KPK Apresiasi Pemprov Banten dalam Melakukan Upaya Pencegahan Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi secara khusus kepada Pemprov Banten yang telah banyak membantu dalam upaya pencegahan
korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Apresiasi itu diberikan KPK melalui surat ucapan terima kasihnya tertanggal 9 Februari 2022 nomor B/567/DKM.02/01-84/02/2022.

Dalam surat itu, ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan pihaknya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Banten yang telah memberdayakan dan bahkan mengeluarkan peraturan daerah (Perda).

"Hal itu dilakukan guna memfasilitasi dan memanfaatkan para penyuluh antikorupsi (Paksi) di wilayahnya guna membantu menyebarkan informasi tentang pentingnya nilai-nilai integritas dan menyosialisasikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat," tulis Filri.

Kegiatan itu merupakan upaya KPK dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai program kerja salah satunya mendidik dan melatih masyarakat menjadi penyuluh anti korupsi (Paksi) bersertifikat Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP).

"Kegiatan itu dilakukan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK dengan tugas utamanya memberikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dan mengingatkan pentingnya nilai-nilai integritas guna mencegah perilaku korupsi pada dirinya dan juga masyarakat sekitar," ujarnya.

Berdasarkan data KPK, lanjut Filri, sampai bulan Januari 2022 sertifikasi penyuluh anti korupsi yang tersebar ke seluruh indonesia sudah mencapai 2.047 yang tergabung dalam 34 forum Paksi di semua provinsi.

"Selain kepada Pemprov Banten, apresiasi itu juga diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan Gorontalo," ucapnya.

Gubernur Banten

Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam beberapa kesempatan mengatakan, dirinya bersyukur tingkat pencegahan korupsi di Pemprov Banten pada 2021 sudah mencapai 93,25%.

Gubernur juga mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas peningkatan capaian MCP Korsupgah pada kabupaten dan kota se- Provinsi Banten. Rata-rata capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah wilayah Banten dalam tiga tahun terakhir meningkat cukup signifikan.

"Sebagai Gubernur, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras para
bupati/wali kota untuk menuju wilayah Provinsi Banten dengan pemerintah yang akuntabel, bertanggung jawab, dan bersih. Insya Allah bisa diwujudkan di bumi Banten ini," ungkapnya.

Ditambahkan Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten/kota, sangat terbantu dengan pembinaan dan pendampingan dari Satgas Korsupgah KPK.

"Alhamdulillah, sekarang pemerintahan di Banten sudah berubah," tegas
Gubernur.

Masih menurut Gubernur, pada 2021, terdapat sembilan hal yeng
perlu mendapat perhatian dalam program pencegahan korupsi.

Yakni: optimalisasi aplikasi perencanaan APBD, penyelenggaraan perijinan, sertifikasi aset, pemenuhan tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa.

Selain itu juga optimalisasi pajak daerah, implementasi penyederhanaan birokrasi melalui konversi jabatan struktural menjadi fungsional, implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, implementasi PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Inspektorat, serta implementasi Omnibus Law tentang kemudahan investasi daerah. (N-2)