Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERSATUAN Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Tengah Memperingati Hari Lahir PPDI ke 17 sekaligus melantik sejumlah PPDI Jawa Tengah di Alun-Alun Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jateng.
Ribuan pengurus perangkat desa dari 35 kota/kabupaten se Jawa Tengah hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, tampak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Kabupaten Wonosobo Afif Nuhidayat ditemani Ketua Umum PPDI Pusat Moh Tahril hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.
Ketum PPDI Pusat Moh Tahril mengungkapkan peringatan hari lahir dan pelantikan pengurus masa bhakti 2023-2028 ini dapat menjadi momentum percepatan arah pembangunan nasional yang dimulai dari level desa.
Baca juga : Beri Perempuan Milenial Keterampilan, Sukarelawan Ini Gelar Pelatihan Membuat Kue
"Dengan keberadaan PPDI, semoga arah perjuangan PPDI untuk kesejahteraan masyarakat dan anggota juga bisa memberikan warna pembangunan nasional secara umum, khususnya 85 persen yang ada di desa bisa terwujud," kata Tahril.
Untuk itu Tahril mengimbau kepada seluruh perangkat desa untuk bekerja secara optimal, profesional dan jujur agar seluruh bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
Baca juga : Pernah Jadi Duta Pariwisata, Influencer Asal Mojokerto Ini Bagikan Inspirasi Outfit Menarik
"Layani masyarakat desa dengan baik dan santun sehingga masyarakat bisa tefasilitasi secara optimal kebutuhannya terutama untuk layanan kepengurusan yang paling krusial," lanjutnya.
Bupati Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan tantangan yang dihadapi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Wonosobo untuk menjawab persoalan kemiskinan, open defecation free (ODF) dan stunting yang terjadi.
Sehingga dibutuhkan keterlibatan dan kekompakkan dari seluruh perangkat desa dalam menyelsaikan persoalan tersebut.
"Tantangan terbesar kita di depan adalah menyangkut kemiskinan ekstrem, stunting dan ODF. Perangkat desa tentu menjadi ujung tombak berbagai penanganan yang ada di daerah," ungkap Afif.
Afif berharap PPDI harus menunjukkan eksistensinya untuk melayani masyarakat secara optimal guna mempercepat realisasi yang ditargetkan Gubernur Jawa Tengah, yakni ODF pada bulan September 2023 dan 'zero' kemiskinan ekstrem 2024.
"Kita harus menyatukan visi dan pandangan agar kegiatan ini jadi momentum untuk bangkit agar tahun ini. PPDI harus bisa menujukkan kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun karena tahun ini adalah tahun percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting kita harus gercep dan gaspol, dengan kekuatan yang ada saya yakin kita bisa menyelsaikannya secara optimal," jawab Afif.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan pentingnya kekompakan antar kepala desa, perangkat desa dan masyarakat dalam menyelsaikan tantangan tersebut.
"Kalo antara kepala desa, perangkat desa dan masyarakat semua kompak InshaAllah percepatan pembangunan di level pedesaan juga akan cepat," kata Ganjar.
Sebelumnya provinsi Jawa Tengah sudah mengalokasikan bantuan anggaran sebesar 1,7 triliyun pada tahun ini, naik 100 miliyar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1,6 trilyun.
Untuk itu, dirinya mengimbau untuk menggunakan anggaran yang sudah disediakan dikelola dengan baik, efektif dan tepat sasaran. Terutama dalam penyaluran program prioritas Jawa Tengah, yakni penurunan angka kemiskinan dan stunting.
"Saya titipkan program yang menjadi konsentrasi kita hari ini, satu penurunan angka kemiskinan ekstrem, kedua adalah stunting. Ini yang kita kerjakan betul dan masih kita proses, maka kontribusi dari teman-teman perangkat desa menjadi sangat penting karena mereka yang paham betul data yang ada di wilayahnya masing-masing," jawab Ganjar.
Ganjar menilai, banyak model penggunaan anggaran yang bisa terapkan, salah satunya model padat karya, terutama dengan mempekerjakan keluarga miskin.
"Kemudian cara mengerjakannya juga bagus karena beberapa desa menggunakan anggaran ini dieksekusi dengan model padat karya sehingga banyak orang bekerja. Apalagi jika keluarga miskin keluarganya ikut bekerja sehingga pendapatannya meningkat itu bisa menjadi salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan," lanjut Ganjar.
Dengan dilantiknya kepengurusan PPDI masa bhakti 2023-2028 Ganjar berharap PPDI segera merancang program agar bisa diimplementasikan sesegera mungkin.
"Harapannya pengurus PPDI segera membuat program, terutama prioritas yang tadi saya tekankan, kemiskinan dan stunting. Kemudian digitalisasi desa segera dilakukan agar layanan masyarakat lebih baik," pungkas Ganjar. (Z-5)
PREMAN merajalela di Desa Sirpangbolon Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Sumatra Utara. Preman desa tersebut diduga peliharaan oknum kepala desa atas nama Marulam Pasaribu.
Penyerahan SK perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Cianjur sudah sesuai target
SEORANG kepala desa di Brebes, Jawa Tengah, harus mendekam di penjara akibat tersandung kasus korupsi dana desa yang digunakannya untuk judi online.
Muncul dugaan pelanggaran terkait deklarasi kepala desa terhadap tokoh tertentu di Kabupaten PatiĀ
KETUA Bawaslu Rahmat Bagja mengakui pihaknya belum dapat menindak kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan ataupun merugikan calon tertentu terkait Pilkada 2024
Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan
Perlu kerja pentahelix dan sinergi kolaborasi untuk membangun komitmen yang kuat dalam penanganan dan pencegahan stunting. Termasuk dukungan regulasi
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendes PDTT menjalin kerja sama untuk memberikan proteksi bagi warga desa dari risiko sosial dan ekonomi.
Jaringan Listrik Pedesaan seiring dengan Pertumbuhan Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Provinsi Jawa Barat dari 99% pada 2019 menjadi 99,99% hingga semester 1 2024.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved