Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tidak pernah bekerja sama secara langsung dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Dia mengatakan yang bekerja sama dengan ACT adalah Baznas. “Jadi untuk ACT perlu kami sampaikan, ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov, ACT itu kerja samanya dengan Baznas setahu saya,” ujarnya di Balai Kota DKI, Rabu, (6/7).
Menurutnya, masalah internal di ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI. Pemprov DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga akan tetap melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
“Itu masalah di internal ACT, dan tidak terkait dengan Pemprov,” katanya.
Kendati demikian, Wagub DKI Riza tetap mendorong pihak swasta atau pihak ketiga tetap bisa bekerja sama dan membangun Jakarta yang baik.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua II Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, Saat Suharto Amjad mengatakan pada tahun 2019 pihaknya telah dua kali bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dan disaksikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Dimana kerjasama tersebut adalah antara BAZNAS (BAZIS) dan tiga lembaga yakni ACT, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat untuk penyaluran Buka Bersama di kampung kumuh,” ujarnya.
Saat Suharto mengatakan, tahun ini kerjasama untuk penyaluran hewan kurban dengan ACT tidak lagi terselenggara. Ia menjelaskan, kerjasama terakhir dilakukan pada 2019.
“Kerjasama untuk penyaluran hewan kurban berupa masakan jadi pada Dapur Qurban 2019 di Monas dengan ACT yang membawa Food Truck dan masakan dibagi langsung,” paparnya.
Ia melanjutkan, karena terkendala pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 tidak ada kegiatan pemotongan kurban. (OL-4)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Diselenggarakan dengan tema 'Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan', sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah
Aktor Ahn Hyo Seop melalui postingan pada akun Instagram pribadinya @imhyoseop membagikan momen ia berada di Jakarta.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
Kegiatan job fair dengan menggandeng sebanyak 40 perusahan yang berpartisipasi serta pengelola Gajah Mada Plaza yang telah memfasilitasi tempat kegiatan.
Realisasi investasi di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Jawa Barat, dengan nilai investasi hingga semester I 2024 mencapai Rp120 triliun.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved