Pemprov Sumut Klaim Jumlah Warga Miskin Menurun

PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengklaim lebih dari 6.000 penduduk keluar dari hitungan angka kemiskinan karena keberhasilan program-program pengendalian inflasi. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait mengatakan, pemprov telah berhasil menekan angka kemiskinan di wilayahnya.

"Jumlah penduduk miskin di Sumut berkurang sekitar 6.100 jiwa," ujarnya, Minggu (22/1).

Dia menjelaskan, angka kemiskinan di Sumut mengalami penurunan sebesar 0,09 poin, dari 8,42% pada Maret 2022 menjadi 8,33% pada September 2022. Angka itu setara dengan 1,26 juta jiwa, atau berkurang sekitar 6.100 jiwa.

Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan. Itu artinya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran semakin lebih baik.

Menurut dia faktor utama yang membuat angka kemiskinan di Sumut mengalami penurunan adalah keberhasilan pemprov mengeluarkan beberapa kebijakan pengendalian inflasi. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut laju inflasi dapat dikendalikan di angka 6,12% hingga Desember 2022. Inflasi sempat terkerek 1% akibat kenaikan harga BBM pada September.

Namun pada bulan berikutnya Pemprov dapat menahan laju inflasi dengan memberi beberapa bantuan sosial. Diantaranya bantuan langsung tunai,
bantuan sembako serta intervensi program di sektor rill. "Berupa bantuan kepada petani, nelayan dan UMKM, seperti pemberian bibit dan peralatan," imbuhnya.

Pemprov juga bekerja sama dengan Bulog dan distributor pangan melaksanakan operasi pasar dan pasar murah, terutama untuk komoditas beras. Faktor lain yang mengurangi angka kemiskinan, lanjut dia, adalah
pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2022. Pada periode itu ekonomi Sumut tumbuh 4,97%, sedangkan pada triwulan sebelumnya hanya tumbuh 3,95%.

Menurut Naslindo, pada 2023, Pemprov Sumut akan lebih fokus menangani kemiskinan ekstrem. Melalui anggaran di setiap OPD, akan dilakukan berbagai program seperti perbaikan rumah dan sanitasi untuk lansia dan masyarakat pesisir serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa.

Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin mengatakan, Pemprov Sumut tidak boleh lalai dengan capaian itu. Terlebih karena adanya indikasi yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat miskin di Sumut mengalami penurunan.

Hal itu dapat dilihat dari indeks kedalamam kemiskinan yang naik dari 1,365 (Maret 2022) menjadi 1,411 (September 2022). Angka itu berkemungkinan mengindikasikan pengeluaran masyarakat miskin semakin tertinggal dari garis kemiskinannya.

"Bisa jadi juga mengartikan, pendapatan penduduk miskin tidak mengalami kenaikan, atau justru mengalami penurunan, tetapi biaya hidup terus merangkak naik karena inflasi," terang Gunawan. (OL-15)