Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Barat akan menyediakan fasilitator kebencanaan untuk kabupaten dan kota di Sumatra Barat.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sumatra Barat Erman Rahman menyampaikan fasilitator yang ada di Pool of Fasilatator (POF) akan diterjunkan ke kabupaten dan kota untuk memfasilitasi kegiatan kebencanaan sesuai dengan bidangnya.
"Hari Selasa (kemarin) di kantor BPBD dilaksanakan soliasisasi Pedoman POF. Kegiatan di hadiri oleh fasilitator fasilitator kebencanaan yang telah memiliki kompetensi di bidang penanggulangan bencana dan siap diterjunkan untuk memfasilitasi kegiatan di kabupaten/kota," jelas Erman, Rabu (9/1).
Sekretaris BPBD Provinsi Sumbar Eliyusman menyampaikan bahwa POF akan dikelola dengan baik di sekretariat yang sebelumnya telah diserahkan oleh Technical Assistance and Training Teams (TATT's) Mercy Coprs ke Sekretariat BPBD.
"POF akan dikelola di sekretariat dan Sekretariat akan mengelola fasilitator POF sesuai Pedoman yang telah di bentuk," ujarnya.
Team Leader TATT's Mercy Corps Mely Darni mengatakan bahwa fasilitator di POF diharapkan dapat berproses dan terus belajar mengembangkan kapasitasnya agar terus bisa meningkatkan SDM kebencanaan di Sumatra Barat
"Fasilitator diharapkan terus berproses dan belajar mengembangkan kapasitasnya agar terus bisa meningkatkan SDM kebencanaan di Sumatra Barat," ucapnya.
Baca juga: BPBD Babel Imbau Masyarakat Waspadai Informasi Hoaks Kebencanaan
Pool of Facilitator (PoF) Penanggulangan Bencana (PB) Provinsi Sumatra Barat diinisiasi semenjak Mei 2017 oleh Mercy Corps Indonesia melalui TATTs (Technical Assistance through Training Team).
Program ini merupakan sebuah wadah untuk berbagi ilmu pengetahuan bagi para anggota yang berasal dari BPBD dan Non BPBD, yang memiliki kompetensi di bidang penanggulangan bencana Provinsi Sumatra Barat baik sebagai fasilitator, narasumber, instruktur dan moderator.
PoF ini juga digunakan sebagai sebuah perangkat atau alat bagi BPBD Provinsi Sumatra Barat untuk memberikan pelayanan terkait penanggulangan bencana di Sumatra Barat.
Sumatra Barat sendiri termasuk rentan bencana, bahkan disebut sebagai supermarket bencana. Beberapa ancaman yang sangat serius adalah gempa yang bersumber dari Patahan Sumatra, zona subduksi di belahan barat, atau perairan Samudera Hindia. Di samping itu, ancaman tsunami, serta longsor, dan banjir. (OL-3)
INDONESIA merupakan negara yang dikepung dengan berbagai potensi bencana alam, mulai dari bencana hidrometeorologi hingga meteorologi.
Pusat Prediksi Badai telah mengeluarkan peringatan tornado baru untuk lebih dari 3 juta orang di sebagian Illinois, Indiana, dan Kentucky.
BNPB, BMKG, dan PVMBG berkolaborasi dalam perancangan sistem peringatan dini bencana galodo, atau banjir bandang lahar yang disertai material vulkanik seperti bebatuan.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyoroti urgensi peringatan dini sebagai sarana penting dalam melindungi masyarakat dari bencana alam.
Bencana alam mengancam Indonesia, seperti banjir, gempa bumi dan tanah longsor. Pengarusutamaan informasi kebencanaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Fasilitasi peralatan sistem peringatan dini banjir akan dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved