Anggaran LRT Velodrome-Manggarai Bengkak Capai Rp4,4 Triliun

ANGGARAN proyek LRT jurusan Velodrome - Manggarai, Jakarta Selatan, membengkak menjadi sebesar Rp4,4 triliun. 

Pihak Komisi B DPRD DKI Jakarta membidangi salah satunya transportasi menilai penambahan anggaran pembangunan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Velodrome-Manggarai sebanding dengan fungsi keberadaan transportasi umum itu. 

Nantinya diharapkan mampu menangani kemacetan di Ibu Kota, khusus wilayah Jakarta Selatan yang dilintasi LRT. Untuk diketahui, akan ada penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai dari dua sumber berbeda. 

Baca juga : DPRD Minta Anggaran LRT Sebesar Rp4,4 Triliun Dibahas Lebih Lanjut 

Pertama Rp1,5 triliun berasal dari penyertaan modal daerah (PMD) yang dialokasikan dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI tahun anggaran (TA) 2023. Kedua, senilai Rp2 triliun berasal dari PMD yang dialokasikan dari APBD DKI TA 2024.

Baca juga : Jokowi Keluhkan Jakarta Selalu Macet. Ini Jawaban Heru Budi

Disebutkan pembangunan LRT Velodrome-Manggarai totalnya akan makan biaya total Rp4,4 triliun.

"Untuk LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai, itu sudah ada kajiannya dari jauh-jauh hari. Berdasarkan kajian tersebut memang dinilai cukup efektif dalam mengurai kemacetan," jelas Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, di Jakarta, Jumat (12/5).

Menurut dia, jika LRT Velodrome Manggarai diintegrasikan dengan layanan transportasi umum lainnya, maka penambahan anggaran pembangunan rute tersebut dinilai bakal sebanding. 

"Dengan mengintegrasikan layanan transportasi umum yang sudah ada, contoh KRL dan Transjakarta, ya bisa optimal, begitu harapan kita," ujar Ismail. 

Di satu sisi, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome - Manggarai tidak semuanya berasal dari uang negara.

Komisi B DPRD DKI, lanjutnya, mengusulkan agar penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome - Manggarai berasal dari anggaran campuran.

Ismail mengatakan, Komisi B DPRD DKI mengusulkan anggaran tambahan proyek LRT Velodrome-Manggarai tidak semua pakai APBD DKI. Maksudnya anggaran campuran berasal dari APBD dan non-APBD. Anggaran non-APBD bisa berupa hibah atau pemberian dari pihak swasta. (Z-8)