Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BUPATI Karawang Cellica Nurrachadiana mengungkapkan akan menggelontorkan 100 ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya.
"Kita ada beras 100 ton cadangan beras pemerintah., dan beras ini akan kita gunakan untuk persiapan PSBB," ungkap Bupati Cellica di sela peninjauan sejumlah gudang Bulog Subdivre Karawang bersama Forkominda, Sabtu (2/5)
Untuk PSBB, jelas Cellica, sejumlah warga juga akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemkab Karawang dan Dana Desa.
"Data-datanya nanti akan kita rilis, jumlahnya berapa yang dapat bantuan pusat, gubernur, kabupaten dan dana desa. Bansos dari presiden masih digulirkan setiap bulan. Bantuan kemensos masih kita sikapi, dari gubernur, pemda, dan bantuan dari stakeholder terkait, ini masih kami komunikasikan," ungkapnya.
Dalam PSBB, Cellica juga memastikan akan meminta peran aktif masyarakat desa untuk membuat dapur umum. Dapur-dapur umum itu akan diprioritaskan untuk warga yang tidak mendapatkan bantuan-bantuan tersebut.
Baca Juga: Bupati Manggarai Timur-Uskup Ruteng akan Dialog soal Pabrik Semen
"Sebelumnya kita juga telah mengumpulkan perusahaan . Kami imbau agar perusahaan saat memberikan bantuan untuk berkoordinasi dengan pemerintah, sehingga mendapatkan penunjukan daerah yang kurang mendapatkan bantuan. Jadi ada pemerataan bantuan itu tujuan kita," ujarnya.
Cellica juga meminta warga untuk tidak khawatir dengan PSSB. Ia menyebutkan PSBB berbeda dengan lockdown. "Ini hanya pembatasan aktivitas berkumpul secara besar," ucapnya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, memiliki peran sosialisasi bersama TNI dan Polri untuk memberikan pemahaman PSBB. "PSBB ini atas ajuan gubernur, bukan hanya Kabupaten Karawang saja. Saya minta warga untuk paham, ini demi memutus mata rantai penyebaran virus," ucapnya.
Ia menjelaskan aktivitas masyarakat selama PSBB tetap dapat berjalan, hanya saja harus menggunakan protokol kesehatan. "Ekonomi tetap bisa berjalan hanya harus ikuti aturannya. Boleh tidak keluar? Boleh, ada protokolernya misal naik motor harus satu KK, klo beda gak boleh. Mobil harus 50 persen dari kapasitas. PSBB jangan diartikan sesuatu yang serem atau lockdown. Enggak kayak gitu," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Ridwan Kamil: PSBB Provinsi Jabar Momentum Rapid Test Masif
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga (mark up) beras impor Vietnam.
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Indramayu sudah mencapai sekitar 40 ribu ton setara beras
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved