Bupati Wonogiri: Larangan Mudik Merugikan tapi Dimaklumi Saja

BUPATI Wonogiri Joko Sutopo berharap, kebijakan Pemerintah Pusat terkait larangan mudik lebaran tahun ini, tidak diperdebatkan lagi. Sebab hingga setahun lebih ini, pandemi Covid 19 belum berakhir dan masih terjadi potensi penularan.

"Jadi mestinya larangan tidak boleh mudik lebaran ini, tidak perlu diperdebatkan. Dari rekomendasi para ahli, media penularan (covid-19) asalah kerumunan. Potensi ini yang kita cegah. Dan tugas perbantuan kita adalah mensukseskan kebijakan Pemerintah Pusat. Kita punya tanggung jawab melaksanakan di daerah," kata bupati yang akrab dipanggil Mas Jekek itu saat ngobrol dengan Media Indonesia, Rabu (31/3).

Dia paparkan, tugas perbantuan mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat ini, jika diukur dari perspektif ekonomi, adalah cukup berat. Karena Wonogiri yang pada masa normal selalu menerima limpahan "kue" ekonomi luar biasa dari barisan perantau, tidak akan lagi mendapatkan kue itu, saat libur lebaran tahun ini, yang pandemi Covid-19 belum berakhir.

Potensi ekonomi yang masuk ke Wonogiri saat momen lebaran, adalah sangat besar sekali. Karena jumlah warga perantau dari Wonogiri ke kota kota besar mencapai sekitar 260 ribu jiwa atau 25 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 1 juta, dan sebagian besar selalu mudik lebaran, sewaktu belum adanya wabah virus korona.

Tetapi, lanjut bupati Jekek, Pemkab Wonogiri tidak mau berbicara soal angka-angka yang bisa menyesatkan, atau tidak berbanding lurus dengan dampak yang ditimbulkannya, jika mudik lebaran pada masa pandemi tidak dilarang.

"Taruhannya mahal, karena menyangkut kesehatan. Dan kita sudah punya pengalaman lebih dari setahun. Karena itu, kami sosialisasikan baik melalui perangjat desa, paguyuban perantau, agar bersedia mematuhi larangan mudik lebaran dari pemerintah," imbuhnya.

Ia menyadari, Pemkab Wonogiri memiliki keterbatasan dalam pengawasan lapangan, sehingga bisa saja nanti masih ada kebocoran atau kenekatan warga.

"Untuk mengantisipasi kemungkinan itu, Pemkab Wonogiri menginginkan adanya kebijakan yang terintegrasi dari pusat, yang terkoneksi ke antar daerah, agar kebocoran atau kenekatan pemudik, peluangnya menjadi sangat kecil," katanya.

Lebih dari itu, pemerintah sejak dini diharap bisa memunculkan kesepakatan-kesepakatan dengan pelaku usaha, yang terdampak langsung dengan kebijakan larangan mudik. Seperti misal, terkait transportasi, mestinya pelaku usaha di bidang angkutan ini diajak berembug, sebagai upaya mengatur regulasi yang bisa mengurangi dampak ekonomi.

Di Wonogiri, setidaknya ada puluhan pengusaha PO bus, yang selama ini memiliki trayek AKAP (antar kota antar provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi). Tentunya pemerintah pusat segera memastikan, regulasi apa yang akan dibuat sehububgan dengan adanya larangan mudik itu.

"Kalau Pemkab, jelas tidak memiliki otoritas mengatur, semua ada pada pemerintah pusat. Kalau dari APBD Wonogiri, yang biasanya menyediakan alokasi anggaran untuk program mudik gratis, jelas dengan adanya kebijakan larangan mudik, akan mengalihkan untuk refocusing penanganan covid," imbuh dia lagi

Joko Sutopo menambahkan, program mudik gratis kali pertama diadakan oleh Pemkab Wonogiri pada 2016 lalu dan berlanjut pada setiap tahun berikutnya. Program itu diadakan karena banyak warga Wonogiri yang merantau di kota-kota besar, khususnya wilayah Jabodetabek. (OL-13)

Baca Juga: Doni Monardo: Jika tidak Ada Larangan, 33% Masyarakan akan Mudik