Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta membatalkan rencana pemisahan penumpang pria dan wanita di angkutan kota (angkot). Pasalnya penumpang wanita lebih mendominasi.
"Jadi kalo dipisahkan maka nanti kasian yang perempuan ini tempatnya semakin terbatas. Padahal jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki," ujar Wagub DKI Ahmad Riza Patria saat melakukan edukasi tindakan pelecehan seksual kepada sopir angkot di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (13/7).
Namun, pihaknya telah melakukan beberapa langkah mitigasi terjadinya tindakan pelecehan seksual. Seperti menyediakan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di 23 halte TransJakarta, 13 stasiun MRT dan enam stasiun LRT.
"Mendorong para perempuan dan anak berani melapor, mengajak sopir angkot serta semua warga untuk berani menghadapinya bersama tidak perlu takut," ungkapnya.
Selain itu, Pemprov DKI bakal menempel stiker call center pelecehan seksual dengan nomor aduan 112. Ke depan, bakal dipasang kamera pengawas di setiap angkot.
"Selama ini kan (kamera pengwas) ada di TransJakarta, nanti di angkot juga sedang dipertimbangkan akan diupayakan," tuturnya.
Baca juga: Kebijakan Pemisahan Penumpang Angkot Batal, Kadishub: Perlu Penanganan Komprehensif
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo membatalkan rencana pemisahan penumpang. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi di masyarakat.
"Perlunya melakukan mitigasi serta upaya-upaya atau regulasi yang komprehensif guna meminimalisir, atau bahkan meniadakan tindak pelecehan seksual yang kerap terjadi di angkot dan transportasi publik," ujar Syafrin dalam keterangan tertulis.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Operasional bus listrik lebih memungkinakn karena rute yang sudah pasti dibandingkan truk listrik untuk logistik.
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai saat ini mencapai 22,4%.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved