Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Jawa Barat anggarkan Rp910 juta untuk pendistribusian hasil pelayanan dokumen kependudukan. Program pengantaran dokumen langsung ke alamat rumah warga tersebut sebagai inovasi pelayanan di Tahun 2020.
"Sebelumnya kita sudah menguji coba di beberapa kecamatan. Di antaranya kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari dan Cikampek. Di Tahun 2020, ini seluruh kecamatan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Yudi Yudiawan kepada Media Indonesia, Rabu (15/1).
Yudi mengatakan program pengantaran dokumen kependudukan itu bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan hanya perlu membawa persyaratan ke kecamatan. Kemudian setelah jadi, dokumen yang dibutuhkan warga akan diantar langsung ke rumahnya sesuai dengan alamat.
"Jadi sudah ada petugas pos yang standby di kecamatan. Setiap minggu mereka akan mengirimnya. Jika ada keluhan pengiriman tidak datang, warga bisa langsung komplain ke petugas pos di kecamatan," terang dia.
Ia menjelaskan dokumen-dokumen kependudukan tersebut di antaranya adalah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP (Suket).
"Kami ingin membuktikan jika negara begitu dekat dengan warga. Warga tidak perlu bolak-bali ke kecamatan. Tinggal tunggu di rumahnya," katanya.
Yudi menyebutkan untuk anggaran Rp910 juta itu peruntukannya kebutuhan materai untuk surat menyurat dan biaya pengiriman yang dikerjasamakan dengan PT Pos Indonesia.
"Memang anggarannya Rp910 juta, tetapi pembayarannya nanti sesuai dengan tagihan dari Kantor Pos. Sebulannya itu berapa, tidak menutup kemungkinan akan menyisakan anggaran. Nanti tinggal kita kembalikan ke kas daerah. Seperti uji coba tahun 2019, tagihan Kantor Pos pada November itu Rp7 juta, lalu untuk tagihan pada Desember Rp3 juta," terangnya.
baca juga: Figur NU Diharapkan Muncul Dalam Pilkada Kalsel
Program inovasi pelayanan publik itu sebagai bentuk tuntutan Pemerintah. Terbukti dengan inovasi pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karawang mendapatkan reward dengan kepercayaan pendistribusian KIA sebanyak 78 ribu blanko di Tahun 2019.
"Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan pelayanan inovatif di Tahun 2019 oleh Kemenpan RB," terangnya. (OL-3)
Survei dilakukan oleh lembaga survei Indikator pada periode 12-20 Mei 2024. Penarikan survei dilakukan kepada 1.200 orang di seluruh kecamatan
Konservasi mangrove ini tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada pengembangan bibit mangrove yang berkualitas.
Kami berkomitmen menyediakan destinasi hijau perkotaan yang unik dengan pengalaman berbelanja mewah kelas dunia.
Program WASH+ mengintegrasikan solusi inovatif di bidang air dan sanitasi.
SK dukungan tersebut telah diserahkan langsung Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada Aep Syaepuloh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat, membuka ruang perdamaian dalam kasus anak yang melaporkan ibu kandungnya terkait harta warisan.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved