Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
UNTUK mengantisipasi bencana banjir dan longsor, Pemkab Flores Timur telah menganggarkan dana sekitar Rp700 juta untuk normalisasi sungai. Kepala dinas PUPR Flotim, Dominikus Demong saat dikonfirmasi Jumat (8/11/2019) mengatakan saat ini Dinas PUPR mempercepat proyek normalisasi sungai di dua titik.
"Prediksi BMKG kan akhir November baru memasuki musim hujan sehingga saat ini kami sedang giatnya melakukan normalisasi sungai. Ada dua titik sungai yang dinormalisasi, yaitu di Desa Latonliwo dan Desa Wawerang," kata Dominikus.
Untuk normalisasi Sungai di Latonliwo, Desa Latonliwo, Kecamatan Tanjung Bunga membutuhkan biaya sekitar Rp600 juta. Sedangkan normalisasi di Weiwerang, Adonara Timur, anggarannya baru masuk dalam pagu anggaran APBD perubahan dengan dana sekitar Rp140 juta. Total anggaran seluruhnya sekitar Rp700 juta.
baca juga: Operasi Mantap Brata Progo 2018 Ditutup
Adanya normalisasi sungai disambut bahagia warga. Sebab masyarakat di tepi sungai selalu langganan banjir setiap kali hujan tiba.
"Kami senang dengan adanya proyek ini. Selama ini kami panik dan takut jika musim hujan tiba karena sungai selalu meluap dan mengancam wilayah dan akses jalan di desa kami," kata Linus Linong Belaja, salah seorang warga Latonliwo Satu yang ditemui di sekitar lokasi proyek. (OL-3)
SETIAP 27 Juli, masyarakat memperingati Hari Sungai Nasional sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pelestarian sungai (air) sumber kehidupan kota dan kita.
Sebanyak 9 sungai saat ini sudah dinormalisasi dan 7 lainnya menyusul
PEMPROV DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar pada tahun ini untuk pembebasan lahan khusus bagi program normalisasi Kali Ciliwung.
Puluhan masyarakat kerja bakti membersihkan Kali Pulo sebagai bagian dari program BRI Jaga Sungai, Jaga Kehidupan.
BIDANG Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat, melakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah banjir di Kota Depok.
Pembebasan lahan untuk normalisasi di Rawajati ditargetkan selesai akhir tahun ini. Nantinya, ada area sepanjang 500 meter di sisi kanan dan kiri yang jadi sasaran normalisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved