Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Warga Desa belum Berdaya

Alexander P Taum
21/8/2019 08:35
Warga Desa belum Berdaya
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Aloysius Buto(MI/Alexander P. Taum)

DANA ratusan miliar rupiah ternyata belum mampu mengangkat sejumlah desa di Nusa Tenggara Timur dari kemiskinan. Lembata, misalnya, selama lima tahun terakhir sudah mendapat kucuran dana senilai total Rp851 miliar.

Namun, seperti diakui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Aloysius Buto, dari 144 desa di wilayahnya, hanya 1 desa yang tergolong maju. "Sebanyak 70 desa tergolong berkembang, sisanya 73 desa masih tertinggal."

Ia mengakui dengan dana Rp851 miliar seharusnya banyak desa yang bisa maju. Namun, karena terkendala lemahnya sumber daya manusia, desa tidak mampu meng-urus keuangan dan program pembangunan.

Satu desa yang maju ialah Desa Baluring. Desa itu memiliki badan usaha milik desa yang memproduksi kerupuk ikan tuna dan mampu mengangkat perekonomian warganya.

Kondisi serupa juga ditemukan di Kabupaten Manggarai Barat. Dari 164 desa, hanya dua desa yang tergolong maju. Yang lain, 40 desa berkembang, 109 desa tertinggal, dan 13 desa sangat tertinggal.

"Dua desa yang maju memiliki usaha yang bagus, yakni objek wisata, produksi gula lokal, dan pengelolaan air minum. Desa-desa lain tidak memiliki usaha produktif, sehingga sulit maju," ungkap Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa David Rego.

Tidak hanya di NTT, di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih ada 42 desa belum mampu mengentaskan warganya dari kemiskinan.

"Ada 12 desa di antaranya yang tergolong sangat miskin," ungkap Bupati Blora Djoko Nugroho.

Sejatinya, Blora termasuk daerah yang kaya karena tanahnya yang subur, ladang minyak tanah, dan kekayaan hutannya berlimpah.

"Meski hasil pertanian selalu berlimpah, kami terpaksa menjual murah karena infrastruktur jalan menuju desa cukup berat dan harus melewati hutan," ungkap Warsono, petani di Desa Wado, Kedungtuban.

Desa menjadi miskin, aku Djoko Nugroho, karena terisolasi. Akses jalan dan jembatan sangat terbatas.

Sinergi dana bantuan

Pengakuan berbeda diungkapkan Bupati Sukabumi, Jawa Barat, Marwan Hamami. "Pembangunan desa dalam lima tahun terakhir berkembang cukup pesat. Bantuan keuangan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Pemprov Jabar disinergikan dan mampu dikelola dengan baik oleh para kepala desa."

Tren perkembangan pembangunan di berbagai bidang meningkat signifikan hingga 80% ketimbnag empat tahun lalu. Kemajuan berbarengan itu bisa terjadi karena semua desa sudah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa sehingga mempermudah pelaporan dan pembinaan.

Kemajuan besar juga dicapai Desa Sumurkondang, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Dana Desa membuat akses warga untuk menjual hasil bumi menjadi sangat terbuka dan baik.

"Dulu, desa kami cukup sulit dijangkau kendaraan bermotor. Saat hujan, jalan becek, rusak, dan berlubang. Saat kemarau, jalan menjadi sangat berdebu," aku Kepala Desa Sumurkondang, Heriyanto.

Saat ini, dengan dana desa, jalan sudah mulus. "Warga tidak sulit lagi menjual hasil panen."

Di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, dari 252 desa dan kelurahan, hanya 19 desa yang masih tertinggal. "Kami masih terus berupaya mengangkat warga desa itu dari kemiskinan," jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Donny Simamora. (JL/AS/BB/UL/JH/YK/N-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Kardashian
Berita Lainnya