Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau tanggul pantai di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (20/1) ini.
Heru memastikan bahwa proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) terus berjalan, untuk mengatasi banjir rob di wilayah pesisir.
"Tanggul Kalibaru itu 3,5 kilometer (km), nanti terus berlanjut. Memang ada beberapa titik yang agak sulit, seperti di Muara Angke. Kita akan diskusi dengan masyarakat," jelasnya kepada awak media di lokasi, Jumat (20/1).
Meski sudah rampung, Heru melihat terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang masih harus diperbaiki. Seperti, tempat pelelangan ikan dan tempat penampungan sementara air atau mini polder di tanggul pantai Kalibaru.
Baca juga: Tanggul Pantai di Kelurahan Kalibaru Dikonsepkan Jadi Ruang Ketiga
"Kemudian, tempat parkir air harus disempurnakan atau mini polder. Sekali lagi, mini polder itu untuk tempat penampungan sementara air, kiri-kanan masih ada bangunan," imbuh Heru.
Pembangunan tanggul pantai Kalibaru sejatinya sudah rampung. Namun, saat ini masih dilakukan pembenahan di area sekitar. Setelah itu, pembangunan tanggul pantai akan dilanjutkan ke arah Penjaringan, Muara Angke, hingga ke kawasan perumahan di Kali Adem.
Baca juga: Penurunan Tanah di Jakarta dan Semarang Perlu Ditangani Secara Komprehensif
"Pembangunan tanggul pantai Kalibaru sudah selesai, tinggal perapian. Tinggal nanti dilanjutkan ke arah Penjaringan, Muara Angke, terus ke perumahan Kali Adem," katanya.
Dalam proyek NCICD, terdapat dua tahap, yaitu pembangunan tanggul pantai dan pembangunan tanggul laut raksasa. Saat ini, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sedang membangun tanggul pantai di pesisir pantai utara sepanjang 33 km.
"Yang namanya NCICD, ada pembangunan tanggul pantai dan ada tanggul laut. Di Kalibaru namanya tanggul pantai, yang saat saya statement peresmian waduk di Bogor, itu tugasnya pemerintah daerah 22 km kurang lebih. Sekarang sudah dijalankan, sampai nanti 2027," papar Heru.
Dalam pembangunan tanggul pantai, pihaknya memastikan akan ada ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka publik. Sehingga, dapat digunakan untuk ruang penghijauan dan ruang interaksi warga.(OL-11)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap fakta bahwa lebih dari 14.000 pejabat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),
CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan pemerintahan tidak boleh menggunakan fenomena orang dalam (ordal). Penempatan pejabat publik harus berdasarkan meritokrasi.
Buku The Indonesian Next Leader diluncurakan di acara HUT Ke-54 Media Indonesia. Berikut adalah tokoh inspiratif yang berpotensi jadi pemimpin Indonesia di masa depan dari klaster pengusaha:
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait netralitas mempertebal isu ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved