Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLDA Sumatera Utara dan Komnas HAM menggelar konferensi pers terkait dugaan kekerasan dan perbudakan modern yang terjadi di kerangkeng manusia milik Eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin. Konferensi pers digelar di Mapolda Sumut, pada Sabtu (29/01) sore.
Dalam konferensi pers yang digelar Komnas HAM menyampaikan sejumlah fakta dari dugaan perbudakan modern dan kekerasan yang dialporkan Migran Care. Komnas HAM menemukan fakta bahwa benar terjadi kekekerasan dalam rehabilitasi ilegal yang didirikan Eks Bupati Langkat.
"Faktanya kita temukan terjadi proses rehabilitasi yang cara rehabilitasinya penuh dengan catatan kekerasan yang fisik sampai hilangnya nyawa. Dalam kontek hilangnya nyawa ini kami menemukan informasi, kami sudah telusuri dan sangat solid," jelas Komisioner Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam.
Anam menegaskan bahwa dari kekerasaan ini ada lebih dari satu korban yang meninggal dunia dengan identitas berbeda, dilihat dari penyelidikan yang dilakukan Polda Sumut dan Komnas HAM.
Baca juga: Indeks Kebebasan Pers di Papua Melorot ke level "Agak Bebas"
"Kami dan poldasu juga sama sama menelusuri dan menekuman yang hilang nyawa itu dengan identitas korban yang berbeda, pasti kalau ditanya berapa, jumlahnya lebih dari 1 orang. Untuk jumlahnya sedang berproses dan ada," ujarnya.
Selain dari kekerasan, Komnas HAM juga mendalami dugaan perbudakan modern dan menemukan fakta bahwa alasan utama warga yang masuk kerangkeng manusia untuk direhabilitasi bukan mencari pekerjaan.
Sementara soal upah pekerja, Komnas HAM menemukan ada pekerja yang tidak digaji dan ada yang digaji, namun lebih rendah dari UMR.
"Ada yang tidak digaji untuk medio tertentu dan ada yang tidak digaji untuk medio tertentu. Kalau ditanya angkanya jika dibandingkan dengan UMR ya dibawah tapi ada." tambah Anam.
Hingga kini, Komnas HAM masih melakukan pendalaman terkait dugaan perbudakan modern untuk menemukan fakta yang solid dengan menurunkan tim ahli dari Jakarta. Komnas HAM menegaskan akan mengungkapkan dan mengumumkan jika nanti fakta baru ditemukan. (OL-4)
KETUA DPD I Golkar Sumatra Utara (Sumut) Musa Rajekshah atau Ijeck disebut punya kans untuk menambah elektoral bila berpasangan dengan Bobby Nasution atau Edy Rahmayadi.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
BAKAL calon gubernur (cagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024, Bobby Nasution, kokoh pada jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cenderung menjatuhkan pilihannya ke Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
POLISI masih mendalami kasus penikaman mantan jurnalis televisi di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang terjadi pada Jumat pagi, 19 Juli 2024.
POLSEK Serbalawan Polres Simalungun mengamankan dua terduga pelaku pencurian hewan ternak dari amukan massa di Afdeling VIII Kebun Unit Dolok Ilir Blok 2016 EY, Huta Malopot, Sumatra Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved