PUPR Terus Dorong Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih memiliki tugas dalam menata 3.125,7 hektare permukiman kumuh di Indonesia hingga akhir 2024 mendatang.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan, jumlah tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tersisa dari target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Insyaallah (tercapai di 2024), kan kita harus bersama-sama. nanti kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini semuanya," ujar Diana dalam acara Workshop Nasional Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh National Slum Upgrading Project (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (20/6).

Diana melanjutkan, fokus yang saat ini sedang di dorong oleh pihaknya adalah kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Hal itu guna mengejar target dan Diana mengatakan perlu ada upaya untuk memformulasikan lagi strategi kedepan. "Ini kan baru mau diatur, disusun. Kalau kemarin sudah kita evaluasi, dan ini yang masih harus diatur," kata Diana.

Baca juga: Kementerian PUPR Komitmen Tuntaskan Kawasan Kumuh Lewat Kolaborasi dengan Pemda

Menurut paparan Diana, pada RPJMN 2015-2019, ditargetkan penataan kawasan kumuh seluas 38.431 hektare. Namun, capaian hingga akhir 2022 hanya mampu tertangani seluas 32.222 hektare per 2019.

"Terus di RPJMN 2020-2024 itu juga ditargetkan lagi penanganan kumuh, 10 ribu hektare. Dan capaiannya, sampai akhir 2022 kemarin ini sekitar 6.782 hektare, jadi yang kita lakukan adalah 68,7% dari target 10 ribu hektare tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, sejalan dengan hal itu, terdapat program NSUP Kotaku yang digarap Kementerian PUPR sejak 2016. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu penopangnya adalah bantuan dari Bank Dunia.

Baca juga: Di Pusat Kota tapi Pasar Tradisional di Depok Kumuh dan Jorok

Namun, Diana mengungkap kalau bantuan ini akan efektif berhenti pada 30 Juni 2023 mendatang. Padahal, masih ada sisa 3.125,7 hektare lahan kumuh yang harus dibenahi dalam waktu 1,5 tahun hingga akhir 2024.

"Nah program NSUP-Kotaku tadi dengan platform kolaborasi ini menempatkan pemerintah daerah itu sebagai nahkodanya. Jadi harus ada nakhodanya, ini pemerintah daerah, yang harusnya jadi lead-nya, yang harusnya komitmen untuk menginisiasikan berapa dan harus tercapai ini mudah-mudahan terus berlanjut di kabupaten kota," ujarnya.

"Walaupun memang tanggal 30 Juni tahun ini statusnya ini sebenarnya sudah berakhir. Ini sudah kita perpanjang dari Bank Dunia, saya gak boleh memperpanjang lagi. Nah ini targetnya," tambahnya. (Z-6)