Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
STATUS kepemilikan lahan di Depo Pertamina Plumpang berlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, Pertamina ingin merelokasi warga untuk menjauhkan permukiman warga dari depo.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah yang mengaku pernah memediasi warga Plumpang dengan Pertamina saat dirinya masih menjadi Ketua Komisi A. Namun, mediasi itu menemui kegagalan karena Pertamina pun tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan yang sah.
"Prinsip bahwa itu lahan sengketa, iya. Siapa kepemilikannya? Pertamina waktu itu tidak punya surat. Itu yang pasti," ujar Ida saat dihubungi, Rabu (8/3).
Baca juga: Pertamina Didesak Bangun Rusun Relokasi Plumpang
Tak lama setelah mediasi itu, kata Ida, ada warga yang menemui dirinya dan menyatakan memiliki lahan di kawasan Plumpang dekat dengan depo Pertamina. Namun, ia tidak mendalami hal tersebut.
Ia pun meminta agar pemerintah fokus untuk memberikan bantuan pada warga termasuk untuk memberikan tempat tinggal pengganti yang layak baik untuk tempat tinggal sementara maupun permanen.
Baca juga: Heru Kaji Usulan Korban Kebakaran Plumpang Direlokasi ke Wisma Atlet
"Tapi kalau saya bilang sih tidak usah mundur jauh. Prinsip bahwa warga harus segera diselamatkan iya. Karena mereka adalah manusia yang harus saya tempatkan di tempat yang layak sih itu," kata politikus PDIP itu.
Ida mendesak agar Pemprov DKI dan Pertamina melakukan pendekatan kepada warga agar mau menempati tempat tinggal sementara yang bisa berupa rusun atau di Wisma Atlet. Sebab, kondisi warga yang kini tinggal di pengungsian sangat tidak layak.
Warga bisa memilih untuk tinggal sementara di Rusunawa Nagrak atau di Wisma Atlet. Pilihan lainnya adalah membangun rusun baru di atas tanah milik Pemprov DKI. Namun, untuk membangun rusun baru pun memerlukan waktu setidaknya 1 tahun.
"Tapi penekanan yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang ada di DKI Jakarta yang ada di Tanah Merah. Itu dulu saja. Saya pikir Pemda harus duduk bareng betul, dengan proposional, difasilitasi oleh lurah, camat, komunikasi yang baiklah," imbuhnya.
Sebelumnya, kebakaran terjadi di depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3) lalu. Ratusan rumah terbakar dan hingga kini ada 19 korban meninggal dunia akibat kejadian itu. (Z-10)
Sejumlah warga sudah meminta PT Pertamina Patra Niaga bertanggung jawab atas insiden kebakaran Depo Plumpang
"Jadi pembangunan JIGT ini ada beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu terminal BBM. Kita proyeksikan dari US$350 juta-US$550 juta (Rp5,3 triliun-Rp8,3 triliun)," jelasnya.
Menurutnya, Pertamina memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kepada publik mengenai laporan audit.
PT Jakarta Propertindo, menyalurkan 115 paket bantuan untuk puluhan anak-anak usia sekolah terdampak kebakaran Depo Plumpang berbentuk peralatan sekolah
DPR minta Pertamina membuat direktorat baru. Direktorat itu berfungsi menekan angka kecelakaan aset Pertamina.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta direksi PT Pertamina mengevaluasi secara menyeluruh manajemen risiko dalam menjaga kilang minyak yang dikelola, setelah kebakaran di Dumai dan Plumpang.
Tim Gakkum KLHK telah melakikan penyegalan pada lahan yang terbakar. Penyegelan dilakukan sebagai tanda dimulainya penyelidikan atas dugaan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan HPK
Puluhan titik panas atau Hotspot terpantau satelit di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (1/8). Itu diduga kuat merupakan pancaran dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
Lahan di Dusun Jombor, Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) terbakar pada Rabu (31/7) malam. Petugas gabungan sudah berhasil mengendalikan api pada Kamis dini hari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
kebakaran lahan itu mulai masif terjadi dan dirasakan dalam dua pekan ini. Dimana memang terlihat ada peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangka Raya.
Sebuah rumah di Dusun Mertelu, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbakar pada Selasa (30/7) malam WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved