Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGURUS Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat meminta agar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tetap digelar pada tahun ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat.
Ketua PWNU NTB Prof TGH Masnun Tahir meminta agar muktamar segera digelar tahun ini, kendati dalam situasi pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya normal. Hal itu menyusul perkembangan kasus pandemi yang justru terus membaik ditandai dengan penurunan level PPKM di semua daerah.
"Yang utama, bagaimana memperhatikan ketaatan warga untuk mengikuti serta menyukseskan program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan organisasi sosial keagamaan, termasuk kami dari PWNU NTB," ujar Prof Masnun dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Jumat (24/9). Menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram itu, pihaknya memberikan kelonggaran kepada semua PCNU ataupun MWC hingga ranting NU yang sudah habis masa khidmatnya pada 2021 untuk melaksanakan permusyawaratan di levelnya masing-masing.
"Jadi, sikap PWNU NTB juga selaras dengan pelaksanaan Munas dan Kombes NU pada 25-26 September 2021 di Jakarta sekaligus mendukung pelaksanaan Muktamar NU ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap mempertimbangkan
protokol kesehatan (prokes) covid-19," kata Prof Masnun.
Baca juga: Tidak Kuat Menanjak, Truk Sampah Terguling di Jalan Kolonel Masturi
Mekanisme dalam Muktamar ke-34 di Lampung, kata dia, PWNU NTB masih memandang pemilihan Rais Am tetap dilakukan oleh ulama yang tergabung dalam tim Ahlul Halli wal Aqdi. Pemilihan dilakukan oleh PWNU dan PCNU untuk Ketua Umum Tanfidziah. "Hal ini sesuai dengan pada Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 2015," katanya. (Ant/OL-14)
PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu datang menemui Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Lampung pada 22-24 Desember lalu.
"Gus Yahya adalah simbol kekuatan kader muda NU. Ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik," kata Rumadi.
“Hasil ini bagi pemerintah sangat menggembirakan, sangat menyenangkan karena bagi pemerintah NU selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia."
TERPILIHNYA Gus Yahya menjadi Ketum PBNU, mengingatkan Gubernur Ganjar pada sosok KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Menurutnya, hasil Muktamar Ke-34 Nahdlatul ulama (NU) cukup menggembirakan dan menyenangkan bagi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved