Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BUPATI Sorong Johnny Kamuru memgembalikan hak ulayat tanah adat milik masyarakat adat Malamoi di Klaso, Kabupaten Sorong, Papua Barat yang kini ditanami sawit. Tepat pada hari Kemerdekaan RI ke-75, Bupati Sorong menyerahkan SK pencabutan izin perusahaan sawit PT MMP bertempat di Kampung Della, Disrrik Selemkai, Kabupaten Sorong kepada masyarakat adat Malamoi, Senin (17/8).
Bupati telah mempertimbangkan berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh OPD terkait karena perusahaan tersebut telah melanggar beberapa perjanjian kontrak kerja sama. Atas dasar itu Pemkab Sorong mengeluarkan SK pencabutan izin tentang izin lingkungan, izin lokasi, dan izin usaha perkebunan milik PT MMP. SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sorong kepada Dewan Adat Malamoi.
baca juga: Harga Tandan Buah Sawit Rendah, Petani Kelapa Sawit Menjerit
"Setelah melalui kajian mendalam atas kebun sawit di Klaso maka diputuskan untuk dikembalikan kepada warga pemilik hak ulayat tanah adat," ujar Bupati Sorong Johny Kamuru disaksikan para undangan, di antaranya anggota DPRD, para kepala distrik, sejumlah OPD dan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Malamoi.
Masyarakat Adat Malamoi lega setelah menanti jawaban Pemkab Sorong atas pencabuta izin usaha kelapa sawit di tanah ulayat Klaso. (OL-3)
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolahÂ
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat.
Sepanjang 2023, konflik agraria di Indonesia telah menyebabkan 241 konflik, yang merampas seluas 638.188 hektare (ha) tanah.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan peningkatan akses bagi rakyat untuk pengelolaan hutan.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah daerah yang paling memungkinkan mendapatkan penetapan PPMHA dan HA di Kalsel.
Sekalipun banyak kebijakan yang dibuat, tapi itu hanya memuatkan praktek militerisme yang tujuannya untuk merumuskam kepentingan ekonomi politik pemerintah.
Kabupaten Kutai Barat dikenal sebagai kabupaten adat di jantung Borneo yang setia menjaga hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat, pangan dan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved