Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA aktifis Bali yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam mendatangi Kantor Nasdem Bali yang berlokasi di Jl Tukad Batanghari Denpasar, Rabu (7/10). Aliansi ini berasal dari mahasiswa, buruh, pekerja outsourcing dan masyarakat umum lainnya.
Juru bicara Aliansi Bali Tidak Diam, Abror Tori Tanjilla menjelaskan, kedatangan mereka sebagai bentuk protes karena Partai Nasdem adalah termasuk dalam salah satu partai yang mendukung Omnibus Law atau UU Ciptakerja yang disahkan oleh DPR baru-baru ini.
"Ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap partai yang selama ini menggaungkan keberpihakan kepada rakyat tetapi faktanya tidak bisa berbuat banyak terhadap diundangkannya UU Ciptakerja. Kami menolak hal tersebut. Kami tegaskan Bali tidak akan diam terhadap hal ini," ujar Tori. Di Kantor Nasdem, para aktifis menempelkan poster mosi tidak percaya terhadap DPR.
Menurut Abror, penempelan spanduk dan stiker bukan hanya dilakukan di Partai Nasdem Bali. Para aktifis melakukan hal yang sama di Kantor PDIP, Golkar, Gerindra dan beberapa kantor perwakilan partai politik yang mendukung UU
Cipta Kerja. "Masyarakat saat ini sangat kecewa dengan UU ini karena merugikan orang kecil," ujarnya.
Massa juga mendatangi Kantor DPRD Bali. Mereka menempelkan sejumlah spanduk yang berisikan tentang penolakan UU Cipta Kerja dan memberika mosi tidak percaya kepada DPR RI dan juga DPRD Bali.
Mereka juga mendesak agar aspirasi penolakan Bali segera diteruskan ke Jakarta, bahwa Bali tidak bisa tinggal diam terhadap produk UU yang merugikan masyarakat kecil. (OL-13)
Baca Juga: Ribuan Buruh Karawang Desak UU Ciptaker Dibatalkan
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved