Kemenpar Harus segera Copot Direksi BOP Labuan Bajo-Flores

WARGA NTT Diaspora di Jakarta terus mendesak Kementerian Pariwisata RI untuk mencopot Badan Otorita Pelaksana (BOP) Labuan Bajo-Flores, Nusa Tenggara Timur, agar tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Manggarai Barat (Mabar).

"Kami warga NTT Diaspora di Jakarta terus desak Kemenpar agar secara copot Badan Otorita Pelaksana (BOP) Labuan Bajo-Flores, NTT supaya  tidak menimbulkan kontroversi dan polemik di tengah masyarakat Mabar," kata salah satu warga NTT Diaspora, Jakarta, Maksimus Ramses Lalongkoe, di Jakarta, Kamis (9/5).

Pencopotan ini, kata Ramses, menjadi salah satu solusi, sebab kehadiran para Direksi BOP Labuan Bajo-Flores mendapat reaksi penolakan masyarakat dengan berbagai alasan dan argumentasi.

"Kan masyarakat menolak mereka dengan berbagai alasan dan argumentasinya. Maka Kemenpar harus segera mencopot agar program BOP ke depan berjalan baik," ujar Ramses.

Lebih lanjut, tokoh muda asal Manggarai Barat ini menjelaskan, Kemenpar harus mempertimbangkan desakan-desakan masyarakat berbagai daerah di Indonesia belakangan ini sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Ia menyarankan, Kemenpar harus memilih orang-orang profesional, memahami budaya dan karakter masyarakat lokal, dan tidak punya kepentingan individu dalam menjalankan tugas sebagai Direksi BOP.

Baca juga: Cemari Citarum, Perusahaan Kertas Ditutup Izin Usahanya

Menurutnya, ada begitu banyak orang-orang NTT yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang pariwisata serta sangat memahami budaya masyarakat sehingga dapat menyelaraskan program BOP dengan kepentingan masyarakat lokal.

"Kemenpar harus pilih orang-orang yang profesional, paham budaya dan karakter masyarakat di sana, dan yang paling penting mereka tidak punya kepentingan individu dalam menjalankan tugas sebagai Direksi BOP. Ada begitu banyak kok orang-orang NTT yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang pariwisata serta sangat memahami budaya masyarakat sehingga dapat menyelaraskan program BOP dengan kepentingan masyarakat lokal," katanya.

Diberitakan, desakan pencopotan Direksi BOP Labuan Bajo-Flores mengemuka pasca adanya sosialisasi Wisata Halal (WH) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Kemenpar RI, bersama BOP dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Manggarai Barat, 30 April 2019 lalu di Labuan Bajo.

Sosialisasi ini justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat hingga saat ini. Berbagai kelompok masyarakat menyuarakan penolakan program wisata halal di Labuan Bajo dan sekaligus mendesak Presiden dan Kemenpar mencopot jajaran Direksi BOP Labuan Bajo-Flores. (OL-1)