Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BALAI Wilayah Sungai Nusa Tenggara II menanam pohon di hulu Bendungan Tilong di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mencegah erosi dan sedimentasi di bendungan tersebut.
Kegiatan itu akan diikuti pembangunan bangunan pengendali sedimen tahun ini. Hal itu dilakukan lantaran setiap tahun, sedimen yang masuk ke bendungan tersebut bertambah banyak.
"Saat ini sedang dilakukan studi untuk melihat laju sedimen yang paling cepat menuju bendungan di area yang mana," kata Kepala Satker Bendungan Tilong, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Bernadeta Tea di Kupang, Selasa (25/2).
Sedimentasi membuat bendungan yang dibangun 1998 itu mengalami pendangkalan. Menurutnya, pohon yang ditanam sebelumnya berada dekat permukiman penduduk.
Daya tampung Bendungan Tilong mencapai 19 juta meter kubik, menyuplai air baku ke Kota Kupang dan lebih dari 1.000 areal persawahan di
Kabupaten Kupang Saat ini air bendungan tersisa sekitar 8.000 meter kubik akibat kemarau panjang pada 2019, sedangkan curah hujan tahun ini masih di bawah normal.
Kondisi tersebut membuat air di bendungan kritis. Menurutnya, air yang masih ada di bendungan dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku, sedangkan untuk air untuk irigasi sudah ditutup sejak tahun lalu. Jika curah hujan tetap di bawah normal, menurut Dia, banyak persawahan yang selama ini mengandalkan air dari Tilong, terancam gagal panen. Curah hujan rendah tidak hanya terjadi di wilayah itu, tetapi juga wilayah lainnya di Pulau Timor, Rote, dan Sabu Raijua. (OL-12)
Pemerintah dalam waktu dekat ini ditengarai akan membuka kembali kegiatan ekspor pasir laut yang telah dilarang selama sekitar 22 tahun.
MENJELANG masuknya musim penghujan, Pemerintah Kota Palembang mulai mengantisipasi banjir.
WAKIL Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman secara tegas menolak kebijakan pemerintah mengenai ekspor pasir laut
Menteri LHK Siti Nurbaya aturan pengelolaan sedimentasi laut dalam PP 26 Tahun 2023 Hasil Sedimentasi dasarnya bertujuan untuk mendukung pemeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.
DOSEN Institut Pertanian Bogor Zulhamsyah Imran membeberkan sejumlah dampak buruk yang akan terjadi bila pemerintah tetap bersikukuh untuk mengeruk sedimentasi laut untuk diekspor.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Menteri KKP perlu membuat peraturan turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved