agro Lestari; PT Cakung Permata Nusa, PT Palmina Utama, PT Banjarmasin Agrojaya Mandiri, PT Platindo Agro Subur, PT Borneo Indo Tani.
Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah PT Palmina Utama. Perusahaan ini juga pernah diputus bersalah karena terbukti melakukan pembakaran di lahan konsesinya dan divonis denda sebesar Rp1,5 miliar. Namun alih-alih memperbaiki tata kelola, PT Palmina Utama justru diduga terbakar kembali.
Baca juga: Tim Advokasi Temukan Pelanggaran HAM di Seruyan
Secara nasional Walhi mendata ada 194 perusahaan yang areal konsesinya terbakar. Ratusan perusahaan tersebut tersebar di enam provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Sebelumnya Gakkum Kementerian LHK telah menyegel HGU terbakar di 49 lokasi di sejumlah provinsi termasuk dua HGU perusahaan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. (Z-3)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan izin terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun untuk dua siklus.
Lahan negara bebas ex eigendom bisa disertakan dalam program PTSL tapi salah satu syaratnya adalah lahannya harus clear dan clean
Konservasi menghadapi tantangan besar karena di awal konsep konservasi sudah salah, di mana negara memisahkan rakyat dari wilayah konservasi
Jusuf Kalla (JK) mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi saksi Anies Baswedan di Bawaslu.
GAPKI Kalimantan Selatan mengklaim tidak ada lahan HGU anggotanya yang mengalami karhutla.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
BPBD mengungkapkan bencana karhutla dan pemukiman mulai meningkat seiring kemarau beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 380,5 hektare hingga 2026.
ULM Banjarmasin berencana membangun pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia seluas 621 hektare.
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved