Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, atau yang akrab disapa Ariza, tetap optimistis balap mobil internasional Formula E bisa digelar tahun depan meski diterpa badai politik di DPRD DKI Jakarta.
Kamis (26/8) sore, dua fraksi yaitu PDIP dan PSI resmi menyerahkan tanda tangan 33 anggota dewan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta sebagai bentuk pengajuan hak interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E.
"Insya Allah tetap dilaksanakan di Juni rencananya tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada kendala," kata Ariza di Balai Kota, Kamis (26/8) malam.
Baca juga: 33 Anggota DPRD DKI Jakarta Ajukan Hak Interpelasi Formula-E
Sementara itu, menanggapi rencana hak interpelasi tersebut, Ariza menegaskan interpelasi merupakan jalan terakhir yang seharusnya ditempuh DPRD.
Selain interpelasi, legislatif dan eksekutif bisa duduk bersama berdialog dalam rapat kerja untuk mengetahui kebenaran kebijakan penyelenggaraan Formula E.
"Ya tidak apa-apa itu kan hak anggota dewan. Namun, kami tetap berharap bisa ada dialog diskusi untuk mencarikan solusi yang terbaik," ujarnya.
Ia menjamin dalam diskusi di forum rapat kerja, perwakilan Pemprov DKI yang terkait dengan penyelenggaraan Formula E, semisal PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) bisa menjelaskan dengan gamblang.
"Tentu Pak Gubernur nanti akan menjelaskan ke kita semua, Jakpro, Dinas Olahraga, saya juga ikut menjelaskan nanti," imbuhnya.
Hak interpelasi yang diajukan anggota DPRD DKI Jakarta disebabkan temuan BPK yang menyatakan ada potensi kerugian bila Formula E tetap digelar di Jakarta.
Selain itu, belum ada studi kelayakan terbaru terkait keuntungan dan kekurangan gelaran balap mobil bertenaga listrik itu.
Di sisi lain, saat ini, Jakarta dalam posisi kesulitan anggaran karena pandemi covid-19. Anggota DPRD DKI ingin Pemprov DKI fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dibandingkan menyelenggarakan acara internasional yang tidak memiliki urgensi.
"Studi kelayakan ada. Semua ada proses. Silakan ditanyakan ke Jakpro. Semuanya tanyakan detailnya ke Jakpro. Ada semua detailnya sudah pernah dipaparkan," pungkasnya. (OL-1)
Dikutip dalam situs resmi Formula E, Jakarta akan menggelar pertandingan mobil listrik ini pada 21 Juni 2025. Pertandingan di Jakarta pun akan menjadi ronde ke-13 di musim 11 ini.
PROJECT Director PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk Formula E Ivan Permana menyebutkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E dipastikan mundur ke tahun depan.
Hajatan politik Pemilu dan Pilkada serentak yang digelar tahun depan secara beruntun tidak bisa menjadi dalih penyelenggaraan diundur ke beberapa tahun mendatang.
Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro I Gede Adi Adnyana membuka kemungkinan pergeseran jadwal Formula E yang semula diselenggarakan 8 Juni 2024.
ANGGOTA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengusulkan gelaran Formula E agar digelar pada akhir 2024.
Jakpro saat ini tengah melalui beberapa tahapan komunikasi dan koordinasi secara intensif bersama FEO terkait perubahan jadwal penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Balap Mobil Listrik Formula E
Riza menyampaikan rasa syukurnya bisa mendampingi Gubernur Anies Baswedan dalam 2,5 tahun terakhir.
Di wilayah Jakarta khususnya, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akan berpotensi mengalami banjir.
Anies pun diminta tidak menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye terselubung.
Politikus Partai Gerindra itu yakin Transjakarta tidak akan sembarangan dalam melakukan pembangunan infrastruktur, apalagi yang melibatkan ODCB.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu oknum lurah.
Ariza, sapaan akrabnya, berharap kebijakan khusus untuk mengatasi persoalan kemacetan Ibu Kota dapat segera keluar, sebelum dirinya lengser dari jabatan Wagub DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved