Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KONDISI keamanan yang mulai membaik membuat sejumlah warga Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, memilih kembali ke rumah. Sejak pecah kerusuhan, 23 September, mereka mengungsi ke Jayapura dan wilayah lain.
“Total, kami sudah memulangkan 488 pengungsi ke Wamena dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Sudah delapan kali penerbangan dilakukan untuk memulangkan warga ke Wamena. Hari ini, kami kembali memulangkan 52 pengungsi ke Wamena,” kata Komandan Pangkalan Udara Silas Papare, Sentani, Jayapura, Marsekal Pertama TNI Tri Bowo Budi Santoso.
Ia mengakui jumlah pengungsi yang kembali masih jauh lebih kecil daripada total warga yang memilih ke luar dari Wamena. Sejak kerusuhan pecah, sudah 11.429 warga yang mengungsi melalui Lanud Silas Papare. Sementara warga yang pulang ke kampung halaman dengan menggunakan kapal, menurut data PT Pelni, mencapai 2.790 orang.
Para pengungsi sempat ditampung di berbagai lokasi yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura, termasuk instalasi militer. “Sebagian besar pengungsi memilih melanjutkan untuk pulang ke kampung halamannya yang tersebar di berbagai provinsi,” tandas Tri Bowo.
Selain pengungsi, pesawat Hercules TNI-AU juga mengangkut bantuan untuk warga. Yang terakhir, 2,8 ton barang bantuan dibawa dari Jayapura ke Wamena.
Dari Wamena, Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan untuk korban konflik di Kabupaten Nduga yang berada di 14 distrik, di empat kabupaten. Bantuan tahap dua, tiga dan empat, itu berupa perlengkapan sekolah, perlengkapan belajar anak, perlengkapan olahraga dan keluarga, beras, serta logistik. “Total jumlahnya Rp3,6 miliar,” ungkap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat.
Warga di Nduga mengungsi untuk menghindari konflik bersenjata antara TNI/Polri dan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egainus Kogoya di Distrik Yal, Nduga, pada 26 Februari. Konflik itu membuat 53 orang tewas, 23 di antaranya anak-anak.
Beban sosial
Di Timika, Kepala Kepolisian Daerah Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw meminta para mahasiswa dan pelajar asal Papua kembali ke sejumlah kota, tempat mereka menuntut ilmu. Sebanyak 2.600 mahasiswa dan pelajar itu kembali ke Papua karena berge-sekan dengan warga di beberapa daerah.
“Kepulangan mahasiswa dan pelajar dari berbagai kota di Indonesia itu sudah menjadi beban sosial bagi pemerintah daerah. Untuk apa mereka pulang?” ujarnya.
Kapolda mengatakan bahwa para pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok yang paling rentan disusupi dan dipengaruhi pihak-pihak yang mempunyai keinginan dan agenda-agenda tertentu di Papua. Mereka sudah diperintahkan untuk kembali ke kota studi masing-masing. Namun, mereka tidak mau kembali.
“Mereka diundang Gubernur Papua Lukas Enembe, tetapi mengembalikan undangan itu ke-pada Gubernur di depan semua pejabat. Ada apa ini? Di Papua, mereka terus mendengungkan berbagai permasalahan, sekecil apa pun, melalui jalur-jalur komu-nikasi yang mereka punya. Ini nyata,” lanjut Paulus.
Karena itu, ia mengingatkan anggota Polri di Papua agar lebih waspada dan peka terhadap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. “Guna meng-amankan situasi di Papua, Mabes Polri mengirim ratusan personel Brimob dari 13 polda.” (Ant/N-2)
Hutama Karya segera bangun jalan Trans Papua
Wamen LHK Alue Dohong mengatakan, konsep dasar pengusulan metode tersebut sebagai masukan yang berupaya restorasi ekosistem gambut.
Komnas HAM mendesak komponen pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengelola informasi apapun yang beredar serta melakukan upaya penegakan hukum
Jika konflik-konflik yang latar belakang sosial seperti dalam kasus Wamena ini tidak direspon secara cepat dan bijaksana, maka problem hak asasi manusia di Papua juga akan semakin rumit
Proses mediasi guna mengakhiri kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan akan disegerakan sehingga kondusivitas daerah akan terjaga
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai kondisi Papua tidak sesuai fakta di lapangan, menyusul kerusuhan di Wamena baru-baru ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved