Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta siap melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat target vaksinasi covid-19 di wilayah Ibu Kota. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar herd immunity di Jakarta bisa tercapai pada Agustus ini.
Artinya, pada Agustus 2021, Pemprov DKI harus menuntaskan vaksinasi covid-19 bagi 8 juta warga. Saat ini, vaksinasi pada penyuntikan tahap 1 dan 2 baru mencapai 2,75 juta orang.
"Untuk mencapai 7,5 juta tentu harus berkolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti di Balai Kota, Seasa (15/6).
Baca juga: Jokowi Minta Anies Tekan Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta
Menurutnya, Gubernur DKI Anies Baswedan juga telah mengadakan koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Dalam hal ini, mempercepat pencapaian target vaksinasi dengan melibatkan berbagai unsur, seperti swasta dan TNI-Polri.
"Tadi sudah dirapatkan Pak Gubernur dengan forkopimda, bagaimana peran TNI-Polri, swasta, institusi pendidikan dan berbagai bentuk kolaborasi untuk percepatan (vaksinasi)," imbuh Widyastuti.
Baca juga: Usul PAN, Warga DKI yang Masuk Mal-Kafe Harus Divaksin
Dihubungi terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menilai pelibatan unsur swasta dan masyarakat di tingkat terkecil menjadi kunci percepatan vaksinasi. Tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, pengurus RT/RW, kader posyandu, hingga kader PKK, juga harus dilibatkan untuk mendorong kesediaan masyarakat untuk divaksin.
Sebab, salah satu hambatan vaksinasi covid-19 di Jakarta adalah keraguan masyarakat terhadap vaksin covid-19. "Iya masih ada masyarakat yang apatis. Kita harus jemput bola mendekatkan vaksin kepada masyarakat. Yang melakukan itu disertai kader posyandu dan PKK. Mereka sudah biasa melakukan sosialisasi imunisasi. Jadi ini bisa efektif," tukasnya.(OL-11)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
15 warga sipil tewas dalam baku tembak di Kembru Papua. Menteri HAM Natalius Pigai ambil alih investigasi dan desak pelaku segera diungkap.
Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena, menegaskan bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus tidak dapat dipisahkan dari peran institusi TNI.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved