Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARA aktifis Bali yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam mendatangi Kantor Nasdem Bali yang berlokasi di Jl Tukad Batanghari Denpasar, Rabu (7/10). Aliansi ini berasal dari mahasiswa, buruh, pekerja outsourcing dan masyarakat umum lainnya.
Juru bicara Aliansi Bali Tidak Diam, Abror Tori Tanjilla menjelaskan, kedatangan mereka sebagai bentuk protes karena Partai Nasdem adalah termasuk dalam salah satu partai yang mendukung Omnibus Law atau UU Ciptakerja yang disahkan oleh DPR baru-baru ini.
"Ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap partai yang selama ini menggaungkan keberpihakan kepada rakyat tetapi faktanya tidak bisa berbuat banyak terhadap diundangkannya UU Ciptakerja. Kami menolak hal tersebut. Kami tegaskan Bali tidak akan diam terhadap hal ini," ujar Tori. Di Kantor Nasdem, para aktifis menempelkan poster mosi tidak percaya terhadap DPR.
Menurut Abror, penempelan spanduk dan stiker bukan hanya dilakukan di Partai Nasdem Bali. Para aktifis melakukan hal yang sama di Kantor PDIP, Golkar, Gerindra dan beberapa kantor perwakilan partai politik yang mendukung UU
Cipta Kerja. "Masyarakat saat ini sangat kecewa dengan UU ini karena merugikan orang kecil," ujarnya.
Massa juga mendatangi Kantor DPRD Bali. Mereka menempelkan sejumlah spanduk yang berisikan tentang penolakan UU Cipta Kerja dan memberika mosi tidak percaya kepada DPR RI dan juga DPRD Bali.
Mereka juga mendesak agar aspirasi penolakan Bali segera diteruskan ke Jakarta, bahwa Bali tidak bisa tinggal diam terhadap produk UU yang merugikan masyarakat kecil. (OL-13)
Baca Juga: Ribuan Buruh Karawang Desak UU Ciptaker Dibatalkan
DPW NasDem Sulsesl ajak masyarakat SIgi menangkan AHmad Ali - Abdul Karim
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
Partai NasDem resmi mengusung Sekretaris Pribadi (Sespri) Iriana Jokowi yakni Sendi Fardiansyah maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor.
NasDem gandeng OJK dan universitas perangi judol dan pinjol di lingkungan kampuas
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved